Dokumen rahasia AS ungkap ‘pembantaian’ pasca G30S

Apa sebetulnya yang terjadi pada tahun 1965? Ilustrasi oleh magdalene.co

Apa sebetulnya yang terjadi pada tahun 1965? Ilustrasi oleh magdalene.

co

JAKARTA, Indonesia – Apakah kali ini pemerintah tetap mengelak untuk membuka tabir sejarah kelam Tragedi Gerakan 30 September (G30S) 1965?

Sebuah dokumen rahasia berisi komunikasi kabel diplomatik AS tentang tragedi berdarah itu dibuka  ke publik oleh lembaga nirlaba National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA). Dokumen dibuka pada 17 Oktober 2017.

Ada 39 dokumen rahasia pembantaian 1965 setebal  30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika di Indonesia sejak tahun 1964 hingga 1968. Dokumen mengungkap seputar pertikaian antara tentara dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang mengantar ke peristiwa yang disebut sebagai “pembantaian massal”.

Sebagian dari fakta mengenai peristiwa G30S ini sudah dibuka ke publik antaralain lewat pengakuan saksi mata dan korban. Sebagian lagi lewat kesaksian yang diungkap oleh mereka yang dianggap terlibat dalam peristiwa 1965

Dokumen rahasia AS ini membuka sebagian fakta lain yang selama ini ditutupi rapat-rapat.

Pada tanggal 21 Desember 1965 misalnya, ada kawat diplomatik dari sekretaris pertama kedubes AS di Jakarta, Mary Vance Trent, yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri AS. Kawat diplomatik itu menggambarkan suasana  yang terjadi pasca G30S, “Sebuah perubahan yang fantastis yang terjadi dalam 10 pekan yang singkat.”  Laporan itu juga menyebutkan sekitar 100.000 orang telah dibantai.

Kawat diplomatik juga melaporkan, bahwa di Bali saja, sampai pertengahan Desember 1965, 10.000 orang dibunuh. Termasuk para orang tua dan keluarga jauh dari gubernur saat itu yang dianggap pro komunis.  “Pembantaian terus berlanjut,” kata laporan itu.

Dua bulan kemudian laporan lain dari Kedubes AS memperkirakan bahwa pembunuhan di Bali telah meningkat jumlahnya sampai 80.000.

Saat pemerintah menggelar simposium membahas peristiwa 1965, muncul kegaduhan di kalangan sesama tentara

Berikut sejumlah hal yang diungkapkan dalam dokumen rahasia AS mengenai Peristiwa 1965 itu.  

Angkatan Darat hendak menjatuhkan Presiden Soekarno

Dalam kabel diplomatik Kedutaan Amerika untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri Amerika di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara barat memberi tahu soal kemungkinan itu."

"Jika terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil,” demikian diungkapkan dalam dokumen itu.  Dari negara-negara Barat, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya.

Disebut pula tentang perkembangan pada 10 Oktober 1965, di mana Soekarno dikatakan menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September. Soekarno menolak membaca dan memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan rasa jengkel.

Soekarno dan intrik permainan Istana

Pada tanggal 7 Februari 1966, ada kawat dari Kedubes ke Kemenlu AS, yang ditulis satu bulan sebelum transfer kekuasaan secara formal dari Soekarno ke Soeharto. Laporan ini mengungkapkan adanya “permainan istana” yang dilakukan Soekarno dan pembantu terdekatnya.  

Mobilisasi massa besar-besaran sebagai cara menjatuhkan Soekarno tidak disarankan, dengan alasan akan memicu sikap apatis dari massa Indonesia, yang disebutkan dalam laporan itu, “menunjukkan ketidakinginan mereka bergerak tanpa senjata tentara di belakang mereka.”  

Dokumen juga menyebutkan tak tahu persis bagaimana pemindahan kekuasaan dilakukan. Ada kekhawatiran bahwa para pemimpin tentara juga ditarik masuk ke intrik di istana dan mungkin tak lagi mendukung penggantian Soekarno. Laporan ini menyajikan analisa tentang keseimbangan kekuasaan saat itu.

Rencana membunuh Omar Dani

Dokumen juga memaparkan, bahwa Sutarto, asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, menyampaikan ke diplomat Amerika perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia. Itu tercatat dalam kabel dari Kedutaan untuk Kemenlu tanggal 18 Oktober 1965.

Sutarto menyampaikan bahwa gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini dilaporkan dipimpin oleh "Angkatan Darat/kelompok Muslim". 

"Kita perlu menggantung Aidit, Nyoto, dan Lukman di Lapangan Banteng guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka," kata Sutarto sebagaimana dikutip dalam dokumen tersebut. 

Sutarto juga menyebutkan, "Omar Dani harus meletakkan jabatannya atau kita harus membunuh dia." Ada pejabat AU lain yang juga disebut harus dicampakkan, yakni Sri Muljono, Suryadarma, dan Abdoerachmat.

Peran Sjarif Thajeb untuk diskreditkan Soekarno

Dalam laporan tanggal 20 Januari 1967, ada percakapan antara staf Kedubes dengan Mayor Jenderal Sjarif Thajeb. Disebutkan bahwa Sjarif mengatakan kendati butuh waktu lebih lama dari yang diperkirakan oleh Soeharto untuk menyingkirkan Soekarno, sebagaimana yang diharapkan Soeharto dan pada “hawks”, Soeharto berjanji akan segera memformalkan transisi.  

Soekarno diharapkan memberikan pidato di sidang MPRS dalam beberapa hari, di mana dia diperkirakan akan menafikan keterlibatan PKI dalam G30S.  Sjarif menyarankan Soekarno disalahkan paling besar atas “Nekolim” (artinya termasuk CIA) and “teman tentara lokalnya”, dalam hal ini termasuk Nasution.  

Menurut Sjarif, hal ini akan kian memperkuat sikap tentara melawan Soekarno. Sjarif merencanakan menggunakan momentum ini untuk bergerak melawan Soekarno dan memperkirakan bakal terjadi pertumpahan darah jika Soekarno bersikeras bertahan.

Adnan Buyung turut melemahkan PKI dan Soekarno

Dalam laporan diplomatik rahasia juga disebutkan Jaksa Adnan Buyung Nasution yang ketika itu berusia 31 tahun, ikut membantu penghancuran PKI. Dalam perbincangannya dengan Sekretaris Kedua Kedutaan Amerika Robert Rich, Buyung mengusulkan untuk terus mengejar komunis guna melemahkan kekuatan PKI. 

Dokumen itu mengungkapkan Adnan Buyung juga mengusulkan agar fakta pembantaian ribuan komunis disembunyikan dari Soekarno. "Pembantaian oleh tentara harus tetap dirahasiakan dan masifnya represi tentara terhadap PKI harus dijauhkan dari Soekarno," kata Buyung seperti ditulis telegram Kedutaan Amerika untuk Kemenlu tanggal 23 Oktober 1965.

Menurut data laporan itu, Buyung disebutkan dua kali mendatangi Kedutaan untuk berdiskusi yakni pada 15 dan 19 Oktober 1965, dan  menyampaikan informasi lainnya. "Beberapa elemen tentara berencana membebaskan pimpinan Masjumi dan PSI yang dipenjara sejak pemberontakan PRRI.”

Dalam biodatanya Buyung disebutkan sebagai asisten pribadi jaksa agung sejak 1964 dan pernah di intelejen kejaksaan. Pada 1961, Buyung adalah perwakilan kejaksaan yang bertanggung jawab pada perencanaan keamanan bagi Jaksa Agung Robert Kennedy yang akan berkunjung ke Indonesia.

Kerusuhan rasial menyasar etnis Tionghoa

Tahun itu, propaganda anti-PKI diusung Angkatan Darat. Nuansa sentimen anti-Tionghoa juga meluas di Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi korban kekerasan dan dituding adalah pendukung, bahkan, anggota PKI. 

Telegram Kedutaan untuk Kemenlu 12 November 1965 menyebutkan, "90% toko-toko milik orang Tionghoa di Makassar dijarah dan dihancurkan pada kerusuhan 10 November yang dilakukan hampir seluruh penduduk." Bahkan lebih jauh lagi, alat-alat produksi milik orang Tionghoa diambil paksa tentara.

Dalam kabel diplomatik untuk Kemenlu pada 7 Desember 1965 memuat informasi bahwa aset orang Tionghoa disita tentara. Menteri Pertanian Sudjarwo mengumumkan bahwa penggilingan beras dan pabrik tekstil orang Tionghoa diambil alih militer masing-masing wilayah.

Permintaan bantuan oleh Tentara ke AS

Dalam sebuah laporan, disebutkan bahwa pada 23 Oktober 1965 ada surat dari dari Norman Hannah, penasihat politik dari komandan militer AS untuk Asia Pasifik (CINCPAC), kepada Dubes Marshal Greeen, menanyakan bagaimana CINCPAC dan AS harus merespon terhadap,”kemungkinan yang beralasan bahwa Tentara Indonesia akan meminta bantuan melawan PKI.”  

Dia berspekulasi bahwa permintaan itu bisa melibatkan apa saja termasuk transportasi, uang, peralatan komunikasi, bahkan senjata.  Sepekan kemudian, Dubes Green meminta Pemerintahan Presiden Johnson saat itu mengeksplorasi kemungkinan pemberian bantuan jangka pendek secara rahasia, tanpa atribusi, sebagai tanda dukungan AS terhadap tentara, yang termasuk di dalamnya adalah berupa uang, peralatan komunikasi dan senjata

Kader PKI mengaku tidak tahu yang terjadi

Telegram Kedutaan ke Kemenlu 20 November 1965, menggambarkan bahwa kader-kader PKI tidak mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Informasi didapat diplomat Amerika dari seorang jurnalis Australia yang dapat dipercaya.

Jurnalis itu disebutkan sebagai jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah, yakni pada 10 Oktober 1965. "Dia berbicara dengan kader-kader PKI di beberapa tempat di Jawa Tengah," demikian laporan itu.

Informasi ini dikuatkan oleh Konsuler Politik Kedutaan Yugoslavia yang mengatakan terlibat kontak secara rutin dengan aktivis PKI. Para aktivis  tidak panik dan tetap percaya Soekarno akan melindungi mereka. "Mereka tidak akan bertindak tanpa perintah Soekarno," ujar sang diplomat.

Jihad membantai ribuan orang di daerah

Pada 26 November 1965 ada laporan dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menyebutkan tentang pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor. Di Tulungagung setidaknya 15.000 komunis dibunuh.

"Pembantaian diwarnai dengan Perang Suci (jihad): membunuh kafir akan memberi tiket ke surga dan jika darah korban diusapkan ke wajah, maka akan lebih terjamin (masuk surga)," demikian laporan tersebut.

Angkatan Darat persenjatai Hansip untuk bunuh PKI

Laporan itu juga menyebutkan selain kelompok-kelompok Islam, Angkatan Darat juga mempersenjatai pertahanan sipil atau hansip sebagai dukungan memerangi PKI. Dalam laporan Konsulat Jenderal Amerika di Medan menyebutkan hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran pengawasan di kota maupun pedesaan.

"Ketika ini dilaksanakan, rantai komando militer bertambah luas hingga setiap desa yang ada di Sumatera," tulis laporan tersebut. 

Tak sampai di situ, pemuda yang berusia 8-13 tahun diwajibkan ikut Pramuka yang dikontrol tentara. "Secara singkat, Sumatera dengan cepat berubah menjadi tanah tentara."

Rappler mencoba menghubungi Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, Rabu pagi, 18 Oktober 2017.  Sampai tulisan ini diterbitkan, belum ada tanggapan. – Rappler.com