Benarkah Jokowi anti Islam?

 

JAKARTA, Indonesia – Ketikkan kata “Jokowi anti Islam” di mesin pencari informasi, Google, misalnya, kita akan temukan sederet artikel di seputar rencana pemerintah Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Gara-gara rencana membubarkan HTI itu, Jokowi menuai tudingan anti Islam.  

Dua pekan setelah ramai-ramai polemik pembubaran HTI, Presiden Jokowi masuk dalam deretan 500 tokoh Islam paling berpengaruh di dunia tahun 2017. Daftar ini dibuat setiap tahun oleh The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC), dan bisa dilihat di situs www.themuslim500.com. Tahun ini, empat tokoh asal Indonesia, masuk ke dalam 50 besar, termasuk Presiden Jokowi. 

Tudingan Jokowi anti Islam jalan terus. Sebenarnya tidak ada yang istimewa dari masuknya Jokowi dalam daftar 500 tokoh Islam paling berpengaruh. Sebagai kepala negara dari negara dengan jumlah penduduk beragama Islam terbanyak di dunia, Jokowi otomatis masuk daftar. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun masuk dalam daftar 500 pemimpin Islam dunia saat masih menjabat.

Yang membedakan antara SBY dengan Jokowi adalah, SBY yang punya karier panjang di militer tidak digempur dengan isu terkait Partai Komunis Indonesia. Apalagi, mertua SBY, Sarwo Edhi Wibowo, dikenal sebagai tokoh yang memimpin penumpasan PKI

Jokowi sejak masa kampanye pilpres 2014 diserang dengan isu keterkaitan dengan PKI. Serangan makin kencang, ketika polisi menetapkan Pemimpin Front Pembela Islam Rizieq Shihab sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran UU Anti Pornografi.  

Sebelumnya, Rizieq dijerat dengan kasus dugaan penodaan Pancasila. Proses hukum yang harus dijalani Rizieq Shihab yang kini berada di Arab Saudi itu, menuai protes dari mereka yang menamakan dirinya sebagai alumni 212, yang merujuk kepada Aksi Bela Islam 2 Desember 2016.  

Para alumni 212 ini meminta Komnas HAM membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki siapa di balik dugaan kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis yang dituding hendak melakukan makar.   

Kesempatan ikut melapor ke  Komnas HAM juga dimanfaatkan oleh Amien Rais,  mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat yang juga tokoh Muhamadiyah dan Partai Amanat Nasional, untuk mengingatkan bahaya ancaman komunis. Di jagat internet beredar petisi yang meminta Presiden Jokowi melakukan tes DNA (deoxyribonucleic acid)) untuk membuktikan asal-usul orang tuanya.

Jokowi jelas gerah. Dia merespon dengan mengancam akan membubarkan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila. Dia menggunakan istilah “gebuk” dan “tendang”.  Jokowi memberikan akses wawancara khusus kepada sejumlah televisi, radio, media siber dan cetak, di antaranya menjawab pertanyaan soal penggunakan istilah yang mengingatkan ke era Presiden Soeharto.

Dalam kesempatan berbicara pada acara Kajian Ramadan 1438 Hijriyah, Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Timur di Hall Dome Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu, 3 Juni 2017, Jokowi menyinggung masalah dugaan kebangkitan komunisme. Jokowi juga menolak tudingan seolah-olah dirinya melindungi oknum PKI, dan mengaitkan dirinya dengan PKI.

“Pada saat PKI dibubarkan umur saya baru 3 (tiga) tahun. Karena enggak logis, ditarik orang tua saya,” kata Jokowi. Senin 5 Juni 2017, ada sedikit koreksi tentang usia, yang dimuat di  laman Facebook terverifikasi Presiden Joko Widodo.

“Saya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek. Sebetulnya saya malas menanggapi soal PKI ini, tapi sekarang mumpung ada kesempatan, saya bicara,” demikian tulisan di laman itu, yang dilanjutkan dengan pernyataan Jokowi saat berbicara di Kajian Ramadan Muhamadiyah, di Malang. Partai Komunis Indonesia dibubarkan tanggal 12 Maret 1966. Jokowi lahir di Surakarta, 21 Juni 1961.

Kena getah kasus Ahok

Ramai-ramai menuding Jokowi tak lepas dari dinamika Pilkada DKI Jakarta 2017. Dalam sebuah wawancara dengan televisi, Jokowi mengatakan bahwa bagi dia Pilkada Jakarta sama dengan daerah lain. Ada Pilgub di 34 provinsi dan di 516 kabupaten kota. “Bahwa di Pilgub Jakarta ada sesuatu yang lain, itu pendapat orang-orang. Bagi saya sama saja,” ujar Jokowi, kepada Metro TV, 24 Mei 2017. 

Jokowi juga memahami jika orang menduga dia berpihak kepada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pilkada DKI Jakarta. Ahok adalah wakil gubernur saat Jokowi menjadi gubernur di ibukota. Ahok yang keturunan Tionghoa dan beragama Kristen dianggap oleh sebagian warga muslim tidak layak dipilih sebagai pemimpin, karena ucapannya yang menyitir Surat Al Maidah ayat 51, di Kepulauan Seribu. 

Yang berkembang kemudian adalah, bagi sebagian orang, sikap mendukung Ahok dalam Pilkada dianggap sebagai mendukung penista agama. Jokowi kena getah sinyalemen ini. Ditambah lagi dengan isu komunis. Di sisi lain, juga berkembang stigma di kalangan sebagian orang. Tidak mendukung Ahok di Pilkada berarti tidak toleran. Anti kemajemukan. Kedua kubu berhadapan, bertempur sinis di media sosial.

Jokowi berupaya menurunkan tensi politik. Dalam beberapa bulan terakhir, terutama sejak Aksi Bela Islam 4 November 2016, kita melihat upaya Jokowi menjalin komunikasi dengan kalangan pemuka agama Islam untuk meredam tensi politik di Pilkada DKI Jakarta, terutama setelah pecah kasus penistaan agama yang dikenakan kepada Ahok

Berkaitan dengan perhatian kepada umat Islam, Jokowi juga memberikan perhatian serius terhadap ekonomi berbasis syariah. Dalam pidato pembukaan Forum Ekonomi Dunia Islam, Agustus 2016, Jokowi menyebut komunitas Muslim memiliki peluang yang lebih besar untuk memajukan perekonomiannya di saat kondisi ekonomi global masih belum pulih pasca krisis tahun 2008 lalu. 

“Komunitas Muslim memiliki populasi anak muda tertinggi. Rata-rata usia anak muda yang beragama Muslim itu berumur 23 tahun, sedangkan rata-rata usia anak muda yang non Muslim berumur 30 tahun,” kata Jokowi, tentang potensi demografi di kalangan muslim.  Dia melihat perkembangan perbankan syariah yang transaksinya triliunan rupiah.

Jokowi tidak berhenti di situ, dia menindaklanjuti dengan membentuk komite khusus yang tugasnya mengembangkan sektor keuangan syariah. Tanggal 3 November 2006, Jokowi meneken Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang komite nasional keuangan syariah (KNKS). Adapun manajemen komite akan dibentuk selambat-lambatnya enam bulan sejak perpres ditetapkan.

“Menurut perpres ini, KNKS merupakan lembaga non-struktural yang bertugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan keuangan syariah dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi nasional,” demikian tertulis dalam situs Sekretariat Kabinet, Senin, 21 November 2016. Presiden dan Wapres memimpin langsung komite ini. 

Jokowi menginginkan Jakarta menjadi pusat keuangan syariah internasional. Menurut dia, bukan hanya masalah yang berkaitan dengan keuangan syariah, bank syariah, asuransi syariah, banyak hal yang lain yang bisa dikembangkan, seperti wisata syariah, restoran halal, industri syariah, masih sangat besar sekali karena memang potensi pasarnya kita memang terbesar di dunia, dengan penduduk muslimnya.

“Kenapa ini tidak menjadi fokus dan perhatian kita, ini akan memberikan trigger kepada pertumbuhan ekonomi di negara kita, dan juga untuk menghilangkan isu-isu yang sering berkembang sekarang ini,” tutur Presiden. Isu pengembangan ekonomi syariah, bisa dijadikan solusi untuk meredam isu kesenjangan ekonomi dan sosial yang belakangan kembali mencuat.

Pada tanggal 24 Maret 2017, Jokowi juga meresmikan Tugu Titik Nol Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Pada acara itu Jokowi mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan ras. Keberagaman ini merupakan aset negara yang harus dilestarikan. 

Di Barus, Jokowi  mengingatkan pentingnya menjaga kerukunan antar umat beragama. Suhu demam di Pilkada DKI Jakarta memang menjalar ke beberapa daerah.

Tahun lalu, Jokowi menandatangani Peraturan Presiden No. 57 Tahun 2016, tentang pendirian Universitas Internasional Indonesia terkait pendirian Universitas Islam Internasional di Indonesia. Dengan Peraturan Presiden tersebut, maka pemerintah mendirikan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Menurut Menteri Agama Lukman H. Saifuddin, pendirian UIII datang dari ide Jokowi dan Wapres JK yang ingin agar Indonesia menjadi kiblat rujukan studi Islam dunia.

“Hampir semua negara memuji Indonesia sebagai Islam moderat. Di samping agama akidah, itu tercermin dalam peradaban dan akhlak. Peradaban apa lagi yang bisa dipelajari di negara Timur Tengah pada dewasa ini kalau di antara mereka saling menyerang, membunuh, mengebom, memancung?” kata Wapres JK, saat menjelaskan ide UIII di sebuah acara di Singapura.

Presiden Jokowi memang menggelar rapat terbatas soal ide mendirikan Universitas Islam Internasional ini. “Perguruan tinggi Islam moderat yang betul-betul sebuah universitas yang besar, yang nanti akan menjadi kiblat perguruan tinggi Islam dunia,” kata Jokowi dalam pengantar rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, pada 5 Mei 2015.  

Di era Jokowi pula para polisi perempuan dan tentara perempuan diizinkan menggunakan jilbab, atau penutup kepala. Kuota bagi jemaah haji Indonesia juga kembali normal, setelah sempat dipangkas 20 persen akibat renovasi Masjidil Haram.

Di panggung dunia, pada KTT Arab-Amerika Serikat, 21 Mei 2017, Jokowi mengajak para pemimpin yang hadir untuk berhenti melihat Islam sebagai musuh, terutama dalam kaitannya dengan pemberantasan tindak terorisme. 

“Indonesia adalah salah satu korban aksi terorisme seperti serangan di Bali yang terjadi pada tahun 2002 dan 2005. Lalu, ada juga serangan di Jakarta yang terjadi pada Januari 2016,” ujar Jokowi.  Pernyataan itu seolah menyindir Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump yang ikut hadir dan mendengarkan penjelasannya. Selama kampanye dan saat dilantik, Trump kerap mengaitkan aksi terorisme dengan Islam.

Jadi, mengapa deretan perhatian Jokowi di atas, bagi sebagian kalangan dianggap belum cukup untuk menghapus stigma bahwa Jokowi adalah pemimpin anti Islam?

Bagi sebagian, upaya Jokowi mendekati kalangan muslim juga dianggap sebagai sikap politik pragmatis menjelang Pemilu 2019. Padahal, kalaupun benar, ini sah saja.  Pemimpin sebelumnya juga mendekati kalangan Islam untuk mendapatkan dukungan mayoritas pemilik suara. Soeharto mendukung berdirinya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) yang dimotori B.J. Habibie. Pendukung SBY mendirikan Majelis Dzikir SBY Nurussalam.

Polarisasi politik yang dimulai pada Pilpres 2014, kian menguat pasca Pilkada Jakarta. Akan terus begini sampai Pilpres 2019. Ini tantangan paling berat bagi Jokowi, dan sebenarnya bagi kita juga. Membangun saling percaya di antara masyarakat. Ini tidak bisa diobati hanya dengan menggelar kampanye digital satu pekan  untuk menunjukkan kecintaan kepada Pancasila, dasar negara yang dianggap menjadi perekat warga bangsa. Tidak cukup dengan memasang foto indah di sebuah musala. –-Rappler.com