Indonesia wRap: 5 Mei 2015

JAKARTA, Indonesia — Pemerintah akan segera merombak susunan Kabinet Kerja? Sementara itu, Presiden Jokowi membagikan 3 kartu saktinya dan pemerintah daerah Aceh Utara akan melarang pasangan non muhrim berboncengan di atas sepeda motor.

Jokowi bagikan kartu sakti

Dalam kunjungan kerjanya ke Yogyakarta, Senin, Presiden Joko “Jokowi” Widodo turut membagikan tiga kartu andalannya ke warga setempat: Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Jokowi menyerahkan 10 KKS dan 10 KIS kepada perwakilan warga, dan 10 KIP kepada perwakilan siswa-siswi SD, SMP, dan SMA.

Terkait dengan KIS, Jokowi mengatakan dirinya tidak menutup mata terkait masih adanya pelayanan yang belum baik bagi pemegang kartu tersebut. Menurut laporan Sekretariat Kabinet, Jokowi mengakui bahwa masih banyak rumah sakit dengan dokter dan perawat yang belum melayani ramah para pasien pemegang KIS. 

JK indikasikan ‘reshuffle’ kabinet akan terjadi

Melihat kinerja Kabinet Kerja yang belum memuaskan selama 6 bulan pertama, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengindikasikan bahwa akan segera dilakukan perombakan susunan kabinet. "Ya tentu dalam waktu ke depan ini, karena banyak perlu peningkatan kinerja tentu dibutuhkan orang-orang yang sesuai dengan kemampuannya," kata Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin. Namun ia belum memastikan waktu pelaksanaan dan posisi apa yang akan dirombak.  

Aceh Utara akan larang pasangan nonmuhrim berboncengan 

Pasangan mengendarai motor di depan Masjid Aceh Agung di Banda Aceh, 7 Januari 2013. Aceh Utara akan melarang pasangan nonmuhrim berboncengan di atas sepeda motor. Foto oleh Hotli Simanjuntak/EPA

Pasangan mengendarai motor di depan Masjid Aceh Agung di Banda Aceh, 7 Januari 2013. Aceh Utara akan melarang pasangan nonmuhrim berboncengan di atas sepeda motor.

Foto oleh Hotli Simanjuntak/EPA

Pasangan nonmuhrim atau belum menikah bakal dilarang berboncengan saat mengendarai sepeda atau sepeda motor di Kabupaten Aceh Utara. Larangan itu tercantum dalam Qanun Kemaslahatan dan Ketertiban Umat yang disahkan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara, Kamis, 30 April. “Ini upaya antisipasi agar warga Aceh Utara tidak lagi melakukan perbuatan dilarang agama. Berboncengan bagi pasangan nonmuhrim melanggar syariat Islam. Mereka duduk berdempetan sehingga mengarah pada dosa,” ujarnya. Selengkapnya di Rappler.com.

Novel Baswedan ajukan praperadilan terhadap Polisi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan. Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Novel Baswedan.

Foto oleh Gatta Dewabrata/Rappler

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan resmi mendaftarkan gugatan praperadilan terhadap Polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin, 4 Mei. Ada 5 poin keberatan kuasa hukum Novel yang diajukan. "Yang dijadikan dasar penangkapan justru surat perintah penyidikan lain yang memuat pasal berbeda, yaitu Pasal 351 ayat (2) dan Pasal 442 juncto Pasal 52 KUH, ujar kuasa hukum Novel, Asfinawati. Untuk selengkapnya, baca di Rappler.com. 

 

Kabareskrim datangi Ahok, akankah ada tersangka baru kasus UPS?

 

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso mendatangi Balai Kota menemui Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Kedatangannya bertujuan berkoordinasi mengenai pemeriksaan Ahok sebagai saksi dalam kasus pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada tahun anggaran 2014. Budi mengatakan tak akan memeriksa Ahok di kantor Bareskrim karena takut mengganggu kegiatan gubernur. 

 

Dalam kesempatan yang sama, Budi juga menyiratkan adanya penambahan jumlah tersangka dalam kasus itu. Ia berujar hasil penyidikan masih terus berkembang dan bukan hanya menyasar pada tahun-tahun anggaran sebelumnnya. Sejauh ini Polisi telah menamakan Alex Usman dan Zainal Soleman sebagai tersangka. Keduanya berperan sebagai pejabat pembuat komitmen di suku dinas pendidikan. —Rappler.com