Apa kata cagub-cawagub DKI tentang reformasi birokrasi dan pelayanan publik?

JAKARTA, Indonesia — Para kandidat calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta akan mengikuti debat publik kedua pada Jumat, 27 Januari. Mereka akan beradu jawaban tentang 3 topik dalam durasi 1,5 jam.

Kali ini, topik yang akan dibahas adalah reformasi birokrasi dan pelayanan publik, serta kebijakan tata kota. Tiga pasangan calon akan beradu argumen, dimoderatori oleh presenter Tina Talisa dan guru besar Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia (UI) Eko Prasodjo.

Meski jawaban-jawaban macam apa yang akan dilontarkan oleh para kandidat masih menjadi misteri, sebenarnya rencana dan pandangan mereka soal topik tersebut sudah sering dilontarkan sebelumnya.

Reformasi birokrasi dan pelayanan publik

Program kerja pasangan calon nomor 1, Agus Harimurti Yudhyono dan Sylviana Murni, yang berkaitan dengan reformasi birokrasi ada satu. Dalam pidatonya yang disampaikan pada Oktober tahun lalu, ia mengatakan akan menguatkan kembali kualitas pemerintahan dan birokrasi.

Bagi putra sulung mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, program pemerintah provinsi selama ini masih sangat lemah. Penting bagi aparat pemerintahan untuk melayani masyarakat dengan kesadaran penuh, supaya pemerintahan berjalan lancar.

Menurut Agus, salah satu poin penting adalah seni memimpin. “Jangan sampai tercipta suasana pekerjaan, suasana birokrasi yang serba ketakutan, takut dipecat," kata suami Annisa Pohan ini.

Ia juga berpasangan dengan Sylviana Murni yang memiliki pengalaman selama 31 tahun di birokrasi pemerintahan. Perpaduan dirinya dan Sylviana dipercayainya akan dapat menguraikan masalah-masalah di Jakarta dalam hal birokrasi.

Sementara pasangan nomor 2, Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat, tentu juga berpengalaman dalam bidang ini. Berbeda dengan Agus yang menempatkan poin ini paling bontot dari program-programnya, Ahok-Djarot justru menjadikannya yang utama.

"Kami akan jamin birokrasi Jakarta jadi nomor satu di Indonesia," kata Ahok pada Desember tahun lalu. Salah satunya dengan cara, hanya memberikan posisi pejabat bagi PNS yang benar-benar melayani, dan mereka mendapat gaji besar.

Sesuai dengan gayanya selama memerintah, Ahok tidak segan memecat pegawainya yang korupsi. Menurut dia, hal itu yang akan menimbulkan masalah di birokrasi lainnya.

Salah satu hal lain adalah keikutsertaannya dalam perumusan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur reformasi birokrasi seluruh Indonesia saat masih duduk di komisi II, DPR RI. Salah satu produknya adalah laporan prestasi atau rapor. Dengan demikian, atasan tidak bisa asal memecat anak buahnya tanpa melihat rapor.

Salah satu bukti kalau program ini adalah unggulan pasangan petahana ini juga disampaikan oleh Djarot saat debat pertama.

“Sekarang sudah tidak ada lagi ketika tahun ajaran baru ibu-ibu datang ke pegadaian untuk menyekolahkan anaknya. Sekarang juga sudah tidak ada keluhan mereka yang tidak mampu ketika masuk rumah sakit dengan biaya. Karena seluruh biaya rumah sakit kalau kelas tiga akan ditanggung oleh pemerintah DKI. Demikian juga mereka yang kebetulan sakit di rumah dan butuh pertolongan pemerintah akan hadir untuk membantu mereka," kata mantan Bupati Blitar ini.

Pasangan calon nomor 3, Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Salahuddin Uno, memiliki rencana tak jauh berbeda dari Ahok dan Djarot. Mereka berencana melanjutkan sistem pembenahan yang sudah diterapkan oleh petahana.

"Kami tentu juga akan menggunakan sistem reward dan punishment seperti yang diterapkan petahana, karena memang hampir di seluruh dunia menggunakan sistem tersebut," kata Anies.

Sandi juga mengamini kata-kata pasangannya. Meski demikian, penilaian apapun yang mereka berikan tak akan diumbar ke publik.

“Kita pasti akan hukum mereka yang berkinerja buruk dengan mutasi setelah ada proses re-check dan konfirmasi, tetapi tidak perlu dibuat heboh ke publik dengan ekspresi kemarahan yang berlebihan," ujar Sandiaga.

Tata kota

Agus-Sylvi menilai Pemprov DKI saat ini masih cenderung lemah dalam perencanaan dan penggunaan tanah. Mereka menyoroti rendahnya angka ruang publik di ibu kota.

“Lemahnya ketersediaan ruang publik ini berakibat jangka panjang terhadap kualitas dan kesehatan mental warga terutama pada pertumbuhan anak muda,” demikian tertulis dalam 7 masalah utama Jakarta yang sempat dipaparkan sebelumnhya.

Selain itu, mereka juga menyoroti terputusnya akses publik terhadap pantai. Agus juga mengatakan reklamasi yang diteken oleh Ahok tidak senantiasa sejalan dengan tata ruang dan tata guna tanah.

Karena itu, mereka berencana menambah jumlah ruang terbuka, peningkatan akses masyarakat terhadap tempat rekreasi, dan pemanfaatan lahant erlantar untuk tempat komunitas atau urban farming.

"Dengan melaksanakan program aksi ini, diharapkan luasan ruang terbuka hijau yang saat ini masih sekitar di bawah 10 persen dapat ditingkatkan menjadi di atas 15 persen,” tulis Agus-Sylvi.

Pasangan ini juga sempat mengungkapkan rencana membangun kampung terapung untuk mengatasi permasalahan tanah sempit dan masalah penggusuran.

Ahok-Djarot memiliki program berjudul “Penataan Kota: Mewujudkan kota yang semakin nyaman bagi warga.”

Targetnya adalah mendorong pembagnunan ke arah selatan karena Jakarta Utara terancam tenggelam akibat turunnya permukaan tanah; membangun rumah susun terintegrasi dengan akses publik; penyelesaian RTH dan 500 RPTRA; melanjutkan reklamasi; perbaikan fasilitas seperti trotoar dan JPO; merevitalisasi kampung nelayan; dan merevitalisasi kawasan pemukiman padat penduduk.

Sementara Anies-Sandi berencana melibatkan pakar dan pegiat perencanaan urban, melibatkan warga dan mengutamakan keadilan sosial. Mereka juga berencana merealisasikan kampung deret untuk menghindari penggusaran.

Kira-kira, apakah jawaban mereka akan tetap konsisten, atau para paslon memiliki metode dan terobosan baru lagi?—Rappler.com

BACA JUGA: