Tokoh publik, netizen desak Jokowi copot Kabareskrim Budi Waseso

JAKARTA, Indonesia — Petisi yang meminta Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencabut Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Budi Waseso mulai bergulir di Internet. 

Sebuah petisi berjudul Copot Budi Waseso dari Kabareskrim #copotbuwas diluncurkan hari ini, Rabu, 15 Juli, di Change.org.

Hirmen, sang pengaju petisi, beralasan bahwa warga negara Indonesia merasakan keresahan dalam penegakan hukum, terutama pemberantasan korupsi, sejak Budi Waseso menjadi Kabareskim. 

Dalam beberapa bulan terakhir, tuduhan bahwa Bareskrim sedang mengkriminalisasi pimpinan lembaga negara semakin santer terdengar, mulai dari penangkapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), penyelidikan dan penangkapan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan, hingga yang paling baru, penetapan tersangka pada ketua dan wakil ketua Komisi Yudisial.

Pernyataan senada juga telah diutarakan oleh beberapa tokoh publik.

Mantan Ketua PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Maarif, atau biasa dikenal dengan Buya Maarif, mengkritik Bareskrim Mabes Polri yang menetapkan pimpinan Komisi Yudisial sebagai tersangka kasus pencemaran nama baik hakim Sarpin Rizaldy. Ia juga mengkritik kepemimpinan Budi Waseso sebagai Kabareskrim.

"Itu tanda pejabat yang tidak percaya diri. Mentalnya tidak stabil, kok mudah sekali menjadikan tersangka. Saya berharap bangsa ini jangan dipimpin oleh orang yang tidak karuan ini," katanya, Senin, seperti dikutip media 

Aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti, juga meminta Jokowi segera mencopot Budi Waseso karena kriminalisasi yang terus-terusan dilakukan Polri tak lepas dari peran Budi sebagai Kabareskrim.

"Buwas dicopot saja dari Kabareskrim dan ditunjuk lagi saja Kabareskrim yang lama. Buwas ini menjadi sumber masalah,” katanya pada 4 Maret, seperti dikutip oleh Kompas

Budi sendiri sudah mendengar permintaan-permintaan ini. Ia mempertanyakan kapasitas Buya Maarif yang mengkritik kinerjanya. 

"Apa kapasitasnya beliau? Enggak usah lah mengomentari dan mencampuri penegakan hukum, kalau dia enggak mengerti penegakan hukum itu sendiri. Beliau kan bukan orang bodoh. Dia pasti mengertilah, mana penegakan hukum yang benar, mana yang salah," katanya, Selasa, di Mabes Polri, seperti dikutip BeritaSatu

Ia pun merasa tak ada masalah dengan permintaan-permintaan tersebut. Baginya, ia hanya menjalankan tugas.

Enggak ada masalah. Tugas saya melaksanakan amanah UU, tugas negara. Silakan saja. Yang menilai para pimpinan, termasuk presiden. Jadi, saya yakin, saya tidak bermain-masin dalam kapasitas saya,” kata Budi. —Rappler.com