Ryamizard ajak dialog Dubes AS lebih dulu soal publikasi dokumen G30S

JAKARTA, Indonesia - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku akan menanyakan kepada mitranya Menhan Jim Mattis mengenai kebenaran dokumen rahasia Amerika Serikat yang berisi tragedi 30 September 1965. Rencananya pertemuan itu akan digelar di Manila, Filipina pada 25 Oktober.

Selain Mattis, pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Menhan negara Asia Tenggara lainnya dan mitra seperti Australia, Korea Selatan, dan Rusia. Mereka akan membahas isu keamanan regional dan internasional seperti situasi di Marawi, Laut Tiongkok Selatan dan Semenanjung Korea.

“Ya, pasti saya tanyakan kalau saya ke Amerika atau bertemu dengan Menhan Amerika Serikat atau nanti saya panggil Duta Besarnya untuk berbicara mengenai apa yang sebenarnya terjadi,” kata Ryamizard yang ditemui di Bina Graha pada Kamis sore, 19 Oktober.

Ryamizard berjanji tidak akan mendiamkan puluhan ribu dokumen tersebut begitu saja usai dirilis ke publik. Namun, ia juga akan berhati-hati agar tidak menuduh negeri Paman Sam.

Sebelumnya, mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat itu berdalih usianya masih kecil ketika peristiwa tersebut terjadi. Ia juga tidak mengerti mengapa dokumen yang disebut rahasia bisa berada di tangan Pemerintah AS.

“Enggak tahu, saya masih kecil dulu. Besok, di Filipina saya ketemu dengan dia (Menhan AS). Saya akan tanya ini. Ini kan dia enggak tahu, mungkin ketika itu dia masih kecil juga,” tutur dia di gedung DPR pada Rabu kemarin.

Ryamizard yakin publikasi dokumen tersebut tidak akan memperkeruh situasi politik di Indonesia. Apalagi pengungkapan siapa aktor di balik terjadinya peristiwa 1965 hingga kini masih didebatkan.

“Soal memperkeruh atau tidak itu tergantung kita. Kalau kita tidak mau ya enggak maulah, enggak usah. Kadang-kadang kita sendiri yang sering buat-buat,” katanya.

Sementara, Kementerian Luar Negeri akan mengecek kebenaran dan akurasi dari puluhan dokumen yang telah dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC) dan lembaga negara National Archives and Records Adminstration (NARA) dalam situs nsarchive.gwu.edu pada Selasa, 17 Oktober. Dokumen yang dipublikasikan berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968. Di dalamnya tertulis mengenai upaya AD untuk menyingkirkan Soekarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, keterlibatan pejabat Amerika Serikat dalam mendukung upaya AD, serta mengeksekusi pemimpin PKI.

NSA mengatakan dokumen-dokumen itu dipublikasikan usai tidak lagi dinyatakan rahasia. Selain itu, ada keingintahuan publik yang tinggi terhadap peristiwa yang terjadi pada periode tersebut.

Sementara permintaan bantuan tentara AD ke Amerika Serikat terungkap dalam laporan pada 23 Oktober 1965. Penasihat politik dari komandan militer AS untuk Asia Pasific (CINCPAC) Norman Hanna bertanya kepada Dubes Marshal Negeri Paman Sam dan CINCPAC harus merespons kemungkinan tentara Indonesia akan meminta bantuan untuk melawan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hannah berspekulasi permintaan itu bisa melibatkan apa saja termasuk transportasi, uang, peralatan komunikasi, bahkan senjata. Dubes Green kemudian merespons dengan meminta kepada pemerintahan Presiden Johnson untuk mengeksplorasi kemungkinan pemberian bantuan jangka pendek secara rahasia dan tanpa atribusi dukungan As terhadap tentara. Bantuan yang diberikan antara lain uang, peralatan komunikasi dan senjata. (BACA: Dokumen rahasia AS ungkap 'pembantaian' pasca G30S)

“Yang perlu kami lakukan sebelum menyimpulkan adalah mengecek akurasi dan kebenaran laporan tersebut,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir dalam jumpa pers pada Rabu, 18 Oktober.

Ia menyebut verifikasi dibutuhkan karena di dalam dokumen itu memuat laporan duta besar dan Konsul Jenderal AS di Indonesia pada masa itu. Para perwakilan diplomatik AS di Indonesia memberikan laporan mereka melalui kawat diplomatik ke Washington berdasarkan persepsi, informasi dan akses yang mereka miliki pada periode 1964-1968. - Rappler.com