Refleksi 100 hari kepemimpinan Ahok di Jakarta

JAKARTA, Indonesia — Hari ini, Kamis, 26 Februari, tepat 100 hari kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Sebagai wakil gubernur, ia menggantikan Gubernur Joko “Jokowi” Widodo yang terpilih sebagai presiden ketujuh Indonesia pada bulan Juli 2014 lalu.

Sosoknya dekat dengan kontroversi, bahkan sebelum ia terpilih menjadi wakil gubernur tahun 2012 lalu. Ia acapkali mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial, melakukan tindakan yang membuat lawan politiknya geram, namun berhasil mengambil hati rakyat yang merindukan seorang pemimpin yang berani mendobrak kultur birokrasi di Jakarta.

Ia pun enggan menilai kinerjanya sendiri. Dia menyatakan tidak pernah menghitung nilai kinerjanya secara pribadi, tapi hanya berusaha bekerja semaksimal mungkin.

"Nggak tahu. Saya nggak pernah ngitung berapa (nilai)," kata Ahok. “Biar orang lain yang menilainya.”

Apa saja kebijakan dan pencapaian yang telah ia lakukan selama ini? 

Ditolak FPI

Ratusan anggota Front Pembela Islam (FPI) dan organisasi masyarakat lainnya ramai-ramai menolak Ahok menjadi pemimpin mereka. Alasannya? Pertama, agama Ahok. Ahok adalah seorang Kristen keturunan Cina. 

Kedua, selama Ahok menjalankan tugas sebagai wakil gubernur, menurut FPI, perilaku Ahok terlihat arogan, kasar dan tidak bermoral.

Tanggapan Ahok?

“Saya kan terpilih menjadi Wakil Gubernur DKI karena undang-undang. Begitu juga naik menjadi Gubernur DKI, otomatis karena undang-undang. Jadi nggak bisa diubah begitu saja,” kata Ahok.

Ahok pun melenggang menjadi gubernur setelah penetapan melalui rapat anggota DPRD DKI Jakarta pada 14 November 2014. #GubernurAhok menjadi trending topic dunia pada hari itu.

Dilantik jadi gubernur

Ahok pun dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta, pada 19 November 2014, di Istana Negara oleh Presiden Jokowi, mantan bosnya dulu. Namun ibunda Ahok, Buniarti Ningsih, mengingatkan Ahok untuk terus bekerja karena selama ini hasil kerjanya belum banyak dirasakan rakyat. “Jakarta masih ada yang macet, banjir, dan miskin,” kata Buniarti.

Gubernur tandingan FPI

Ketidaksenangan FPI kepada Ahok berlanjut. Sebuah forum yang menamakan dirinya Presidium Penyelamat Jakarta mengangkat warga asal Jatinegara, Fahrurrozi Ishaq, menjadi Gubernur tandingan Ahok. 'Gubernur' Fahrurrozi ingin menyelamatkan harta warga Jakarta agar tak diselewengkan oleh Ahok. Ia berjanji akan menjadikan Jakarta kota agamis dan religius.

Setelah menjadi teka-teki, Ahok akhirnya menjatuhkan pilihan kepada mantan Walikota Blitar Djarot Saiful Hidayat sebagai pendampingnya mengurus Jakarta. Salah satu alasan utamanya adalah karena Djarot berhasil merampingkan birokrasi dengan berdialog, sebuah cara yang ingin kembali dipraktekkan di Ibukota.

Mengambil alih air bersih

 

Ahok berencana akan mengakuisisi kepemilikan saham perusahaan air minum PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja). Menurut Ahok, selama ini pelayanan Palyja dinilai buruk oleh konsumennya di Jakarta. "Mereka sudah banyak ambil uang dari kami, makanya kami mau beli," kata Ahok.

Bangun Jakarta Smart City

Ahok menggagas ide smart city, tapi bukan dengan membangun gedung dengan fasilitas canggih, melainkan menggunakan ponsel pintar dengan ongkos yang mudah dijangkau warga. Jakarta Smart City bisa digunakan untuk memantau banjir dan macet, aksi premanisme, dan perbaiki sistem perpajakan.

Tak lama setelah dilantik, pada 17 Desember 2014, Ahok mengeluarkan kebijakan kontroversial: Pembatasan sepeda motor sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat hingga Jalan MH Thamrin. Kebijakan yang diyakini akan mengurai kemacetan di jalur protokol itu menuai pro dan kontra. 

 

 

Awal tahun baru, pada 2 Januari 2015, Ahok merotasi ribuan PNS dari tingkatan eselon paling rendah hingga kepala dinas. Walikota pun kena rotasi. Menurutnya, seleksi jabatan yang dilakukan sejak September 2014 dan rotasi ini diperlukan untuk membersihkan pemerintahannya dari pejabat-pejabat korup dan yang tidak kompeten.

Ahok, pada 6 Januari 2015, mengatakan bahwa pembatasan kendaraan roda empat juga akan diterapkan pada tahun 2016. Ia akan mulai mengaktifkan sistem electronic road pricing dan melarang kendaraan yang berumur 10 tahun untuk beroperasi. Solusinya? Naik bus TransJakarta.

Ahok berencana membatalkan kerjasama dengan PT Jakarta Monorail yang akan membangun depo monorel di atas Waduk Setiabudi dan Tanah Abang. Menurutnya, pembangunan di dua lokasi itu melanggar izin penggunaan ruang terbuka hijau. Padahal tiang-tiang monorel sudah terpancang di sepanjang Jalan Rasuna Said.

Ahok menaikkan tunjangan kinerja daerah lurah menjadi Rp 33 juta per bulan, camat mencapai Rp 48 juta, dan walikota Rp 75 juta. Hal ini mendapat kritik dari masyarakat yang merasa kinerja mereka belum maksimal.

Hasil studi Safe Cities Index 2015 yang dikeluarkan Economist Intelligence Unit (EIU) menyatakan Jakarta sebagai kota paling tidak aman sedunia. Solusinya menurut Ahok? Pasang CCTV, sediakan 300 motor untuk aparat keamanan, dan siapkan penembak jitu. “Kita akan monitor setiap sudut dengan penembak jitu. Macam-macam kita lumpuhkan kalau bersenjata. Asal berani nembak saja kalau macam-macam,” kata Ahok.

Berseteru dengan Menteri Susi

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mempersoalkan izin reklamasi pantai utara, Pluit, Jakarta Utara. Izin itu dikeluarkan oleh Ahok, namun menurut Susi, izin itu harusnya diterbitkan oleh kementeriannya, bukan kepala daerah. 

Jakarta banjir lagi

 

Banjir tahunan kembali melanda Jakarta. Namun, di tengah banyaknya keluhan tentang banjir di Jakarta, Ahok disebut sebagai kepala daerah terbaik di Indonesia. Ia pun meminta maaf kepada warga karena belum berhasil menangani banjir.

Puncaknya, Ahok kembali terlibat dalam percekcokan dengan anggota DPRD yang mengancam akan mengajukan hak angket, yang bisa memakzulkan Ahok. Pangkal persoalan ini dimulai saat pembahasan APBD 2015. 

—Dengan laporan dari Raphaella/Rappler.com