Kepala BNPT Suhardi Alius: Anak teroris jangan dimarjinalkan

 

JAKARTA, Indonesia – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius langsung tancap gas sejak diangkat oleh Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada 20 Juli 2016.  Setiap pekan dia berkeliling ke berbagai daerah untuk mengecek situasi terkini para narapidana kasus terorisme.  

“Ada 242 napi teroris yang tersebar di 70 lembaga pemasyarakatan dan dua rumah tahanan,” kata Suhardi dalam wawancara khusus dengan Rappler, Rabu pagi, 12 Oktober 2016.  Suhardi baru kembali dari menghadiri serah terima jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri. Suhardi Alius pernah menduduki jabatan ini dua tahun lalu.

Selain memantau pembinaan terhadap narapidana teroris, Suhardi melanjutkan pekerjaan yang dirintis pendahulunya dalam program deradikalisasi. “Tetap ada dua pendekatan, yaitu pendekatan penindakan (hard approach) dan pendekatan lunak (soft approach).  Tapi bisa saya katakan, kami fokus kepada pendekatan lunak, yang dikemas betul-betul menyentuh kepada semua variabel yang menyebabkan tindakan terorisme,” ujar Suhardi.  

Selain deradikalisasi untuk para napi, BNPT juga melakukan kontra radikalisasi bagi mereka yang belum terpapar melakukan tindakan teror.  Ini mencakup keluarga, yaitu istri dan anak, pula masyarakat sekitar di mana mereka tinggal. “Tengoklah kisah dalam film Jihad Selfie. Itu belum terpapar, tapi doktrin terorisme, bisa diakses melalui media sosial,” kata Suhardi.  

Dia juga cemas melihat usia pelaku terorisme yang kian belia. Mereka yang dalam usia belia banyak mengakses informasi dari internet.  Data BNPT menunjukkan orang Indonesia dalam rentang usia 15-30 tahun menghabiskan sedikitnya tiga jam berselancar di dunia maya menggunakan telepon pintar.  

Tabel 1. Peta Sebaran Narapidana Terorisme

Kurang dari tiga bulan menjabat, Suhardi menjalankan apa yang seharusnya dilakukan oleh BNPT sesuai keputusan presiden, yaitu mengkoordinasikan kementerian dan lembaga untuk menangani masalah ini.  BNPT tidak mungkin sendiri. Maraknya pasokan konten radikal di internet misalnya, adalah domain Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pentingnya mencermati kurikulum pendidikan, mulai dari usia dini sampai universitas memerlukan peran penting kementerian pendidikan dan kebudayaan, serta kementerian pendidikan tinggi.  

Menangani masalah sosial bagi keluarga dan anak agar tidak tergoda mengikuti jejak ayahnya menjadi teroris, perlu peran kementerian sosial. BNPT kemudian mengkoordinasikan 17 kementerian dan lembaga untuk terlibat aktif.  “Kita harus tangani dari hulu. Dari penyebab, sampai ketika napi kembali ke masyarakat,” kata Suhardi. Dia menggarisbawahi pendekatan lunak menjadi kunci mencegah aksi berikutnya. Mengurangi keinginan orang bergabung dengan organisasi teroris. “Anak napi teroris jangan dimarjinalkan. Harus kita rangkul. Jadikan anak asuh. Keluarga diberikan penghidupan yang layak,” kata Suhardi.  

Dari lapangan dan data yang ada, kita mengetahui salah satu penyebab adalah soal ekonomi. Itu yang antara lain menjadi motif mereka yang berangkat ke Suriah untuk bergabung dengan Islamic State of Iraqi and Syria (ISIS). Meskipun para anggota ISIS mendapatkan tekanan berat belakangan ini, minat orang Indonesia berangkat ke Suriah masih ada. Kementerian Luar Negeri mencatat ada 300 warga Indonesia yang dideportasi balik ke Indonesia. “Ini harus kita tangani juga,” ujar Suhardi. Di sini peran lembaga imigrasi yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

Kementerian Agama dilibatkan untuk menerjunkan ulama yang bisa mendampingi petugas dan mantan jihadi dalam program deradikalisasi dan kontra radikalisasi.  Ada pula Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan yang memonitor lalu-lintas pendanaan untuk kegiatan teroris.

Tabel 2. Peta Sebaran Narapidana Terorisme, Mantan Teroris, Keluarga dan Jaringannya.

Tewasnya Santoso alias Abu Wardah, yang dianggap pemimpin lapangan jejaring teroris di Indonesia, tidak membuat aparat kehilangan kewaspadaan. Dalam kasus di Poso yang melibatkan jejaring Santoso, tidak hanya faktor ekonomi yang menjadi penyebab. Ada sejarah konflik komunal yang panjang.  

Peran pemuka masyarakat termasuk alim ulama sangat penting untuk menyadarkan masyarakat, termasuk memberikan interprestasi yang benar atas ayat-ayat kitab suci yang digunakan untuk menggelorakan jihad yang menggunakan aksi kekerasan. “Saya terus berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kapolri agar luka lama tidak terbuka lagi. Penanganannya harus lintas sektor,” ujar Suhardi.

Kritik terhadap program deradikalisasi diakui menjadi masukan memperbaiki pelaksanaan program. BNPT menggunakan mantan jihadi yang kini sadar akan kesalahannya. Menggunakan ulama atau petugas pemerintah saja tidak cukup.  Sebagian napi yang masih memiliki keteguhan sikap menganggap siapapun yang terkait dengan penugasan pemerintah adalah toghut, atau musuh Islam.  Menggunakan mantan jihadi seperti Ustad Ayub Abdurrahman misalnya, dirasakan lebih efektif.  

Dalam wawancara dengan Rappler Januari 2016, Ustad Ayub menceritakan pengalaman bergabung dengan program deradikalisasi napi teroris. “Sebagian dari mereka sulit untuk diubah pemikirannya,” kata Ayub.

Tabel 3.  Rekapitulasi Narapidana Terorisme Berdasarkan Tingkat Radikalisme

Suhardi mengharapkan pengguna media sosial menyaring informasi dan membantu mengidentifikasi dan melaporkan akun yang menyebarkan konten radikal.  Peran keluarga sangat penting, begitu pula peran lingkungan pendidikan.  “Jangan sampai ada kegiatan yang tertutup di kampus, misalnya, dibiarkan,” kata Suhardi. –Rappler.com