Perlukah menonton kembali film 'Pengkhianatan G30S/PKI'?

JAKARTA, Indonesia - Pemutaran film lawas 'Pengkhianatan G30S/PKI' dihidupkan lagi jelang peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober mendatang. Film arahan sutradara Arifin C. Noer itu sempat rutin diputar setiap tahun sejak 1984. Namun, pemutarannya dihentikan pasca rezim reformasi tahun 1998.

Adanya potensi kebangkitan isu komunisme dijadikan dalih oleh pemerintah menayangkan lagi film itu. Namun, masyarakat harus cerdas dalam menilai peristiwa yang terjadi pada tahun 1965. Termasuk jeli mencerna apa yang terjadi pada 30 September. 

Pada dasarnya, sebagai bagian dari sejarah, peristiwa G30S tidak memiliki objektivitas atau kebenaran yang tunggal. Mengapa demikian?

Pemimpin Redaksi Majalah Historia Bonnie Triyana menjelaskan perdebatan mengenai siapa yang benar di dalam sejarah tidak akan menghasilkan apa pun. 

"Malah, hal itu menimbulkan satu pikiran yang sempit dan merasa paling benar sendiri. Karena memang kebenaran itu ditafsirkan secara sepihak dan resmi hanya milik orang tertentu. Nah, di dalam bingkai negara demokrasi, semua orang berhak punya versi (masing-masing)," ujar Bonnie yang ditemui Rappler beberapa waktu lalu.

Versi yang disebutkan oleh Bonnie inilah yang kemudian menjadi pangkal permasalahan. Film yang diproduksi oleh rezim pemerintahan Soeharto itu memiliki kepentingan politik atau bisa disebut sebagai propaganda politik.

Film yang diproduksi pada tahun 1984 dan menguras kas negara sebanyak Rp 800 juta rupiah, secara jelas disponsori oleh negara. Hal tersebut didukung dengan penulisan script oleh sejarawan yang rujukannya berasal dari buku sejarah yang juga, didanai negara.

Keperluan pemerintahan Soeharto dalam membuat film ini, tak lain sebagai bagian dari rezim orde baru untuk menciptakan aksi heroik, dalam “menyelamatkan” Indonesia yang saat itu tengah dilanda kebangkrutan nasional dan keberadaan PKI. Film 'Pengkhianatan G30S/PKI' jelas mewakili sudut pandang rezim orde baru tersebut.

Ketua Departemen Ilmu Sejarah FIB Universitas Indonesia, Abdurakhman juga membenarkan film itu merupakan upaya propaganda rezim orde baru. Peranan dari Presiden Soeharto dalam penyetujuan film G30S sebelum disiarkan ke publik, juga dianggap menguatkan sudut pandang rezim saat itu. 

“Pada dasarnya, sejarah itu memiliki versinya masing-masing,” ujar Abdurakhman.

Versi yang kita dapatkan dari sudut pandang orde baru akan berkata demikian. Namun akan berbeda hasilnya jika kita mendapatkan fakta lain, salah satunya dari penyintas yang menjadi korban persekusi dan dicap berafiliasi dengan PKI.

Penuh fiksi dan dramatisasi

LUBANG BUAYA. Lubang yang pada tahun 1965 digunakan untuk mengubur jasad tujuh jenderal usai dibunuh. Foto oleh ANTARA

LUBANG BUAYA. Lubang yang pada tahun 1965 digunakan untuk mengubur jasad tujuh jenderal usai dibunuh.

Foto oleh ANTARA

Kendati film 'Pengkhianatan G30S/PKI' dianggap kontroversial, namun karya seni itu pernah menuai penghargaan di Festival Film Indonesia di tahun 1984 untuk kategori skenario terbaik. Publik pun sempat memuji sinematografi film itu.

Efek dramatisasi, kata Bonnie tetap dibutuhkan untuk menarik perhatian penonton. Namun, efek dramatisasi ini juga menuai polemik, lantaran si pembuat film mencampurkan antara fakta dan khayalan.

Dalam film tersebut, lebih banyak fantasinya ketimbang yang faktual. Padahal, konsep film 'Pengkianatan G30S/PKI' itu menampilkan sejarah ke publik. Salah satu yang dianggap fiksi yakni mengenai ada atau tidaknya aksi penyiksaan kepada tujuh jenderal yang diculik itu.

Berdasarkan hasil autopsi dokter yang sudah menyebar di dunia maya, tidak ditemukan adanya unsur penyiksaan terhadap jasad para jenderal. Laporan autopsi menyebut Jenderal Ahmad Yani tewas akibat 10 luka tembak, tanpa adanya pencungkilan mata. Bonnie pun meyakini hasil autopsi 5 dokter RSPAD dan UI itu. 

“Laporan visum dokter mengatakan tidak ada jenderal yang disayat-sayat, dipotong-potong (alat) kelamin dan segala macem. Tapi di dalam film ini ada. (Itu ditampilkan) untuk alasan dramatisasi film. Kalo enggak, film-nya akan menjadi garing dong?” katanya.

Sayangnya, generasi muda justru hanya mencari informasi dari film itu semata. Padahal, ada peristiwa lanjutan di mana korban jiwanya jauh lebih banyak pasca 30 September. Sementara, yang ditampilkan di film seolah-olah sejarah 1965 berakhir di akhir bulan September tersebut.

Padahal, ada pula kekejaman selanjutnya. Fakta menunjukkan ada peristiwa pembunuhan massal, pembuangan dan penangkapan kepada orang-orang yang diduga sebagai anggota PKI. Bahkan orang-orang yang tidak terafiliasi ke  dalam PKI, bisa tertuduh dan menjadi korban penyingkiran PKI di Indonesia.

Menurut Bonnie, dengan terhentinya pemaparan informasi hanya di film itu, artinya pemerintah hanya mencoba merawat rasa trauma dari peristiwa tersebut.

Abdurakhman pun berpendapat yang sama yakni masyarakat harus berhati-hati dalam membaca bacaan sejarah. Walau ia tidak membenarkan atau menyalahkan hasil autopsi tujuh jenderal, namun faktor jasad para jenderal yang rusak bisa saja membuat laporannya tidak akurat. Jasad ketujuh jenderal itu sudah tak lagi dikenali diduga akibat pemaksaan tubuh ke dalam Lubang Buaya.

“Sebagai sejarawan, saya tidak bisa menilai. Tapi hanya menyampaikan fakta-fakta dari sejarah tersebut,” ujar Abdurakhman.

Pembunuhan yang terjadi, baik kepada 7 jenderal dan penumpasan massal anggota PKI dan korban tertuduh, tentu tidak dapat dibenarkan dari aspek kemanusiaan. Perbedaan ideologi, politik, gagasan dan agama, kata Bonnie tidak bisa dibenarkan, jika kemudian berujung pada kekerasan atau pembunuhan.

Belum tentu efektif

Rezim pemerintahan Joko "Jokowi" Widodo berharap dengan diputarnya film itu dapat membuat generasi millenial lebih mengenal bahaya PKI. Tapi, masalahnya bisakah tujuan itu tercapai? Sebab, film tersebut ditayangkan di era yang berbeda dengan saat ini.

Publik saat ini lebih kritis dalam memproses informasi, karena mereka dapat mengecek ke sumber informasi lainnya, termasuk mengenai isu kebangkitan paham komunisme. Berbeda halnya ketika film itu tayang pada tahun 1980an.

“Ketika film itu disiarkan pada masa orde baru, anak muda seperti saya, enggak punya sumber informasi lain kecuali televisi yang cuma satu, koran yang dikontrol pemerintah dan film tadi. Kalau sekarang, masyarakat atau generasi muda bisa terima informasi dari internet. Mereka bisa memilih dan membaca informasi apapun,” ujar Bonnie.

Oleh sebab itu, ia mengaku tidak yakin tujuan akhir dari pemutaran film tersebut akan tercapai. Sebab, publik dapat dengan bebas saat ini mengecek informasi, termasuk mempertanyakan isi film 'Pengkhianatan G30S/PKI'. 

"Kita nantinya bisa mengukur, apakah akan menemukan keberhasilan yang sama, di zaman yang sudah berbeda? Apakah film ini berhasil membangkitkan traumatis masyarakat terhadap komunisme dan segala macamnya?" kata dia.

Jika tujuan yang dimiliki Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo serupa seperti zaman orde baru, nampaknya hal tersebut tidak akan mempan, terutama pada generasi muda.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi sempat mengusulkan agar film tersebut dikemas ulang dengan pendekatan yang kekinian. Namun, mantan Gubernur DKI itu tidak menyebut harus menggunakan acuan peristiwa sejarah versi yang mana. Remake film dengan konsep kekinian, dinilai Jokowi dapat lebih mudah dipahami oleh generasi muda saat ini. 

Abdurakhman pun sepakat dengan ide Jokowi. Menurutnya, ide menghimpun awareness melalui media film dinilai cukup efektif.

“Saya rasa upaya remake film itu baik, manfaatnya adalah supaya pesan dari film tersebut lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan mengingatkan kita bagaimana jika pengaruh ideologi komunis itu masuk,” ujarnya.

Apakah millenial tertarik?

FILM G30S/PKI. Poster film 'Pengkhianatan G30S/PKI' pada 1984. Foto oleh PPFN

FILM G30S/PKI. Poster film 'Pengkhianatan G30S/PKI' pada 1984.

Foto oleh PPFN

Maka kini yang jadi tanda tanya apakah kaum millenial itu tertarik menonton kembali film yang tayang tahun 1980an itu? Rappler sempat mewawancarai dua mahasiswa. 

Secara garis besar, mereka menuturkan penayangan film G30S/PKI tidak diperlukan. Mereka malah mempertanyakan tujuan semula film tersebut kembali diputar.

“Dilihat dari lembaga sensor yang berkembang. Logikanya, jika film tersebut mengandung unsur kekerasan, seharusnya film tersebut tidak ditayangkan lagi. Film ini juga sifatnya representasional, semuanya serba subjektif. Sehingga walaupun terbilang sadis dan dipercaya sebagai fakta, bisa saja itu bukan fakta yang sebenarnya,” ujar salah seorang mahasiswa FIB UI, Fadillah.

Pendapat serupa disampaikan oleh Amadea yang juga mahasiswa FIB UI. Ia menilai penayangan film itu sudah tak lagi relevan.

“Menurut saya udah enggak relevan, karena film G30S ini jadi 'hantu' semata yang menimbulkan ketakutan dan teror pada zaman orde baru. Kemudian, apa yang perlu ditakuti dari G30S dan PKI-nya itu sendiri? Untuk mengenang zaman orde baru? Jangan-jangan kalau diputerin lagi, ada kepentingan politik di balik itu semua," kata Amadea yang menduga ada kepentingan terselubung dalam pemutaran kembali film G30S/PKI.

Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tertarik menonton kembali film berisi propaganda tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. - Rappler.com