Jelang demo 4 November, saya teringat rencana demo 20 Mei 1998

Kendaraan Brimob terparkir di kawasan Monas, Jakarta, pada 3 November 2016, jelang demo pada Jumat, 4 November. Foto oleh Sigid Kurniawan/Antara

Kendaraan Brimob terparkir di kawasan Monas, Jakarta, pada 3 November 2016, jelang demo pada Jumat, 4 November.

Foto oleh Sigid Kurniawan/Antara

Ketika saya menulis ini, Kamis sore, 3 November, ingatan saya melayang ke 20 Mei 1998. Menjelang hari itu, Amien Rais, yang saat itu dianggap sebagai lokomotif reformasi, tokoh terpenting dalam proses itu, mengumumkan agar pada 20 Mei rakyat Indonesia membanjiri lapangan Monumen Nasional (Monas), meneriakkan agar Soeharto mundur. Lapangan Monas terletak persis di depan Istana Kepresidenan. 

Di sekitarnya juga ada obyek vital seperti Markas Besar Angkatan Darat, Departemen Pertahanan, Gedung Radio Republik Indonesia, Gedung Telkom, Gedung Bursa Efek, dan sejumlah kantor kementerian.

Malam itu, di sekitar Monas sudah dipasang pagar kawat berduri. Sejumlah tank ringan dan senjata artileri siaga. Jakarta yang biasanya semarak berubah menjadi kota “hantu”. Warga keturunan Tionghoa memilih berbondong-bondong pergi meninggalkan Indonesia ke negeri tetangga, atau mengungsi ke kota lain setelah pecah kerusuhan 13-14 Mei 1998. 

Saya saat itu bekerja di Mingguan Berita Panji Masyarakat, berhari-hari sejak pecah Tragedi Mei 1998, kurang tidur karena harus meliput di lapangan, dan menuliskannya untuk majalah.  

Ibarat perempuan hamil, ibu kota negeri dalam kondisi hamil tua. Tinggal mbrojol. Istana “dikepung” pasukan pengamanan dari militer untuk mencegah masuknya “sejuta” demonstran sebagaimana klaim Amien Rais.  

“Yang ditakutkan oleh petinggi militer saat itu adalah massa akan merangsek ke mana-mana. Itu sebabnya aparat keamanan memiliki alasan kuat untuk mencegah pengumpulan massa di Monas,” kata Salim Said, pakar militer, dalam bukunya yang berjudul Dari Gestapu ke Reformasi, Serangkaian Kesaksian. 

Meskipun Amien Rais akhirnya membatalkan rencana demo di Monas, aparat keamanan tak mau ambil risiko. Monas dan sekitarnya menjadi wilayah tertutup dari segala penjuru.

Saya yakin, tidak sendirian ketika membayangkan suasana 20 Mei, 18 tahun lalu, menjelang demonstrasi yang akan dilakukan pada Jumat, 4 November 2016, sebuah demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah umat Islam dari Jakarta dan berbagai daerah.

Tengoklah status Twitter ini:

Trauma itu masih membekas, terutama karena kali ini demo yang menurut catatan polisi akan diikuti sedikitnya 35 ribu orang itu, bertujuan meminta polisi mengusut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. Ahok, sang petahana, kini tengah mengikuti proses kampanye Pilgub DKI Jakarta 2017. Ahok beragama Kristen dan berasal dari keturunan Tionghoa.

Bukan kali ini saja Jakarta dipimpin gubernur non-Muslim. Ibu kota negeri ini pernah dipimpin Henk Ngantung yang juga non-Muslim.  

Demo akbar 4 November adalah bagian kedua dari upaya sejumlah kelompok umat Islam mendesak proses hukum bagi Ahok. Pada 14 Oktober 2016 lalu, sekitar 5 ribu massa berkumpul usai salat Jumat di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, mengusung tujuan yang sama. Amien Rais turut hadir di demo menentang Ahok itu.

Seberapa genting situasi jelang demo 4 November 2016?

Ribuan pengunjuk rasa berdemo memprotes pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang ayat suci. Foto oleh Diego Batara/Rappler

Ribuan pengunjuk rasa berdemo memprotes pernyataan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama tentang ayat suci.

Foto oleh Diego Batara/Rappler

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga, tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo usai menghadiri acara Peringatan Hari Menabung Sedunia Tahun 2016 di Jakarta Convention Center, pada Senin pagi, 31 Oktober.

Senin siang, setelah acara di JCC, Jokowi mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di kawasan Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Prabowo adalah pesaing Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2014. Sejak kalah, Prabowo berupaya tidak memberikan komentar terhadap pemerintah. Prabowo pula yang mendukung Jokowi dan Ahok saat pemilihan gubernur di Jakarta 2012.  

Kunjungan Jokowi ke Prabowo Subianto bisa ditafsirkan beragam. Salah satu tafsiran yang paling kuat, menurut saya, Jokowi menyadari situasi genting. Keadaan bisa menjadi tidak terkendali, jika ada yang ingin memanfaatkan demo akbar.

Usai bertemu Jokowi, Prabowo mengatakan pihaknya berharap demo dilakukan secara kondusif, tidak menggunakan cara kekerasan.

Kunjungan Jokowi ke Prabowo memicu kontak kunjungan lain. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendadak menemui Menkopolhukam Wiranto, sehari kemudian, Selasa, 1 November. Malamnya, SBY menemui Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman resmi Wapres.  

Pada saat yang sama, Selasa malam, Prabowo berkunjung ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Prabowo dan PKS mendukung pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam Pilgub 2017. Sementara SBY tentu saja mendukung putranya, Agus Harimurti Yudhoyono yang berpasangan dengan Sylviana Murni.

SBY yang menggelar jumpa pers keesokan harinya, Rabu, 2 November, merespon beragam isu termasuk tudingan pihaknya ada dibalik demo akbar 4 November, menambah hangat suhu politik.

SBY mendukung demo 4 November. Ia sepakat bahwa demo harus dilakukan secara damai, dan tidak merusak. Ia juga meminta proses hukum terhadap Ahok dilakukan secara tuntas, adil dan transparan. “Equality before the law. Semua sama di hadapan hukum,” kata SBY.

Meskipun ucapan SBY terasa sebagai sindiran terhadap Jokowi, menurut saya seharusnya Jokowi tidak tersinggung. Berkali-kali Jokowi mengatakan bahwa pihaknya menjunjung hukum.

Saat bertemu dengan para ulama, perwakilan dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jokowi berjanji tidak akan mengintervensi proses hukum atas tuduhan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Ketua MUI KH Maruf Amien sesudah pertemuan dengan Jokowi meminta demo 4 November dilakukan secara damai.

Dari sisi aparat keamanan, situasi genting ditunjukkan dengan persiapan khusus. Sebanyak 20 ribu pasukan dikerahkan untuk mengamankan unjuk rasa yang diklaim sebagai aksi damai oleh Front Pembela Islam (FPI) yang menjadi komandan unjuk rasa gabungan itu. 

Pada Rabu, 2 November, Kapolri dan Panglima TNI menggelar apel gabungan pasukan polisi dan TNI. Makin terbayang kejadian 18 tahun lalu, malam menjelang Soeharto lengser.

Untuk menambah suasana genting dan tegang, tak kurang dari Kepala Pusat Penerangan TNI menyamakan demo akbar 4 November dengan Arab Spring, yang berujung kepada pergantian kepemimpinan di beberapa negara di Timur Tengah.

Menurut saya, menyamakan demo 4 November dengan revolusi di Timur Tengah yang dimulai dari Tunisia itu, kurang tepat. Demo 4 November bukanlah semacam Arab Spring.

Situasi yang memicu demo berbeda. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan korup dan otoritarian di Tunisia dan Mesir saat itu sangat rendah. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan Jokowi tergolong masih tinggi.

Hasil survei Saiful Mujani Research dan Consulting (SMRC) pada kuartal pertama atau Maret 2016, menunjukan tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan Jokowi.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan sebanyak 59 persen masyarakat puas terhadap kinerja presiden. Angka ini, kata dia, meningkat dari Juni 2015 sebesar 41 persen, dan Desember 2015 sebesar 53 persen. Tingkat ketidakpuasan masyarakat cenderung menurun.

Mei 1998, kepercayaan masyarakat kepada Presiden Soeharto berada di titik nadir. Tidak ada pilihan, Soeharto harus mundur setelah berkuasa selama 32 tahun. Situasinya berbeda.

Bagaimana hubungan pemerintah dengan umat Islam pasca demo 4 November?

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (kedua kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana (kedua kiri) mendapatkan penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Dwiyono (kanan) terkait pengamanan menjelang aksi 4 November di kawasan Monas, Jakarta, pada 3 November 2016. Foto oleh Sigid Kurniawan/Antara

Kapolda Metro Jaya Irjen Pol M Iriawan (kedua kanan) bersama Pangdam Jaya Mayjen TNI Teddy Laksmana (kedua kiri) mendapatkan penjelasan dari Kapolres Jakarta Pusat Kombes Pol Dwiyono (kanan) terkait pengamanan menjelang aksi 4 November di kawasan Monas, Jakarta, pada 3 November 2016.

Foto oleh Sigid Kurniawan/Antara

Fakta-fakta di atas, termasuk berbagai kontak komunikasi yang dilakukan presiden, serta persiapan aparat, membuat saya optimistis bahwa demo akan berjalan damai. Pasti ada peluang terjadinya keributan jika ada penyusupan, provokasi, maupun aksi teror. Tapi, saya mendapatkan informasi bahwa aparat sudah mendeteksi siapa yang diduga bakal memanfaatkan demo akbar untuk menebar teror.

Sejauh ini, polisi terlihat cukup serius mengusut perkara hukum atas Ahok. Hari ini, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri memanggil pimpinan FPI, Rhizieq Syihab, sebagai saksi kasus tersebut. Bareskrim pun akan memanggil Ahok untuk diperiksa pada Senin, 7 November.

Ada yang bertanya kepada saya, bagaimana hubungan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) dengan kelompok Islam pasca demo 4 November?

Saya mengembangkan pertanyaan itu dengan, bagaimana hubungan antara Ahok (jika dia menang Pilgub, selama melewati huru-hara selama kampanye dan masih dipercayai rakyat Jakarta?) dengan umat Islam yang ikut demo?

Menurut saya jawabannya justru kembali ke Ahok. Apakah dia berubah, menjadi lebih sensitif dan hati-hati dalam membuat pernyataan publik? 

Organisasi seperti FPI, kita sudah ketahui formatnya. Cara gerakannya. Tapi, demo 4 November melibatkan kelompok yang lebih luas. Bahkan datang dari berbagai daerah. Tidak bisa lagi dipandang sebagai isu terkait Pilgub DKI Jakarta.  

Ada kelompok masyarakat yang merasa diposisikan salah, padahal mayoritas. Setiap kali isu intoleran muncul, yang jadi sorotan adalah umat Islam. Lebih jauh lagi, dalam Pilgub DKI, cap intoleran juga ditempelkan kepada mereka yang menolak Ahok menjadi gubernur untuk kedua kalinya. Bahkan label pro korupsi juga dilekatkan kepada mereka yang enggan memilih Ahok.

Kedua label itu tentu menyakitkan. Memandang remeh orang yang berbeda pendapat dan berbeda pilihan. Jumawa.

Jadi, kasus pengutipan surah Al-Maidah ayat 51 dijadikan pintu masuk untuk menegosiasikan kembali posisi umat Islam terhadap pemerintah pusat (dalam hal memastikan tidak ada intervensi proses hukum termasuk melindungi Ahok). 

Kegentingan yang terjadi jelang demo 4 November, menurut saya, juga akibat terlambatnya pemerintah pusat, dalam hal ini Jokowi, merespon situasi pasca demo pertama 14 Oktober 2016. Ketika kemudian Jokowi memicu proses kunjung-mengunjungi antar tokoh awal pekan ini, isunya sudah berjalin-berkelindan. 

Bukan cuma soal demo 4 November. Tetapi juga ke soal-soal yang belum selesai antara pemerintahannya dan pendahulunya. Kasus-kasus yang masih mengambang. Dari tim pencari fakta (TPF) kasus kematian aktivis HAM Munir sampai mangkraknya proyek listrik.  

Diseret lebih jauh lagi ke Pilpres 2019. Di sana bakal ada Agus Yudhoyono  dan Anies Baswedan yang berpotensi menjadi lawan tanding Jokowi. Ada SBY yang lantas bersikap defensif. Dan kali ini bakal bekerja all-out karena menyangkut sang putra. Bukan sekadar calon gubernur biasa.

Ini yang juga terlambat (atau tidak peduli?) disadari Ahok. Terlalu percaya diri. Dan sikap ini menular kepada tim pendukungnya, termasuk di media sosial. Walhasil, permintaan maaf yang pernah disampaikan Ahok, menjadi tidak berarti ketika pendukungnya justru sibuk “berkelahi” dengan pendukung cagub lain, saling menebar kata-kata kasar, dan bukannya fokus menonjolkan hasil kerja Ahok. Sebuah kelebihan posisi bagi seorang petahana.  

Yang terjadi adalah saling melukai. Luka yang terus mengucurkan darah. Beradu benci. Entah bisa disembuhkan atau tidak. Ini yang bikin saya lebih khawatir, ketimbang demo 4 November itu sendiri.

Dua pekan lalu, saya mengikuti sebuah diskusi mengenai gejolak di Timur Tengah, sejak Arab Spring yang gagal sampai hari ini.  Bagaimana implikasinya ke Asia. Indonesia dipuji sebagai negara yang berhasil melewati gejolak reformasi 1998 dengan baik.  Asia, termasuk Indonesia, relatif lebih tangguh dan stabil secara politik maupun ekonomi karena prioritas kepada pembangunan.  Bukan hanya politik. 

Diskusi seharian di Bangkok dan pernyataan publik sejumlah tokoh, termasuk pemuka agama, sejak Senin pekan ini menjadi alasan mengapa saya optimistis demo 4 November akan berjalan damai.  

Demo yang dilakukan 35 ribu ataupun 50 ribu orang tak akan mematikan semangat kebhinekaan. Semangat keberagaman. Sepanjang kita saling menghormati keberagaman itu sendiri. Menghormati perbedaan pendapat. Mengutip calon presiden Amerika Serikat, Hillary Clinton, semangat membangun jembatan, dan bukannya membangun dinding tinggi pembatas.

Trauma 18 tahun lalu, ketika Jakarta menjadi kota “kosong” jelang demo sejuta orang di Lapangan Monas, tidak saya rasakan hari ini. Masyarakat berkegiatan seperti biasa. Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, pada Kamis sore juga mengatakan, “Bekerja seperti biasanya, yang sekolah ya sekolah seperti biasanya”. 

Saya masih percaya kok kepada Presiden Jokowi. Bagaimana dengan Anda? —Rappler.com