Jokowi tegaskan pemerintah tak akan minta maaf pada keluarga PKI

 KESAKTIAN PANCASILA. Presiden Jokowi kunjungi Lubang Buaya di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, 1 Oktober 2015. Foto dari setkab.go.id

JAKARTA, Indonesia — Presiden Joko “Jokowi” Widodo menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak akan meminta maaf kepada keluarga anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atas peristiwa pembantaian massal pada 30 September 1965. 

“Tidak ada pemikiran mengenai minta maaf, sampai detik ini tidak ada ke arah itu,” kata Jokowi usai menjadi inspektur upacara Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Jakarta Timur, Kamis, 1 Oktober.  

Jokowi kemudian meminta kepada wartawan untuk bertanya kepada pihak yang menyebarkan kabar bahwa pemerintah Indonesia akan meminta maaf terhadap korban dan keluarga korban tragedi 1965.

Wacana minta maaf pada korban tragedi ini sebelumnya sempat dilontarkan Jokowi dalam pidato kenegaraannya 14 Agustus 2015 di hadapan wakil rakyat di Senayan, Jakarta.

Namun, klausul minta maaf itu tidak pernah dengan tegas dinyatakan Jokowi dalam pidatonya. 

Bunyinya seperti berikut:

“Saat ini Pemerintah sedang berusaha mencari jalan keluar paling bijaksana dan mulia untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Air. 

Pemerintah menginginkan ada rekonsiliasi nasional sehingga generasi mendatang tidak terus memikul beban sejarah masa lalu. Anak-anak bangsa harus bebas menatap masa depan yang terbentang luas. Semua itu merupakan langkah awal pemerintah untuk menegakkan kemanusiaan di bumi Nusantara.”

Meski tak pernah mengatakan secara spesifik, namun yang dimaksud dengan kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah air pada umumnya meliputi tragedi Gerakan 30 September 1965 dan tragedi Mei 1998.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM Luhut Panjaitan juga mengatakan pemerintah tak akan meminta maaf.

“Tidak ada pikiran untuk meminta maaf, minta maaf pada siapa? Siapa memaafkan siapa, karena kedua pihak ada terjadi kalau boleh dikatakan korban. Jadi saya pikir, tidak sampai ke situ," kata Luhut, Rabu, 30 September.

Meminta maaf pada korban, menurut Luhut, justru bisa membuat pemerintah terkesan disusupi PKI.

FPI ultimatum Jokowi

Sementara itu, pada Rabu malam, 30 September, tokoh Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab sempat mempertanyakan ketidaktegasan Jokowi tersebut. 

"Apa perlu maaf pada PKI? Haram! Kepada Presiden Jokowi jangan sekali-kali kau minta maaf, nanti kita turunkan!” kata Habib dalam pidatonya yang dihadiri ratusan anggota FPI dalam temu anggota di daerah Cawang, Jakarta Timur.

Anggota yang hadir malam itu pun meneriakkan takbir tiga kali. 

Rizieq menambahkan, jika pemerintah minta maaf, berarti harus membayar ganti rugi setara dengan belanja anggaran.

"Kalau minta maaf, maka negara harus membayar ganti rugi Rp 1 miliar. Kalau ada 3 juta keluarga PKI, berarti Rp 3.000 triliun. Dengan uang itu, PKI bisa bangkit lagi, enggak?” katanya.  

Rizieq bahkan meminta Jokowi untuk merobohkan patung Tugu Tani yang dianggap merupakan representasi simbol kejayaan komunisme saat itu. Ia juga mengatakan akan mengirim permintaan resmi pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar permintaan untuk merubuhkan patung tersebut dapat direalisasikan.  

“Paling tidak bedilnya diganti dengan pacul atau sekop,” katanya. —Rappler.com

BACA JUGA: