Demo 411 dan kepergian Intan

Personel Brimob Polda Kaltim mengamankan lokasi ledakan bom di Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 13 November 2016. Foto oleh Amirulloh/Antara

Personel Brimob Polda Kaltim mengamankan lokasi ledakan bom di Gereja Oikumene di Samarinda, Kalimantan Timur, pada 13 November 2016.

Foto oleh Amirulloh/Antara

Kepergian Olivia Intan, gadis kecil berusia 2,5 tahun, menambah kepedihan pekan ini. Intan bersama dengan tiga teman–temannya tengah bermain di halaman Gereja Oikumene, Samarinda, Kalimantan Timur, ketika seseorang melemparkan bom molotov ke halaman gereja.  

Orang-orang yang tengah berpamitan usai beribadah di pada Minggu, 13 November itu, terkejut dan berlarian keluar gereja. Orangtua Intan mendapati anaknya terkapar berlumuran darah, dengan luka bakar 80 persen.  

Intan dirawat intensif, dan kemudian meninggal dunia sehari setelah kejadian. (BACA: Balita korban serangan bom molotov di Gereja di Samarinda meninggal dunia)

Kebencian yang merasuk di dalam urat nadi pelaku membuat dia tak peduli bahwa yang menjadi korban aksi terornya adalah Intan, Alvaro Aurelius Tristan Sinaga (5 tahun), Trinity Hutahayan (3), dan Anita Isabel Sihotang (2). Semua anak-anak yang tak bersalah, anak-anak yang belum memiliki benci dalam dirinya.  

Saya sedih, karena orang-orang yang melakukan aksi teror, apapun motif dan agama mereka, seperti dicabut perasaan kemanusiaannya. Yang tertinggal adalah benci dan dendam. Dan boleh jadi kita, termasuk saya, di media, punya peran dalam menyuburkan rasa benci dan dendam itu.  

Apa yang terjadi kepada Intan, Alvaro, Trinity, dan Anita bisa terjadi kepada siapa saja. Kita belajar dari berbagai peristiwa serangan teror di seluruh dunia. Nasib malang bisa menimpa orang-orang yang kita sayangi, setiap saat, di mana saja. Dan rasa kemanusiaan membuat kita seyogyanya tidak bisa menerima tindak kekerasan, siapapun pelakunya, siapapun korbannnya.

Sehari setelah tragedi serangan teror ke Gereja Oikumene, terjadi serangan ke Vihara Budi Dharma di Singkawang, Kalimantan Barat. Seseorang tak dikenal melemparkan bom berdaya ledak rendah ke arah vihara, pada Senin dini hari, 14 November.  

Tidak ada korban jiwa dalam serangan itu. Serangan ke dua tempat ibadah selang sehari, memunculkan pertanyaan, “Mengapa? Ada apa?”

Kita bisa membuat analisis panjang mengenai mengapa dan ada apa. Indonesia adalah negeri yang menjadi korban serangan teroris sejak tragedi Bom Bali pada 2002. 

Serangan terhadap Gereja Oikumene yang menewaskan Intan dilakukan oleh pelaku yang pernah mendekam di penjara karena teror bom buku di Jakarta pada 2011, dan teror bom di Puspitek di Serpong. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa pelaku sudah ditangkap dan kini ditahan di Polres Samarinda.  

Pelaku menggunakan kaos bertuliskan “Jihad Way of Life”. Sebuah upaya mencari pembenaran atas aksinya. Tapi, saya percaya bahwa di agama manapun yang diakui di Republik Indonesia ini, tidak ada yang membenarkan seseorang melakukan tindak kekerasan, apalagi membunuh seorang manusia lain. 

Setiap kali terjadi aksi teror dan pelakunya adalah mantan napi teror yang sudah bebas, kita bertanya tentang program deradikalisasi yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Kepala BNPT Suhardi Alius menjawab pertanyaan saya. Ia mengatakan bahwa pihaknya kini melakukan pendekatan baru dalam program deradikalisasi. 

“Kami lebih mengedepankan pendekatan lunak, ketimbang penindakan,” kata Suhardi. Dia mengatakan, salah satu yang perlu dilakukan adalah memastikan keluarga teroris tidak dimarjinalkan.

Suhardi juga mengatakan bahwa BNPT tidak bisa sendirian melakukan program deradikalisasi. Pihaknya menggandeng 17 kementerian dan lembaga untuk menangani pencegahan maupun program deradikalisasi.  

“Kita tidak bisa sendirian memonitor di mana para eks napi terorisme tinggal,” kata Suhardi, setelah terjadi serangan terhadap Gereja Oikumene.  

Pemerintah berupaya, tetapi belum cukup efektif untuk mencegah jatuhnya korban akibat serangan teror. Kita seolah berkejaran dengan waktu, berebut pengaruh antara suntikan ideologi kekerasan  dengan janji menyodorkan harapan. Setiap kali kita kalah langkah.  

Begitu juga dengan upaya kita mengumbar kata-kata yang mencoba meredam suasana, mengajak kampanye kemajemukan melalui media sosial. Kita kalah, karena yang ada dalam benak para pelaku (dan mungkin keluarganya) tak bisa disembuhkan dengan kata-kata, apalagi kampanye melalui jempol.

Menaklukkan kebencian memang bukan perkara mudah. Kebencian bisa bersumber dari beragam sebab:  Merasa diperlakukan tidak adil dalam segala hal politik maupun ekonomi, merasa dikhianati bahkan dibohongi oleh janji-janji elit penguasa, merasa tidak punya jalan keluar dalam kehidupannya. Merasa sendirian.  

Mereka mencari jalan keluar. Celakanya, jalan keluar yang mereka pilih, bisa berakibat jatuhnya korban jiwa. 

Dinamika dunia mempengaruhi ancaman di dalam negeri

Pada 13 November 2016, ketika terjadi tragedi yang menimpa jemaah Gereja Oikumene itu, adalah genap setahun serangan teroris ke enam lokasi di kota Paris. Tragedi #ParisAttack yang kedua itu terjadi pada 13 November 2015.

Serangan Paris menyebabkan 130 orang tewas. Perdana Menteri Perancis Manuel Valls mengatakan, pemerintahnya bermaksud memperpanjang masa darurat keamanan negara

“Sulit untuk mengakhiri situasi darurat, apalagi kami menghadapi masa pemilu,” kata Valls, pada Minggu.

Perancis memang tidak menyebut terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden AS ke-45 sebagai faktor eksternal menambah kewaspadaan negeri itu. Begitupun, kemenangan Trump yang akan mengantarkannya ke kursi presiden paling berkuasa di dunia itu membuat dunia ketar-ketir.  

Saat berkampanye, Trump sesumbar akan membendung arus warga Muslim yang hendak masuk ke AS. Trump pernah menyebutkan 9 negara sebagai produsen teroris

Belakangan Trump mengatakan, imigran Muslim harus didata. “Sampai kita menemukan solusi atas masalah serangan teror yang terjadi di negara kita,” katanya. 

Sikap dan ucapan Trump yang dipandang bernuansa rasis mudah memicu kemarahan dan berpotensi memancing serangan dan protes. Kita memantau ucapan Trump melalui media dan media sosial.  Mereka yang memiliki benih kebencian dalam hatinya melakukan hal sama. Menunggu sebuah pemantik, untuk melalukan tindakan mematikan. Mereka itu bisa siapa saja. Bisa karena alasan agama. Bisa karena alasan politik. Bisa karena alasan ekonomi.

Sejak Trump terpilih, ribuan warga AS turun ke jalan untuk demonstrasi menentang pemilihannya. Sejauh ini demonstrasi berjalan cukup damai, meski ratusan orang ditangkap polisi.  

Memasuki hari keenam, tensi demonstran belum turun, justru makin menghangat. Mereka berencana menggelar demo paling besar di kota New York. Di kota ini Trump bermukim. Di kota ini pula, Hillary Clinton yang dikalahkan Trump dalam pemilihan presiden AS, tinggal.  

Warga AS yang menolak Trump tidak puas dengan pidato kemenangan Trump yang berjanji untuk menjadi presiden bagi semua. Di media sosial kita melihat sejumlah orang berbagi cerita, bahwa tak lama setelah Trump terpilih, sejumlah warga menjadi sasaran ujaran kebencian.

Seolah tak cukup dengan masalah yang berakar dari dalam negeri kita sendiri, kita berkejaran dengan upaya pemerintah AS meredakan situasi pasca pemilihan presiden yang bisa memicu insiden berlatar belakang kebencian.  

Pasca demo 4 November dan upaya Jokowi

Di dalam negeri, kita was-was dengan apa efek dari demonstrasi besar dengan tajuk Aksi Bela Islam pada 4 November lalu. 

Sebagaimana saya tulis semalam menjelang demo yang besar itu, saya tidak khawatir dengan aksi damai yang dijanjikan pengelola demo. Saya lebih khawatir dengan apa yang terjadi sesudah demo 4 November.

Saya meliput demonstrasi besar itu bersama teman-teman dari tim Rappler Indonesia.  

Kekhawatiran saya terbukti, dan ini bukan semata tentang kerusuhan yang terjadi malam harinya, baik di depan Istana Merdeka maupun di Penjaringan, Jakarta Utara. Saya khawatir bagaimana kita, terutama elit politik, menanggapi kerusuhan itu.

MOBIL KOMANDO. Foto oleh Sakinah Ummu Haniy/Rappler

MOBIL KOMANDO.

Foto oleh Sakinah Ummu Haniy/Rappler

Presiden Joko “Jokowi” Widodo memilih untuk meninjau sebuah proyek infrastruktur pada saat Istana dikepung ratusan ribu demonstran. Jokowi mungkin ingin menunjukkan bahwa demo 4 November disikapi biasa-biasa saja. Semua tetap bekerja, sebagaimana ucapannya, malam sebelum demo itu.  

Belakangan, Jokowi mengakui dirinya mendapatkan informasi yang salah tentang jumlah peserta demo 4 November.

“Dari sisi perkiraan, jumlah informasi yang saya terima dari intelijen saat itu 18.000 demonstran, berkembang maksimal 30.000 orang," kata Jokowi.

Aneh. Apakah Jokowi tidak membaca informasi yang diterbitkan media? Media melaporkan informasi dari kepolisian bahwa demo 4 November akan dikuti 35-50 ribu peserta. Itu sebabnya kepolisian dibantu TNI menurunkan 20 ribu pasukan untuk mengamankan demo. Jadi, darimana Jokowi mendapatkan informasi intelijen itu?

Ketika akhirnya yang mengepung Istana jumlahnya ratusan ribu, mengapa Jokowi tidak serta-merta kembali ke Istana, menganggap situasinya serius, perlu ditangani segera, dan menemui wakil dari pendemo, sebelum pukul 18:00 WIB?  

Bukankah Istana aman dikepung penjagaan ketat di lapis pertama oleh prajurit TNI Marinir? Belum lagi ribuan tentara dan polisi yang berjaga di sana. Menurut saya, yang sejak pagi sampai sore ada di sekitar Istana, situasinya memungkinkan untuk Jokowi menerima wakil pendemo.  

Macet karena pendemo? Jokowi bisa menumpang helikopter. Sepanjang hari saya melihat helikopter mondar-mandir di atas area yang dipadati pendemo.

Alih-alih menerima pendemo, malam itu Jokowi justru meluncurkan pernyataan yang memicu tanda-tanya.

Jokowi mengatakan, “Sampai Maghrib tadi berjalan tertib dan damai tapi kita menyesalkan kejadian pada Isya, yang seharusnya sudah bubar, tetapi menjadi rusuh. Kita lihat ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” kata Jokowi dalam jumpa pers di Istana, Sabtu dini hari, 5 November.

Alih-alih mendinginkan suhu politik, pernyataan Jokowi menghangatkan suhu politik karena Jokowi tidak menyebut nama, siapa “aktor-aktor politik” yang dimaksudnya. Sampai hari ini pun tidak menyebut nama.  

Publik kemudian membuat narasinya sendiri. Buzzer di media sosial bertempur dengan narasi itu.  Menghubungkan dengan jumpa pers Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada 2 November.

Di sini kita melihat bahwa baik SBY maupun Jokowi saling berkirim pesan kepada publik, dan pesan itu bukannya menurunkan suhu politik. Mau bukti Jokowi pun menganggap suhu politik tidak kondusif? Jokowi membatalkan rencana kunjungan ke Australia yang dijadwalkan pada 6-8 November. 

Sekadar mengingatkan, semua keributan politik ini, termasuk yang memicu demo 4 November berawal dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama.

Ahok kini menjadi salah satu calon gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta pada 2017. Putra SBY, Agus Harimurti Yudhoyono, juga menjadi kandidat cagub. 

Sekali lagi saya ingin mengatakan, mau dibantah kanan-kiri, depan-belakang pun, dinamika Pilkada DKI jadi begitu panas karena ini barometer Pemilihan Presiden 2019. Soal pemimpin non-Muslim dan etnisitas itu cuma gimmick dari pihak-pihak yang berkepentingan. Intinya adalah kekuasaan 2019.

Jokowi yang saya anggap telat menyikapi beredarnya video ucapan Ahok terkait surah Al-Maidah ayat 51 kemudian tergopoh-gopoh mengunjungi ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.  

Ia juga bertemu dengan ulama dari Banten dan Jawa Barat. Selain itu, Jokowi turut mengunjungi markas polisi dan Brimob, memberikan apreasiasi atas penjagaan demo 4 November, pun menyambangi markas Marinir dan Kopassus. Bagaikan pemadam kebakaran.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan kunjungan Presiden ke sejumlah ormas dan satuan TNI-Polri untuk menentramkan situasi. Kalau Jokowi merespon segera, bertemu dengan ulama dan pemimpin ormas, demo 14 Oktober dan 4 November tak perlu terjadi.  

Mampukah kunjungan itu meredakan situasi? Salah satu yang dijanjikan oleh Jokowi kepada para ulama dan publik adalah proses hukum yang transparan dan cepat terhadap kasus yang menimpa Ahok. Kapolri mengatakan akan diproses dalam waktu 2 pekan sejak demo 4 November.  

Hari ini, gelar perkara dilakukan di Mabes Polri secara terbuka, namun terbatas. Gelar perkara mengundang berbagai pihak dan ahli untuk hadir, namun tidak boleh disiarkan langsung oleh media massa. 

Bagaimana respon pihak terkait atas hasil penyelidikan polisi? Ini adalah kekhawatiran baru saya.  Apapun hasilnya tidak akan memuaskan pihak pendukung dan yang menentang Ahok, dengan segala alasan.  

Demo 4 November itu adalah gabungan mereka yang mengecam Ahok karena dugaan penistaan agama, mereka yang menolak Ahok menjadi gubernur, mereka yang meminta Jokowi tidak melindungi Ahok, sampai kelompok yang ingin mendirikan negara Islam.

Menurut saya, kelompok yang paling besar datang ke demo 4 November adalah untuk alasan yang pertama. Banyak yang datang dari luar Jakarta dan tidak berurusan dengan Pilkada Jakarta.  

Saya melihat celah yang mungkin bisa menenangkan situasi. Jokowi menjalankan apa yang disampaikan dalam pernyataan resmi PB NU dan Muhammadiyah, termasuk memastikan elit politik menjaga cara komunikasi publik. Tidak berhenti hanya di tokoh seperti Jokowi, SBY, Prabowo, dan terutama Ahok, tetapi kepada semua pendukungnya. 

Anak-anak muda di media sosial melihat kalimat-kalimat kasar bertaburan dalam Pilkada ini dan apa yang terjadi di Pilpres AS bisa menular ke sini: mereka muak dengan politik dan memutuskan untuk tidak memilih.  

Pernyataan NU dan Muhamadiyah mewakili perasaan saya. Kedua pimpinan ormas Islam terbesar itu menegur elit politik, termasuk Jokowi dan Ahok. Saya juga tidak ingin Ahok dihukum karena dugaan penistaan agama. Menurut saya, ini bisa menjadi preseden, pasal ini bisa menjerat siapa saja dengan mudah.  

Kita berkejaran dengan pihak-pihak yang menjanjikan surga dengan membunuh. Situasi di sejumlah negara di Timur Tengah dan kini AS, apakah kurang jelas untuk mengingatkan, bahwa “api”-nya mudah menjalar ke Tanah Air?

Bersikap terlalu percaya diri termasuk dengan sinyal menggerakkan tentara di saat keadaan darurat tidak membantu meredakan suasana. Yang perlu dilakukan adalah mematikan benih-benih kebencian yang kini meluas, termasuk kebencian yang ditaburkan dalam proses politik. Enough is enough!  

Menurut saya, cuma dengan demikian kita bisa secara tulus meminta maaf kepada Intan, Alvaro, Trinity, Anita, dan korban-korban lain aksi teror di Tanah Air. Aksi yang dipicu rasa benci.

Saya mengakhiri tulisan ini sambil membayangkan rencana aksi pada 19 November dan 25 November mendatang. Kali ini saya rada ngeri. Bagaimana dengan Anda? —Rappler.com