Rizieq FPI minta sekolah dan kantor libur untuk aksi 4 November

JAKARTA, Indonesia — Pemimpin organisasi massa Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Syihab, meminta agar perusahaan dan sekolah meliburkan Jumat, 4 November, demi mengakomodir aksi unjuk rasa yang rencananya akan digelar pada hari tersebut.

"Seruan kepada perusahaan, kantor, dan sekolah. Ayo liburkan segenap pegawai, pekerja, dan pelajar maupun mahasiswa untuk turun aksi bela agama dan negara,” kata Rizieq melalui akun Twitter-nya, pada Minggu, 30 Oktober.

Sejumlah ormas berbasis keagamaan, termasuk FPI, dijadwalkan akan menggelar aksi unjuk rasa pada 4 November terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki “Ahok” Tjahaja Purnama. 

Pada bulan lalu, dalam sebuah pidato di hadapan warga Kepulauan Seribu, Ahok mengutip Surat Al-Maidah ayat 51 dari Al-Qur’an. Potongan videonya pun menjadi viral di media sosial beberapa hari kemudian.

“Jadi, jangan percaya sama orang. Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak-Ibu enggak bisa pilih saya. Dibohongin pakai Surat Al Maidah [ayat] 51, macam-macam itu. Itu hak Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu perasaan enggak bisa pilih, nih, karena saya takut neraka, dibodohin gitu ya, enggak apa-apa. Karena ini kan panggilan pribadi Bapak-Ibu. Program ini jalan saja,” kata Ahok dalam cuplikan video tersebut.

Ahok kemudian telah meminta maaf atas pernyataannya tersebut.

Namun FPI dan sejumlah ormas lainnya menuntut Ahok diturunkan dari jabatannya. Aksi Jumat mendatang merupakan lanjutan dari demonstrasi serupa pada 13 Oktober lalu.

Dalam aksi berikutnya, Rizieq meminta kepada aparat keamanan seperti TNI dan Polri untuk ikut turun ke jalan

"Seruan kepada TNI, Polri, dan pegawai negeri sebagai garda bangsa dan negara, ayo turun bersama umat pada Aksi Bela Agama & Negara" kata Rizieq.

Dalam cuitannya itu, ia juga menyertakan sebuah gambar yang pada bagian bawahnya bertuliskan 'Tampil Berani. Tanpa Takut Mati. Selamatkan Negeri. Tegakkan Konstitusi'. 

Presiden Joko “Jokowi” Widodo juga telah memerintahkan aparat untuk bersiaga dan bekerja secara profesional untuk mengantisipasi aksi tersebut. Menurutnya, pemerintah akan menjamin hak menyampaikan pendapat tapi tetap akan mengutamakan ketertiban umum.

"Demonstrasi adalah hak demokratis warga tapi bukan hak memaksakan kehendak dan bukan hak untuk merusak," kata Jokowi.

Polri sendiri telah membuat status siaga 1 sejak Jumat pekan lalu, 28 Oktober, hingga waktu yang belum ditentukan. —Rappler.com