Ajak masyarakat ikut jaga kehidupan bawah laut melalui SGS 2017

JAKARTA, Indonesia — Tidak bisa dipungkiri jika manusia terus mengeksploitasi laut Indonesia. Eksploitasi di sini bermakna mengonsumsi beragam produk yang dihasilkan dari laut tersebut.

Sementara, untuk dapat menjaga kelestarian alam bawah laut, tidak bisa dilakukan seorang diri. Pemerintah harus turut menggandeng masyarakat dan berkolaborasi bersama.

“Masyarakat itu kolaborator yang strategis. Bohong kalau kita tidak melibatkan mereka dalam praktik pengelolaan,” ujar antropolog maritim dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dedi Adhuri ketika berbicara di forum Social Good Summit 2017 di Plaza Indonesia pada Rabu, 4 Oktober.

SGS tahun ini mengambil tema “People, Planet, Prosperity: Untuk biodiversitas kehidupan bawah laut”. Hal ini lantaran tingkat pencemaran terhadap laut di dunia, khususnya Indonesia semakin parah.

Dedi juga menyarankan pemerintah dan publik untuk mengelola laut berbasis adat. Masyarakat di pesisir Aceh dan Maluku Utara sudah memiliki pola pengelolaannya. Dengan demikian, nelayan tradisional menjadi tumpuan pangan bagi nasional.

“Jika kita menilik lebih dalam, ikan yang kita makan sehari-hari itu berasal dari 90 persen nelayan kecil. Kita harus lebih mengapresiasi mereka, karena mereka terancam nyawanya setiap hari ketika pergi melaut,” kata dia.

Sebelumnya, anggota DPR Komisi X dari Fraksi PDIP, Irine Roba, menjelaskan dalam waktu dekat, industri pertambangan Indonesia berada di ujung tanduk. Oleh sebab itu, maka pemerintah sudah dapat mempertimbangkan untuk memperoleh pemasukan dari sektor lain yaitu pariwisata.

Namun target pemerintah untuk meningkatkan jumlah wisatawan ternyata belum diiringi dengan persiapan yang matang. Salah satu contoh yang menjadi kekhawatiran Irine adalah "over tourism" yang selalu diidentifikasi sebagai pertanda yang negatif.

PERANGKAP. Nelayan tradisional Lut Tawar menangkap ikan dengan menggunakan perangkap di Danau Laut Tawar, Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Minggu, 26 Maret. Foto oleh  Rahmad/ANTARA

PERANGKAP. Nelayan tradisional Lut Tawar menangkap ikan dengan menggunakan perangkap di Danau Laut Tawar, Takengon, Aceh Tengah, Aceh, Minggu, 26 Maret.

Foto oleh Rahmad/ANTARA

Pertanda tersebut meliputi sampah dan limbah yang dihasilkan oleh para turis dan kehidupan masyarakat lokal yang terganggu akibat krisis air. Ia kemudian mempertanyakan, “Siapa kemudian yang mencuci ‘pakaian kotor’ dari para turis ini?”

Menurutnya, solusi termahal dalam menangani ini adalah koordinasi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan mengatakan pihaknya masih kesulitan untuk melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah sekitar. Padahal menurutnya, ia telah menyiapkan insentif kepada daerah-daerah pariwisata dalam menjalankan pembangunan berkelanjutan.

“Tak usah jauh-jauh, kita bisa mencontoh Malaysia. Mereka mengelola Pulau Sipadan sehingga menjadi primadona bahari Malaysia yang mampu menyumbang 106 triliun. Masa kita tidak bisa?” kata Luhut.

Apalagi, Indonesia adalah negara maritim terbesar di dunia dengan 79 persen wilayahnya yang merupakan laut. Selain itu, ada dua hal penting yang menjadi fokus dalam pengelolaan laut yaitu harus berpatokan pada caring capacity dan limit of acceptable change.

Kedua hal ini mampu meningkatkan pengelolaan biodiversitas kehidupan bawah laut secara berkelanjutan. Tak hanya dari sektor pemerintahan, namun LSM dan komunitas juga turut menyumbangkan ide dan kontribusinya dalam mengelola laut Indonesia.

Coral Triangle Program Director WWF Indonesia Wawan Ridwan juga memaparkan konsep pengetatan regulasi Kawasan Konservasi Perairan (KKP). KKP mengatur tentang zona-zona yang menjadi batasan antara masyarakat, nelayan, turis dan kapal-kapal besar. Sistem itu juga dinilai mampu mengelola penggunaan laut bagi stakeholder-stakeholder terkait.

Menurut Wawan, Indonesia juga telah memiliki 165 KKP per bulan Desember 2016.

Indonesia telah memiliki banyak persoalan terkait IUU Fishing dan Destructive Fishing. Sehingga, menurutnya yang terpenting adalah melihat solusi dari permasalahan yang ada. Selain itu, penargetan pariwisata sebagai penyumbang pemasukan negara juga perlu diiringi dengan persiapan yang matang dari berbagai pihak.

Social Good Summit adalah konferensi yang membahas dampak teknologi dan new media terhadap inisiatif sosial di seluruh dunia. Rappler Indonesia dan Program Pembangunan PBB (UNDP) bekerjasama mengadakan acara ini di Jakarta sejak 2015. —Rappler.com