Menyoal fakta di balik film 'Pengkhianatan G30S'

JAKARTA, Indonesia - Jelang peringatan hari kesaktian Pancasila yang jatuh pada 1 Oktober mendatang, perbincangan mengenai peristiwa 30 September kembali mencuat. Begitu pula kekhawatiran akan kembali bangkitnya paham komunisme di Indonesia.

Perbincangan mengenai isu tersebut muncul lagi setelah terjadi aksi penggerudukan massa ke kantor LBH Jakarta pada 16-17 September lalu. Mereka dituding memfasilitasi sebuah diskusi yang berniat untuk membangkitkan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI) dan pahamnya.

Informasi yang berkembang dari media sosial itu, kemudian dibantah oleh LBH Jakarta. Mereka mengatakan informasi hoax itu sengaja disebar oleh pihak-pihak yang tidak menyukai terungkapnya fakta peristiwa yang sebenarnya terjadi pada periode 1965 hingga 1966.

Panglima TNI pada 18 September kemudian mengedarkan telegram kepada para jajaran di bawahnya agar menggelar film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ yang dirilis pada tahun 1984 lalu. Film arahan sutradara Arifin C. Noer sempat diputar secara rutin jelang peringatan 1 Oktober. Namun, sejak tahun 1998, pemutaran film itu dihentikan.

Bagi sebagian pihak yang menentang pemutaran kembali film itu menilai ada sebagian besar fakta di dalam film itu yang dipalsukan. Dua di antaranya mengenai penyiksaan sadis para jenderal dan keterlibatan Lukman Njoto dalam Rapat PKI.

Data visum dan otopsi dari gabungan lima dokter RSPAD dan Universitas Indonesia (UI) menyebut bahwa Jenderal Ahmad Yani tewas akibat 10 luka tembak. Hal ini bertolak belakang dengan adegan di dalam film G30 S yang menggambarkan Ahmad Yani tewas akibat matanya dicungkil.

Tak sampai di situ, penyiletan dan pemotongan alat kelamin oleh Gerwani juga menjadi kontroversial. Ada lima dokter yang menangani pemeriksaan otopsi yakni dr Brigjen. Roebiono Kertopati, dr. Kolonel. Frans Pattiasina, Prof. Dr. Sutomi Tjokronegoro, dr. Liaw Yan Siang dan dr. Lim Joe Thay. Kelimanya kompak menyatakan tidak ada kelamin dari ketujuh jenderal yang dipotong.

Di jasad lima jenderal juga terdapat luka tembak. Hasil otopsi itu akhirnya tersebar ke dunia maya beberapa waktu lalu. Sementara, rezim Orde Baru tidak pernah mempublikasikan secara resmi hasil otopsi tersebut.

Hal lain yang dipertanyakan yakni mengenai kehadiran Wakil Ketua Central Committee (CC) PKI Lukman Njoto yang di dalam film digambarkan turut hadir dalam rapat PKI. Sementara, pada kenyataannya ia sudah tidak lagi memegang jabatan struktural sejak tahun 1964 lalu. Hal itu disebabkan, ia memiliki konflik ideologis dengan D.N Aidit, pemimpin senior PKI.

Lantaran pada kenyataannya ia tidak lagi memegang posisi di PKI, maka kehadiran di rapat itu pun menjadi tanda tanya.

Punya versi masing-masing

Sejarawan Abdurakhman pun tidak membantah jika fakta yang ditampilkan di film ‘Pengkhianatan G30S/PKI’ sesuai dengan sudut pandang pemerintahan orde baru saat itu. Karena memang itu yang ingin dicapai oleh rezim Presiden Soeharto.

Ketika, mendengar fakta dari saksi yang pro terhadap PKI, maka hasilnya akan berbeda.

“Pada dasarnya, sejarah itu memiliki versi masing-masing. Versi yang kita dapat selama ini hanya dari sudut pandang orde baru. Namun, akan berbeda hasilnya jika kita mendapatkan fakta lain dari para saksi hidup yang pro terhadap PKI,” kata Abdurakhman melalui telepon pada Kamis, 21 September.

Oleh sebab itu, ada baiknya masyarakat turut menyimak fakta dari berbagai versi, sehingga tidak menganggap satu versi tertentu sebagai kebenaran tunggal. Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Departemen Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) UI itu enggan menyebut mana fakta sejarah yang lebih tepat. Ia mengatakan bisa saja ada kekeliruan dari hasil otopsi para dokter.

Sebab, faktor jasad para jenderal yang rusak bisa saja menyebabkan kekeliruan. Apalagi pada faktanya jasad tujuh jenderal itu dimasukan ke dalam lubang secara paksa. Jasad mereka baru ditemukan ketika dalam keadaan yang busuk dan tidak dapat lagi dikenali.

“Sebagai sejarawan saya tidak bisa menilai. Tetapi, hanya menyampaikan fakta-fakta sejarah itu,” katanya.

Abdurakhman juga setuju dengan ide Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang meminta agar film tersebut dikemas ulang dengan konsep kekinian. Publik, kata dia, juga masih perlu diingatkan mengenai bahayanya jika ideologi komunis masuk di tengah-tengah mereka.

“Saya rasa upaya remake film itu baik, manfaatnya adalah supaya pesan dari film tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat,” kata dia. - Rappler.com