Lembaga Sandi Negara jamin komunikasi presiden tak bisa disadap

JAKARTA, Indonesia - Presiden Joko Widodo pada hari ini, Jumat, 8 Januari melantik Mayor Jenderal TNI Djoko Setiadi sebagai Kepala Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) di Istana Negara. Ini merupakan periode kedua Djoko menduduki posisi tersebut.

Dipercaya kali kedua oleh Presiden Jokowi, Djoko mengatakan akan membuat gebrakan dengan melanjutkan program sandi untuk diterapkan di dunia siber. 

"Semua wahana kami sudah di dunia siber. Kami mencoba sekarang bagaimana mengamankan, bahkan ke depan mengamankan teknologi yang bermanfaat dan menyejahterakan masyarakat," ujar Djoko.

Dia juga menjamin sistem komunikasi yang digunakan Presiden Jokowi aman dari aksi penyadapan negara lain. Menurut Djoko, salah satu cara untuk bisa aman dari penyadapan yakni dengan menggunakan aplikasi lokal.

"Jadi, jangan menggunakan aplikasi asing, karena putra-putri bangsa kita sudah mampu membuat itu semua jauh lebih aman, terlepas kemungkinan adanya disadap oleh intelijen negara lain. Ketika menggunakan sistem Lemsaneg dijamin aman," tegas Djoko.

Skandal penyadapan terhadap telekomunikasi Presiden Indonesia terungkap pada November 2013. Harian Australia, Sydney Morning Herald, melaporkan badan intelijen mereka, Australian Signals Directorat (ASD) telah menyadap telekomunikasi mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Ani Yudhoyono dan sejumlah menteri.

Sydney Morning Herald mendasarkan laporannya bocoran dokumen mantan kontraktor NSA, Edward Snowden. Akibatnya, hubungan bilateral Indonesia dan Australia memburuk. Presiden SBY ketika itu menunjukkan kemarahan dengan memanggil pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema selama sembilan bulan.

Hubungan kedua negara baru pulih setelah diteken tata kelakuan baik antara Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop dan Menlu Marty Natalegawa tahun 2014 di Bali. Salah satu kesepakatan berisi komitmen Australia untuk tidak lagi menyadap Indonesia. - Rappler.com

BACA JUGA: