Berita hari ini: Selasa, 17 Januari 2017

Halo pembaca Rappler,

Pantau terus laman ini untuk memperbarui berita terbaru pilihan redaksi Rappler Indonesia pada Selasa, 17 Januari 2017.

Rizieq Shihab minta kasus hukum yang menjeratnya diselesaikan secara kekeluargaan

TEMUI DPR. Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab memberikan keterangan saat melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari. Foto oleh Hafidz Mubarak/ANTARA

TEMUI DPR. Dewan Pembina Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI) Rizieq Shihab memberikan keterangan saat melakukan pertemuan dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 17 Januari.

Foto oleh Hafidz Mubarak/ANTARA

Pimpinan ormas Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab berharap agar semua permasalahan hukum yang menyangkut dirinya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hal itu disampaikan Rizieq menanggapi aksi saling lapor yang belakangan terjadi.

Setidaknya sudah ada empat laporan ke penegak hukum terkait dengan pernyataan Rizieq yang diduga memicu kebencian ke publik. Keempat kasus tersebut yakni dugaan penistaan agama, logo di uang kertas rupiah yang dicetak oleh Bank Indonesia dan disebut sebagai palu dan arit, dugaan penistaan terhadap Pancasila serta pernyataan soal ‘sampurasun’.

“Janganlan kita coba saling lapor, karena ini bisa mengantarkan pada konflik horizontal. Mestinya kepolisian menjembatani,” ujar Rizieq ketika menemui Komisi 3 DPR di gedung parlemen.

Dia menambahkan jika ada laporan-laporan hukum lainnya, seharusnya kepolisian mencoba untuk melakukan mediasi. Apalagi, jika masalahnya sensitif.

Rizieq memberi contoh dalam kasus logo di uang kertas rupiah yang dicetak BI, seharusnya, kata dia, Polri memediasi antara dirinya dan pihak terkait.

“Harusnya polisi mediasi kami dengan Bank Indonesia dan pihak terkait. (Ini) tidak ada mediasi,” tuturnya. Selengkapnya baca di sini.

Qlue bantah aplikasinya ditutup Pemprov DKI

Tampilan depan situs qlue.co.id

Tampilan depan situs qlue.co.

id

Pendiri dan CEO Qlue, Rama Raditya, mengatakan bahwa aplikasi yang menjadi platform untuk meningkatkan pelayanan publik itu tidak ditutup.

“Kabar itu tidak benar,” kata Rama mengklarifikasi berita yang beredar bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup aplikasi media sosial tersebut.

Ia menambahkan, bahwa yang dihentikan adalah salah satu program Qlue, bukan keseluruhan servis yang ditawarkan.

“Program yang dibuat Ahok di mana RT/RW melapor di Qlue sebanyak tiga kali sehari itu yang dihentikan," kata Rama, merujuk kepada Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Selengkapnya di sini.

KPK selidiki peran anak Bupati Klaten dalam dugaan jual beli jabatan

Anggota DPRD Klaten Andy Purnomo, yang juga putra Bupati Klaten Sri Hartini, meninggalkan gedung KPK seusai pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan pada 16 Januari 2017. Foto oleh Yudhi Mahatma/Antara

Anggota DPRD Klaten Andy Purnomo, yang juga putra Bupati Klaten Sri Hartini, meninggalkan gedung KPK seusai pemeriksaan penyidik terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan pada 16 Januari 2017.

Foto oleh Yudhi Mahatma/Antara

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami peran Andy Purnomo, anak sulung Bupati Klaten Sri Hartini, terkait kasus suap jabatan yang menjerat ibunya. 

Andy, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi IV DPRD Klaten, telah diperiksa penyidik KPK, pada Senin, 16 Januari.

Salah satu materi pemeriksaan yang ditanyakan penyidik KPK kepada Andy adalah ditemukannya uang Rp 3 miliar di salah satu rumah dinas Sri Hartini. "Temuan sejumlah uang saat penggeledahan menjadi salah satu aspek yang diulas," ujar juru bicara KPK, Febri Diansyah, pada Selasa, 17 Januari.

Dalam perkara ini, Sri diduga "memperdagangkan" promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten Klaten. Harganya mulai dari staf tata usaha yang dibanderol Rp15 juta hingga eselon IV yang dibanderol Rp400 juta. Selengkapnya di sini.

Seorang Hansip laporkan Rizieq Shihab ke Polda Metro

Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kanan) berbincang dengan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ketika melakukan audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1). Foto oleh Wahyu Putro/ANTARA

Wakil Ketua DPR Fachri Hamzah (kanan) berbincang dengan Ketua Front Pembela Islam Habib Rizieq Shihab ketika melakukan audiensi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/1).

Foto oleh Wahyu Putro/ANTARA

Seorang warga Pondok Gede, Bekasi, Eddy Soetono (62). melaporkan Pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab ke Polda Metro Jaya atas tuduhan menyebarkan kebencian berbau SARA.

“Laporannya hari Kamis malam kemarin," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, Selasa 17 Januari 2017.

Pelapor mengadukan ceramah Rizieq saat menyinggung palu arit yang terekam di youtube. Ceramah itu dianggap memprovokasi warga. Eddy merupakan Mitra Kamtibmas, bagian dari Linmas yang dulunya bernama hansip. Baca berita selengkapnya di sini

Jusuf Kalla: Kelompok intoleran bisa dipidana

Wapres Jusuf Kalla memberikan arahan saat penganugerahan pemeringkatan Badan Publik (BP) dan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12). Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

Wapres Jusuf Kalla memberikan arahan saat penganugerahan pemeringkatan Badan Publik (BP) dan Keterbukaan Informasi Publik tahun 2016 di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12).

Foto oleh Yudhi Mahatma/ANTARA

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai kelompok pelaku intoleran bisa pidana. Ia meminta semua kelompok, baik kelompok mayoritas maupun minoritas, bisa saling saling menghormati dan menghargai satu sama lain.

"Ya tentu kalau itu bersifat tindakan, tentu bisa pidana. Kalau hanya bersifat pikiran ya pikirannya harus diubah," ujar Jusuf Kalla di Pondok Pesantren di Darul Hikmah Tulung Agung, Jawa Timur, Senin 16 Januari 2017.

Menurut Jusuf Kalla, setiap orang atau kelompok harus saling bertoleransi satu sama lain. Toleransi timbul dari sikap saling menghormati dan membantu satu sama lain. Baca berita selengkapnya di sini.

BMKG: Pusat gempa Sumut di dekat Gunung Sinabung

Polisi dan petugas mall berada di dalam gedung bioskop yang rusak akibat gempa berkekuatan 5,6 SR di Medan, Sumatera utara, pada 16 Januari 2017. Foto oleh Irsan Mulyadi/Antara

Polisi dan petugas mall berada di dalam gedung bioskop yang rusak akibat gempa berkekuatan 5,6 SR di Medan, Sumatera utara, pada 16 Januari 2017.

Foto oleh Irsan Mulyadi/Antara

Pusat gempa yang melanda Provinsi Sumatera Utara pada Senin malam, 16 Januari, terletak di dekat dengan Gunung Simabung, karena hanya berjarak sekitar 33 kilometer dari Kabupaten Karo.

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan jika pusat gempa itu berada di darat, yakni di 28 km barat daya Kabupaten Deli Serdang. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) juga terus mengintensifkan pengamatan Gunung Sinabung yang masih berstatus "Awas".

Gempa pertama terjadi pada pukul 19:13 WIB dengan kekuatan 3,9 skala richter (SR) yang berpusat di 23 km barat daya Kabupaten Deli Serdang.

Sedangkan gempa kedua terjadi pada pukul 19:42 WIB dengan kekuatan 5,6 SR yang berpusat di 28 km barat daya. Selengkapnya di sini. —Rappler.com