Ganjar Pranowo siap mundur dari kursi Gubernur jika terbukti korupsi e-KTP

SEMARANG, Indonesia - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sudah kebal mendengar namanya disebut bolak-balik terlibat dalam kasus korupsi pengadaan KTP Elektronik. Bahkan, ia mengaku siap mundur dari posisinya sebagai gubernur jika memang pada akhirnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan bukti keterlibatan atas dirinya.

"Yang nuduh saya tidak hanya satu atau dua orang. Tetapi, sudah berulang kali tuduhan soal keterlibatan saya ditujukan kepada saya. Saya kira, dari bukti-bukti yang ada saat ini cukup jadi bahan pertimbangan jaksa untuk memperkuat keterangan di dalam persidangan. Kalau terbukti, saya siap mundur," ujar politisi PDIP tersebut usai menghadiri pertemuan bersama KPK di Semarang pada Kamis, 14 Desember.

Menurut Ganjar, apa yang disampaikan oleh Setya dan tertuang di dalam lembar dakwaan mengada-ada. Salah satunya ketika Setya mengaku melihat dirinya menerima amplop cokelat di sebuah bandara.

"Ketika banyak orang mengarang ini itu untuk menjerumuskan saya dalam perkara korupsi e-KTP, saya bilang secara tegas bahwa saya tidak korupsi," kata dia.

Sementara, di tempat yang sama pimpinan KPK, Alexander Marwata, menyebut untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka atau terdakwa tidak bisa hanya mengandalkan hanya satu orang saja. Pihaknya juga perlu melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap para saksi di muka sidang.

"Nama siapa pun bisa saja muncul dalam sebuah kasus atau surat dakwaan. Jadi, rasanya hal itu masih sangat jauh untuk kami simpulkan," kata Marwata.

Elektabilitas tinggi

Isu keterlibatan Ganjar dalam mega korupsi KTP Elektronik sudah digunakan sebagai komoditas politik menjegal pencalonannya sebagai Gubernur Jawa Tengah. PDIP memang hingga saat ini belum menentukan nama cagub untuk mengikuti Pilkada 2018. Namun, nama Ganjar termasuk individu yang memiliki elektabilitas tertinggi.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengatakan belum bisa memastikan kapan partainya akan mengumumkan secara resmi kandidat gubernur Jateng.

"Bagi PDIP, kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang merakyat, kepemimpinan yang mampu menciptakan birokrasi yang merakyat dan masa depan yang lebih baik lagi bagi rakyat. Mereka (yang sebelumnya sudah menjabat) mendapat peluang untuk dicalonkan kembali, itu tradisi yang diusung PDIP," kata Hasto kemarin seperti dikutip media.

Selain penilaian partai, rekomendasi dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri juga dijadikan acuan. Hasto mengakui memang elektabilitas Ganjar masih tergolong tinggi. Tetapi, mereka mengaku masih menanti rekomendasi dari Mega.

"Dari hasil survei kan elektabilitasnya tinggi, tapi ibu ketua umum yang memutuskan pasangan calon dan disampaikan di waktu yang tepat," tutur dia.

Lalu, bagaimana dengan isu keterlibatan Ganjar dalam korupsi KTP Elektronik? Apakah tidak menjadi pertimbangan? Ia mengaku PDIP sudah tidak khawatir lantaran proses hukum sudah membuktikan hal tersebut.

"Kalau kita lihat Pak Ganjar kan sudah dikonfrontir oleh KPK dan tidak ada bukti-buktinya," tutur dia. - Rappler.com