Lima pernyataan kontroversial Panglima TNI Gatot Nurmantyo

JAKARTA, Indonesia - Nama Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kembali menjadi perbincangan publik usai melempar isu adanya institusi non militer yang ingin memesan 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Pernyataan itu kemudian menuai kontroversi, karena disampaikan di forum terbuka pada Jumat, 22 September.

Ia berbicara di hadapan purnawirawan TNI dan diliput oleh media. Pada acara itu, Gatot mengatakan informasi tersebut bukan sekedar isu, karena bersumber dari intelijen.

“Informasi yang saya dapat kalau bukan A1 maka saya tidak akan sampaikan di sini,” kata Gatot di Mabes TNI di Cilangkap.

Pasca pernyataan yang ia sampaikan menjadi kisruh, Gatot tiba-tiba meralat pernyataannya. Ia menjelaskan apa yang disampaikan itu hanya untuk konsumsi internal TNI. Kemudian, ia meralat bahwa informasi yang didapat tidak bersumber dari data intelijen.

Klarifikasi itu disampaikan Gatot usai diprotes berbagai pihak. Mereka mempertanyakan sikap Gatot yang malah membocorkan informasi yang sifatnya rahasia kepada publik. Seharusnya, yang mengetahui informasi tersebut hanya panglima tertinggi yakni Presiden Joko “Jokowi” Widodo.

Pernyataan Gatot kemudian diluruskan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto. Gatot pun mengaku sudah menjelaskan kepada Presiden Jokowi maksud dari kalimatnya itu. Isu ini dianggap clear begitu saja, kendati masih ada banyak tanda tanya di benak publik.

Dalam pandangan pengamat Pertahanan Universitas Indonesia Connie Rahakundini Bakrie apa yang disampaikan Gatot merupakan manuver untuk membawa TNI berpolitik. Sementara, hal itu tidak sepatutnya terjadi.

“Dalam harapan saya, setoplah Panglima TNI itu menggunakan baju seragam Panglima TNI dan membuat chaos semacam ini. Dia senang sekali menggunakan drama politik,” ujar Connie seperti dikutip media.

Namun, bukan kali ini saja Gatot menyampaikan melempar kontroversial. Dalam catatan kami, setidaknya ada lima pernyataannya yang kontroversial. Berikut datanya:

1. Puisi ‘Tapi Bukan Kami yang Punya’

Pada bulan Mei lalu, Gatot pernah membacakan puisi yang kemudian dianggap mengkritik pemerintah berjudul ‘Tapi Bukan Kami yang Punya’ di Rapat Pimpinan Nasional Golkar di Balikpapan. Puisi karya Denny JA itu dianggap mengkritik karena menggambarkan seorang pemuda bernama Jaka yang melihat kekayaan alam di sekelilingnya, namun ia sadar kekayaan itu bukan milik dia atau saudara sebangsa. Berikut sebagian dari bait puisi yang disampaikan Gatot: 

“Dari kepala burung garuda, Ia melihat Indonesia. Lihatlah hidup di desa, sangat subur tanahnya. Sangat luas sawahnya. Tapi bukan kami punya.

Lihat padi menguning, menghiasi bumi sekeliling. Desa yang kaya raya. Tapi bukan kami punya.

Lihatlah hidup di kota, pasar swalayan tertata, ramai pasarnya. Tapi bukan kami punya.

Lihatlah aneka barang, dijual belikan orang. Oh makmurnya, tapi bukan kami punya.

Jaka terus terpana. Entah mengapa. Menetes air mata. Air mata itu ia yang punya.”

Menurut sebagian pihak, kritik yang dialamatkan Gatot ke pemerintah salah alamat. Sebab, justru di bawah pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo, Indonesia mencoba berdiri di atas kaki sendiri.

Namun, saat dimintai komentarnya, Gatot mengatakan puisi itu hanya sebagai gambaran bahaya derasnya arus migrasi dewasa ini yang tak mengenal batas wilayah. Akibatnya, persaingan antar manusia pun semakin ketat.

"Saya ingatkan bahwa sekarang ini yang paling berbahaya antara lain adalah migrasi. Itu bukan pengungsian, mereka yang dikatakan ini adalah kompetisi antar negara, sekarang sudah meningkat menjadi antar manusia,” kata Gatot seperti dikutip media pada akhir Mei lalu.

2. Instruksi penayangan ulang film G 30S/PKI

Pada 18 September, Gatot menginstruksikan kepada seluruh Kodim, Koramil dan Babinsa untuk mengadakan nonton bersama film 'Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI'. Dalam surat telegram yang kemudian bocor ke publik, Gatot menilai generasi millenial perlu tahu mengenai bahaya PKI.

Ketika dikonfirmasi media di Blitar, Gatot menjawab dengan nada yang dinilai publik agak angkuh. Bahkan, ia menegaskan tidak ada satu pihak pun yang dapat melarangnya untuk menggelar nonton bareng film tersebut kecuali pemerintah.

"Iya, itu memang perintah saya. Memangnya kenapa? Yang bisa melarang saya hanya pemerintah," kata Gatot usai melakukan ziarah ke makam Bung Karno seperti dikutip media.

Ia mengatakan tujuan dari menonton kembali film arahan sutradara Arifin C. Noer itu bukan untuk mendeskreditkan siapa yang salah. Tetapi, memberikan gambaran jangan sampai peristiwa yang pahit dan hitam itu terjadi lagi.

Penayangan film ini menjadi polemik, karena berbagai pihak menilai bahwa film tersebut merupakan hasil propaganda politik zaman orde baru. Mereka khawatir dengan menonton kembali film itu hanya menimbulkan dendam dan trauma. Namun, sebagian pihak lain menilai bahwa film ini perlu ditayangkan kembali untuk menengok sejarah kelam Bangsa Indonesia.

3. Makar itu hoax

Di tengah wawancara dalam program “Rosi” di Kompas TV yang ia lakukan pada 4 Mei lalu, Gatot menyatakan bahwa upaya makar dan aksi-aksi demonstrasi adalah hoax semata atau berita bohong. Ia yakin bahwa kelompok dan organisasi Islam, tidak mungkin berniat menjatuhkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo.

“Perjalanan 6 bulan terakhir, sudah membuktikan bahwa kita ditakut-takuti, sekarang jangan baper. Kita cuma ditakut-takuti doang. Itu beda, demo dengan makar itu,” ujarnya.

Pernyataan dan sikap Gatot bertolak belakang dengan Polri. Karena pada saat itu, Polri telah mengumpulkan sejumlah bukti dan menetapkan orang-orang yang berpotensi melakukan makar.

Akibat ucapannya yang tidak sejalan dengan institusi pemerintah penegak hukum lainnya, Gatot dipanggil oleh Menko Polhukam, Wiranto. Wiranto melakukan pemanggilan kepada Gatot dan Kapolri Tito Karnavian mengenai perbedaan pandangan terhadap isu makar pada pemerintahan Presiden Jokowi.

Tak hanya sekali dalam wawancara, saat melakukan safari Ramadan di Tasikmalaya, di bawah guyuran hujan Gatot meminta prajuritnya yang bertugas di manapun untuk berdiri di pihak ulama. Hal ini semakin menguatkan sikap yang ditunjukkannya untuk menepis isu makar.

Selain perbedaan pandangan, sejumlah pihak menilai bahwa sikap Gatot mampu memberikan angin segar bagi oknum yang berupaya melakukan makar. Indikasi lain juga mampu memunculkan adanya loyalitas ganda petinggi TNI untuk melakukan makar kepada Presiden Jokowi.

4. TNI harus dilibatkan dalam penanganan terorisme

Gatot pun pernah mengusulkan kepada pemerintah dan DPR agar TNI ikut dilibatkan dalam aksi pemberantasan tindak terorisme. Oleh sebab itu ia mendukung penuh revisi UU nomor 15 tahun 2003 yang mengatur tindak kejahatan itu.

Mantan Kepala Satuan Angkatan Darat itu mengatakan aksi teror di Indonesia perlu segera ditanggulangi. Ia khawatir para teroris memanfaatkan Indonesia sebagai tempat yang aman bagi mereka untuk ‘berpesta’.

“Kalau masih menggunakan undang-undang seperti itu, kita tinggal tunggu saja teroris akan ‘berpesta’ di sini karena tempat paling aman di sini,” ujar Gatot di Gedung Pancasila pada awal Juni lalu.

Keinginan Gatot itu, kendati disetujui pemerintah, menjadi perdebatan karena dianggap dapat berpotensi pada konflik kepentingan antar instansi. Seperti yang diketahui sejauh ini hanya Polri yang memiliki kewenangan penuh atas tindak penanggulangan terorisme di Tanah Air.

5. Ada instansi non militer yang ingin beli senjata ilegal

Gatot mendengar informasi bahwa ada institusi non militer yang mencatut nama Presiden Jokowi untuk membeli 5.000 pucuk senjata secara ilegal. Institusi mana yang ia maksud? Tidak pernah dijelaskan secara gamblang ke publik kendati pernah ia sampaikan di dalam forum terbuka pada Jumat pekan lalu. 

Yang pasti kalimat Gatot itu menjadi kontroversial. Mabes TNI bersikeras pernyataan Gatot itu bukan untuk konsumsi publik walau disampaikan di forum terbuka. Bahkan, mereka menduga ada oknum pers yang menyadap dan merekam pernyataan Gatot ketika berbicara pada saat itu.  

Walau akhirnya ia membenarkan bahwa itu memang kalimat yang ia sampaikan, tetapi Gatot ngeles dengan menyebut tidak pernah berniat menyampaikan pernyataan itu kepada media. Akhirnya Menkopolhukam Wiranto turun tangan dan memberi penjelasan yang berbeda jauh. 

Ia membenarkan jika ada pembelian senjata dari PT Pindad sebanyak 500 buah. Senjata itu dipesan oleh Badan Intelijen Negara (BIN) untuk pelatihan mereka. Alih-alih menegur Gatot, Wiranto hanya menyebut jika isu itu menjadi gaduh karena ada komunikasi yang tidak tuntas. Jadi, ia meminta agar isu tersebut diakhiri. 

Namun, publik justru mempertanyakan mengapa di antara institusi TNI, Polri dan BIN bisa berbeda pernyataan. Apalagi dalam pernyataannya, Wiranto juga sempat menyinggung akan menyerbu Polri karena memiliki jenis senjata yang dapat menembak tank dan helikopter. - Rappler.com