Merdeka berpikir, merdeka berkeyakinan

Kemerdekaan Indonesia lahir dari keberagaman manusia-manusianya. Ia semestinya diingat bukan sebagai sebuah peristiwa monolit yang dilakukan individu-individu, namun sekelompok orang yang memiliki visi yang sama. 

Keberagaman adalah satu identitas lain dari kemerdekaan kita. Semestinya menjadi berbeda adalah suatu hal yang diterima. Namun sayang, semangat persatuan kadang dimaknai dengan sempit, sehingga mereka yang berbeda dipaksa sama, lebih buruk dibuat menjadi pesakitan karena menolak tunduk pada yang mayoritas.

Setiap 17 Agustus ada pertanyaan yang sebaiknya kita tanyakan bersama-sama: Apakah benar kita sudah merdeka? Ia penting untuk mengukur sejauh mana kita peduli terhadap sesama, terhadap bangsa, dan terhadap diri sendiri. 

Sudahkah Anda memiliki kemerdekaan berpikir? Sudahkah Anda memiliki kemerdekaan berkeyakinan? Atau yang paling sederhana, sudahkah pejalan kaki merdeka dari pengendara motor dan pedagang kaki lima yang menjajah trotoar?

Menjadi pejalan kaki di Indonesia bisa jadi perkara menyabung nyawa. Kasus ini mungkin hanya di Jakarta saja, namun ia bisa menjadi tolok ukur betapa sebenarnya untuk perkara sederhana kita masih dijajah. Bahu trotoar telah diambil alih pedagang kaki lima dan warung-warung makanan, zebra cross dikuasai oleh motor-motor, dan baru-baru ini motor gede bisa seenaknya melakukan apapun yang ia mau karena merasa dilindungi aturan. 

Sudah merdekakah kita di jalanan?

Kemerdekaan dapat dimaknai sebagai diberikannya secara penuh hak individu di manapun ia berada. 

Di negara ini, kelompok minoritas masih menjadi entitas yang paling rentan. Kelompok penyandang disabilitas, perempuan, dan kelompok keyakinan minoritas seperti Ahmadiyah dan Syiah masih dianggap pariya. Penyandang disabilitas masih dianggap kelompok warga negara kelas dua, akses mereka terbatas, dan kerap kali menjadi pilihan paling akhir terkait sebuah pekerjaan.

Benarkah kita sudah merdeka?

Demonstrasi anti-Ahmadiyah di Jakarta, 27 Agustus 2008 lalu. Foto oleh Mast Irham/EPA

Demonstrasi anti-Ahmadiyah di Jakarta, 27 Agustus 2008 lalu.

Foto oleh Mast Irham/EPA

Keyakinan yang berbeda dianggap sebagai borok, sebuah penyakit yang mesti dihilangkan. Indonesia dibangun dari banyak perbedaan. Anda boleh tidak mau mengakui ini, namun eksistensi kelompok minoritas keyakinan seperti Ahmadiyah telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. 

Lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya, disusun oleh W.R Supratman, seorang anggota Ahmadiyah. Kini setelah 70 tahun Indonesia merdeka, kelompok Ahmadiyah masih menjadi kelompok yang paling kerap mengalami intoleransi dan kekerasan. 

Apakah kita sudah merdeka?

Indonesia menjadi sebuah tanah surga karena keberagaman yang ada bisa toleran terhadap satu sama lain. Namun perlahan label itu terkikis, kasus-kasus intoleransi mencoreng kita. Bisakah kita merayakan kemerdekaan dan kebebasan, sementara masih ada orang-orang yang terusir dari rumahnya karena keyakinan yang mereka pilih? 

Para pengungsi Syiah Sampang dan Ahmadiyah di Lombok masih menunggu untuk pulang, terlepas dari keyakinan yang mereka pilih, bolehkah kita merebut kemerdekaan mereka?

Konstitusi kita menjamin hak-hak tiap individu warga negara. Baik mereka yang memiliki tuhan atau memutuskan untuk tidak percaya tuhan. Setiap keyakinan semestinya sakral, negara tidak berkewajiban mengatur keyakinan seseorang, tapi menjamin bahwa tiap-tiap warga negara dijamin kemerdekaannya dalam berkeyakinan, termasuk memiliki rumah ibadah. 

Jangan sampai ada lagi gereja yang dilarang dibangun, seperti juga masjid yang ditolak berdiri. Maka, merdekakah kita?

Bung Hatta pernah berkata, “Demokrasi hanya berjalan kalau disertai rasa tanggung jawab. Tidak ada demokrasi tanpa tanggung jawab. Dan, demokrasi yang melewati batasnya dan meluap menjadi anarki akan menemui ajalnya dan digantikan sementara waktu oleh diktator.” 

Kita barangkali bisa memaknai diktator dengan banyak wajah. Hari ini diktator itu adalah kelompok intoleran yang memaksakan keyakinannya pada orang lain, mereka yang melarang kemerdekaan berpikir.

Pemikiran Ahmad Wahib hari ini semakin relevan karena menemukan ruangnya kembali. Pada catatannya yang tertanggal 16 Agustus 1970, misalnya. Wahib muda telah mengkritisi agama dan politik sebagai sebuah bangunan utuh. Baginya tak ada yang tak bisa dibongkar dan dipertanyakan lagi nilanya. 

Tentu saja usaha ini harus punya nilai dan tujuan yang jelas. Bukan sekedar kritik kosong tanpa ada upaya perbaikan. "Cara bersikap kita terhadap ajaran Islam, Qur’an dan lain-lain sebagaimana terhadap Pancasila harus berubah," kata Wahib. “Yaitu dari sikap sebagai insan otoriter menjadi sikap insan merdeka, yaitu insan yang produktif, analitis, dan kreatif."

Tentu kemerdekaan berpikir semestinya diikuti dengan tanggung jawab. Kemerdekaan tanpa sikap toleran hanya akan melahirkan sikap otoriter lainnya. 

Wahib menilai, pada tahun 1969, orang Islam masih belum mampu menerjemahkan kebenaran ajaran Islam dalam suatu program pencapaian. Antara ultimate values dalam ajaran Islam dengan kondisi sekarang memerlukan penerjemahan-penerjemahan.  Wahib ingin memisahkan antara Islam sebagai sebuah ajaran teologis dan Islam sebagai sebuah jalan hidup. 

Baginya, akibat pembacaan yang cenderung tradisional dan tekstual, umat Islam menjadi "orang yang selalu ketinggalan dalam usaha pencapaian dan cenderung ekslusif." 

Sikap intoleransi lahir dari keterbatasan menafsirkan teks. Sehingga setiap yang kaku akan melahirkan sikap keras. Tentu kita tidak ingin negara ini jatuh dalam konflik sektarian akibat perbedaan tafsir atas kitab suci bukan?

Akhirnya, sebagai penutup, sudahkah kita berpikir dan berkeyakinan secara merdeka? —Rappler.com

Arman Dhani adalah seorang penulis lepas. Tulisannya bergaya satire penuh sindiran. Ia saat ini aktif menulis di blognya www.kandhani.net. Follow Twitternya, @Arman_Dhani.

 

 

 

BACA JUGA: