Sopir angkutan konvensional desak kantor taksi online di Bandung ditutup

BANDUNG, Indonesia - Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jawa Barat bersedia menangguhkan aksi mogok massal seluruh angkutan umum konvensional yang rencananya digelar 10-13 Oktober. Keputusan itu diambil setelah WAAT Jabar melakukan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat, Kapolda Jawa Barat, dan pihak terkait lainnya.

Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Pakuan, Jumat 6 Oktober itu dihasilkan tiga poin peryataan bersama yang salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendukung aspirasi WAAT Jabar agar angkutan sewa khusus/taksi online (Grab, Uber, Gocar, dan Gojek) berhenti beroperasi sambil menunggu diterbitkan peraturan yang baru tentang angkutan sewa khusus/taksil online.

“Demo ditangguhkan karena kita menghargai juga aspirasi dari pak gubernur untuk menerima apa yang menjadi aspirasi kita. Mudah-mudahan beliau amanah, apa yang beliau sampaikan beliau akan menindaklanjuti dan akan menyampaikan ke presiden,” ujar Ketua Umum WAAT Jabar, Herman usai menggelar jumpa pers di kantor Dinas Perhubungan Jabar pada Senin, 9 Oktober.

Herman menambahkan pihaknya tinggal menunggu tindak lanjut dari pemerintah atas aspirasi supir angkutan umum konvensional itu. Ia berharap pemerintah menunjukkan keseriusannya dan tidak ada lagi upaya membodohi masyarakat.

“Kami tinggal menunggu tindak lanjut dan keseriusan dari pemerintah. Artinya ini jangan ada lagi pembodohan terhadap masyarakat, harus segera direalisasikan karena ini menyangkut keadilan terhadap masyarakat transportasi yang selama ini sudah didzalimi,” katanya.

Ia menegaskan penangguhan aksi mogok massal angkutan umum konvensional akan dilakukan jika hasil kesepakatan dalam pertemuan dengan Gubernur terealisasi. Salah satunya, kantor perwakilan berbagai taksi online ditutup mulai Selasa, 10 Oktober.

“Kalau penindakan, besok harus ditindak. Online besok harus ditutup kantornya,” kata dia.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan LLAJ Wilayah III Dinas Perhubungan Jawa Barat, Mochamad Abduh Hamzah mengatakan apa yang menjadi tuntutan WAAT Jabar sebetulnya sudah tertuang dalam kesepakatan bersama. Namun, kata Abduh, ada permintaan dari WAAT Jabar untuk menertibkan transportasi berbasis aplikasi tersebut.

“Nah, penertiban online inilah yang akan kami lakukan dan kami komunikasikan dengan pihak terkait dari Kominfo, kepolisian, dan pihak terkait lainnya,” ujar Abduh. - Rappler.com