Polisi menetapkan dua bupati sebagai tersangka korupsi

JAKARTA,Indonesia—Polisi menetapkan Bupati Bengkalis, Riau Herliyan Saleh dan Bupati Kotabaru, Kalimantan Selatan Irhami Ridjani sebagai tersangka. Keduanya diduga korupsi anggaran dan melakukan penyalahgunaan kewenangan. 

"Betul, Bupati Bengkalis dan Kotabaru telah kami tetapkan menjadi tersangka," ujar Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri Brigjen Ahmad Wiyagus pada Rappler, Jumat, 10 Juli. 

Herliyan jadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi anggaran bantuan sosial dengan kerugian negara sebesar Rp 29 miliar. Sedangkan Irhami diduga menyalahgunakan wewenang dalam proyek pemanfaatan izin pertambangan di Kalimantan Barat. Kerugian negara dalam perkara Irhami masih dihitung.

Menurut Brigjen Wiyagus, kedua tersangka akan segera dipanggil untuk dimintai keterangan. 

Herliyan, bupati pemilik rekening gendut 

Dari catatan media, Bupati Bengkalis Herliyan pernah masuk dalam daftar pejabat yang memiliki rekening 'gendut' mencurigakan. Namanya pernah disebut oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung,  R Widyo Pramono di Jakarta pada Desember 2014. 

Menurut Kejaksaan Agung, Herliyan diduga terlibat kasus korupsi kakap senilai Rp 300 miliar dari penyertaan modal  ke BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) milik Pemkab Bengkalis, PT Bumi Laksamana Jaya (BMJ). 

Penyertaan modal dilakukan pada tahun 2012 untuk proyek Pembangunan Pembangkit Listrik Gas dan Uap. Proyek tersebut gagal dilakukan, tapi dananya justru dialihkan ke kegiatan lain.

Soal tudingan ini, Herliyan menampik. “Terus terang saya kaget. Bisa saya pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Tabungan saya hanya berasal dari penghasilan yang sah, seperti gaji dan pensiun,” katanya seperti dikutip Tribun Pekanbaru.  

Irhami, bupati yang ‘masuk angin’ 

Irhami juga tak luput dari sorotan media. Ia dianggap sebagai bupati yang gagal memenuhi janji kampanyenya. Menurut Ketua Lembaga Penyelidik, Pemantau, Pemberantas Korupsi (LP3K) RI Kotabaru, Hardiyandi, pada awal Pilkada 2004 lalu, Irhami Ridjani menolak keras pertambangan di Pulau Laut Kotabaru.

Ternyata setelah dilantik jadi bupati, Irhami berubah pikiran. "Saya tidak mampu menahan untuk tidak terjadi penambangan di Pulau Laut. Saya takut dipenjarakan orang, dan apabila dituntut perdata Rp 1 Triliun, saya tidak mampu membayarnya, ujar Irhami waktu itu," kata Hardiyandi seperti dikutip dari media.  

Budi Waseso: Kami tidak politis 

Kepala Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri Komisaris Jenderal Budi Waseo menegaskan proses hukum terhadap dua kepala daerah tersebut itu murni masalah hukum, tidak ada politisasi. 

"Kami tidak mau bermain-main dengan cara-cara politisasi. Itu tidak ada hubungannya," ujar Budi di kompleks Mabes Polri, Kamis malam, 9 Juli. 

"Lagipula ini pembelajaran yang bagus untuk semua. Supaya calon-calon kepala daerah itu melewati proses clearence, apa dia pernah terjerat pidana atau tidak," ujarnya lagi. 

Pemilukada serentak akan dilaksanakan pada Desember 2015 nanti. Apakah ini berarti polisi sedang bersih-bersih? —Rappler.com