Gubernur Jawa Barat Aher diperiksa Bareskrim

JAKARTA, Indonesia — Gubernur Jawa Barat Ahmad "Aher" Heryawan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi pembangunan Stadion Gedebage, Bandung, Jawa Barat, oleh Direktorat Tindak Pidana Bareskrim pada Jumat, 15 Mei. Pemeriksaan masih berlangsung.

“Pak Aher datang jam 6 pagi tadi meski undangannya memang jam 9 siang,” ujar Kepala Badan Reserse Kriminal Komisaris Jenderal Budi Waseso di Mabes Polri. 

Mengapa Aher datang lebih pagi? “Mungkin beliau datang pagi karena takut macet. Karena penyidiknya sudah siap, maka sejak pagi tadi sudah diperiksa dan masih berlangsung sampai siang ini," kata Kabareskrim. 

Jadi saksi kasus korupsi senilai Rp 3 triliun 

Budi sebelumnya menjelaskan stadion bertaraf internasional yang pembangunannya dimulai pada 2009 itu menelan biaya hampir setengah triliun rupiah. Sayangnya, stadion GBLA hingga kini masih bermasalah dan tidak dapat digunakan lantaran banyak bagian yang gagal konstruksi.

Terkait kasus ini, selain Aher, Mantan Walikota Bandung Dada Rosada akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Bareskrim Mabes Polri.

Lalu apa pertanyaan untuk Aher?

”Saya ingin tanya bagaimana perencanaan stadion ini, awal mula berdiri, dan keputusan-keputusan (terkait). DPRD juga kita mintai (keterangan) karena pasti ada persetujuan,” kata Budi. 

Sebelumnya, polisi sudah memeriksa pegawai negeri sipil yang ada di kalangan di Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Provinsi Jabar.

Dalam kasus ini, lanjut Budi, Bareskrim baru menetapkan satu tersangka yakni Sekretaris Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya (Distarcip) Kota Bandung, Yayat A. Sudrajat. Tapi Budi tak menampik akan ada tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pembangunan stadion tersebut.

"Baru satu (tersangka). Kemungkinan (bertambah) ada saja karena ini proyek besar. Pengembangan kasus tidak mungkin dikerjakan atau dikuasai satu orang. Pasti ada berbagai pihak yang ikut terlibat dalam pembangunan ini," katanya.

Aher: Saya bertanggung jawab untuk pencairan dana pembangunan stadion 

Aher, kader dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mengaku siap bekerja sama dengan polisi mengungkap dugaan korupsi senilai triliunan rupiah ini. Ia mengaku hanya bertanggung jawab terhadap pencairan dana untuk pembangunan GBLA. Adapun mengenai penggunaan anggaran, itu disebutnya berada di luar pertanggungjawabannya selaku gubernur.

"Kalau bantuan nggak saya tandatangani, kan nggak jadi dong pembangunannya. Nggak ada GBLA dong kalau nggak ada tanda tangan. Sebatas itu," lanjutnya.

Meski mengaku tanda tangan pencairan dana, Aher menolak jika dirinya diminta bertanggung jawab terkait kasus korupsi GBLA. Menurutnya, seharusnya pengguna anggaran bisa lebih tertib dalam menggunakan anggaran maupun bantuan dari provinsi.

"Yang bertanggung jawab kan yang menggunakan anggaran. Enak banget yang tanda tangan pencairan gubernur, terus yang menggunakan anggaran yang di bawah. Tapi ketika salah, gubernur yang harus tanggung jawab," kilah Aher.

Aher lalu berseloroh semua gubernur akan masuk penjara jika harus bertanggung jawab.

"Kalau yang salah yang di bawah tapi yang tanggung jawab Gubernur, semua gubernur akan masuk penjara dong," katanya. —Rappler.com