Gubernur Jabar Aher akan dipanggil terkait kasus korupsi stadion

BANDUNG, Indonesia — Gubernur Jawa Barat Ahmad "Aher" Heryawan akan segera diperiksa oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan korupsi Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).

Stadion GBLA adalah stadion bertaraf internasional yang pembangunannya dimulai pada 2009 dan sudah menelan biaya hapir setengah triliun rupiah. Sayangnya, stadion GBLA  hingga kini masih bermasalah dan tidak dapat digunakan lantaran banyak bagian yang gagal kontruksi.

Terkait kasus ini, Aher dan Mantan Walikota Bandung Dada Rosada akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Mabes Polri.

"Kalau sebagai saksi nanti, iya (dipanggil). Karena penanggung jawab (adalah) kepala daerah," kata Kabareskrim Komjen Budi Waseso usai pengecekan stadion GBLA, di Gedebage, Bandung, Kamis, 30 April 2015.

"Saya bilang ingin tanya bagaimana perencanaan stadion ini, awal mula berdiri, dan keputusan-keputusan (terkait). DPRD juga kita mintai (keterangan) karena pasti ada persetujuan."

Hingga kini, pemeriksaan masih sebatas pada pegawai negeri sipil yang ada di kalangan di Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jabar. Pemanggilan Gubernur Jawa Barat dan Mantan Walikota Bandung pun sebenarnya masih menunggu perkembangan. 

"Kita akan lihat dulu pengembangan oleh tim. Karena mereka sebagai pejabat kewilayahan. Dulu menjadi keputusan, kita telusuri. Sehingga maket yang dibuat itu apakah sesuai fisik yang ada di sini atau tidak," jelasnya.

Dalam kasus ini, lanjut Budi, Bareskrim baru menetapkan satu tersangka yakni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, Yayat A. Sudrajat. Tapi Budi tak menampik akan ada tersangka baru dalam pembangunan stadion tersebut.

"Baru satu (tersangka). Kemungkinan (bertambah) ada saja karena ini proyek besar. Pengembangan kasus tidak mungkin dikerjakan atau dikuasai satu orang. Pasti ada berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan ini," jelas jenderal polisi bintang tiga itu.

Aher sendiri mengaku siap diperiksa pihak kepolisian terkait polemik GBLA.

"GBLA kan bantuannya dari provinsi, ya wajar saja kalau ada keterangan dari Gubernur," kata Aher.

Ia mengaku hanya bertanggung jawab terhadap pencairan dana untuk pembangunan GBLA. Adapun mengenai penggunaan anggaran, itu disebutnya berada di luar pertanggungjawabannya selaku gubernur.

"Kalau bantuan nggak saya tandatangani, kan nggak jadi dong pembangunannya. Nggak ada GBLA dong kalau nggak ada tanda tangan. Sebatas itu," lanjutnya. 

Aher menolak jika dirinya diminta bertanggungjawab terkait kasus korupsi GBLA. Menurutnya, seharusnya pengguna anggaran bsa lebih tertib dalam menggunakan anggaran maupun bantuan dari provinsi.

"Yang bertanggung jawab kan yang menggunakan anggaran. Enak banget yang tanda tangan pencairan gubernur, terus yang menggunakan anggaran yang di bawah. Tapi ketika salah gubernur yang harus tanggung jawab," kilah Aher.

Aher lalu berseloroh semua gubernur akan masuk penjara jika harus bertanggung jawab. 

"Kalau yang salah yang di bawah tapi yang tanggung jawab Gubernur, semua gubernur akan masuk penjara dong," katanya. —Rappler.com