Setelah motor, Jakarta berlakukan pembatasan mobil

JAKARTA, Indonesia — Pengguna sepeda motor dan tukang ojek, kini bukan hanya Anda yang dilarang melintasi jalanan utama Jakarta, tapi juga pengendara mobil pribadi.

Gubernur DKI Jakarta Basuki ‘Ahok’ Tjahaja Purnama di Balai Kota hari ini, Jumat (6/1), mengatakan bahwa pembatasan juga akan diterapkan pada mobil tahun 2016 nanti.

Lalu, seperti apa upaya Pemprov DKI untuk membatasi jalur bagi mobil? Berikut rencana Gubernur Ahok:  

 1. Mengaktifkan Sistem ERP (Electronic Road Pricing)

"Pembatasannya dimulai dari ERP," kata Ahok.

Ahok menjelaskan, sistem ERP akan memungut bayaran dari setiap mobil yang melintas di ruas jalan yang ditentukan. Saldo yang tertera dalam on board unit (OBU) yang dipasang di setiap mobil akan berkurang secara otomatis setiap mobil melewati gantry atau gerbang yang ada di pangkal ruas jalan.

Ahok mengatakan, nilai yang dibayarkan oleh kendaraan pribadi yang melintas sepanjang jalan utama akan lebih mahal pada jam-jam sibuk. Namun Ahok tak mengungkapkan berapa biaya yang dikenakan ERP per mobilnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar pernah mengungkapkan, tarif ERP diperkirakan mencapai Rp 30.000.

Namun informasi lain menyebut, restribusi akan dikenakan mulai Rp 21.500. Selanjutnya tarif bisa naik dan turun sesuai kepadatan.

Ruas jalan utama yang dipasang ERP antara lain di jalur-jalur protokol seperti Jalan Jenderal Sudirman, dan Rasuna Said. ERP di kedua jalan tersebut sudah pernah diuji coba sebelumnya, sejak pertengahan tahun 2014 lalu.

Dalam uji coba itu, sebuah sedang Toyota milik Dinas Perhubungan menjajal ERP di Sudirman. Hasilnya, terdengar bunyi ‘bip’ dari OBU yang dipasang dalam mobil saat melintasi gantry.

Lalu data mobil, waktu, dan tanggal pun muncul di dalam layar yang berada di pos kontrol.

2. Melarang kendaraan ‘butut’ beroperasi

Orang Betawi menyebutnya butut atau kendaraan yang sudah berusia tua. Begitu juga yang akan dilakukan oleh Gubernur Ahok. Tak hanya lewat ERP, Ahok mengatakan tengah mengkaji pembatasan usia mobil menjadi 10 tahun.

Tujuannya, kata Ahok, agar para pengendara mobil dengan usia lebih dari 10 tahun, bisa beralih ke angkutan umum. "Warga boleh punya mobil, tapi kami akan persulit perjalanan mereka," kata dia.

Solusi Ahok: naik bus TransJakarta

Ahok mengatakan, aturan pembatasan itu tidak berdiri sendiri. Pemerintah Provinsi tetap akan memikirkan solusi terbaik bagi para pengguna mobil yang ingin berhemat. Yakni dengan memanfaatkan transportasi publik.

Untuk mengantisipasi alternatif pilihan tersebut, Ahok mengatakan PT Transportasi Jakarta akan membeli 1.000 unit bus tambahan.

Pembelian ini, kata Ahok, diharapkan bisa menggugah minat warga Jakarta untuk memakai transportasi umum, mengingat baru 20 persen warga saja yang memanfaatkan fasilitas itu.

Angka ini lebih kecil jika dibandingkan kota Mumbai dan Singapura, yang mencapai 50 persen, atau Hongkong yang bahkan mendekati 90 persen. "Jakarta paling kacau," kata Ahok.

 Mampukah rencana Ahok atasi kemacetan Jakarta?

Ide Ahok untuk menggunakan sistem ERP jauh-jauh hari sudah dikomentari oleh ahli transportasi Danang Parikesit.

Kata Danang, penerapan ERP di negara lain ternyata tak disambut dengan gembira.“Di negara lain, ERP itu ditolak, dengan alasan bahwa tidak semua pembayar pajak bisa menikmati fasilitas jalanan, dan hanya kelas menengah ke atas saja yang bisa,” kata Danang saat diwawancara Rappler Indonesia pada November 2014 lalu.   

Danang berharap, Pemerintah Provinsi bisa memahami bahwa tanpa memberikan alternatif, kebijakan itu hanya akan mengekspolitasi pembayar pajak dan mengabaikan kelas menengah.

Kelas menengah ke bawah akan menjadi pihak yang paling dirugikan, karena harus menggunakan jalur alternatif yang notabene menghabiskan lebih banyak biaya.

Jangan sampai, lanjut Danang, Ahok hanya memindahkan kemacetan dari jalan utama ke jalan alternatif.

Ia kemudian menyarankan Ahok lebih baik fokus membangun interkoneksi antar jenis angkutan umum, baik itu kereta, bus TransJakarta, maupun bus AC. —Rappler.com