Luhut bantah catut nama Jokowi dalam negosiasi Freeport

MENKOPOLHUKAM. Luhut Pandjaitan berbicara dalam Social Good Summit, 28 September. Foto oleh Rappler

MENKOPOLHUKAM. Luhut Pandjaitan berbicara dalam Social Good Summit, 28 September.

Foto oleh Rappler

JAKARTA, Indonesia — Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Panjaitan membantah telah mencatut nama Presiden Joko "Jokowi" Widodo dalam negosiasi perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. 

"Saya enggak ada waktu untuk gitu-gituan," kata Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Kamis, 19 November. 

Luhut juga membantah ada pertemuan antara dia dengan pihak Freeport. "Tidak pernah," ujarnya. 

Namun ia menyatakan tidak akan mengambil langkah hukum terkait penyebutan namanya.

"(Nama) saya tidak tercemar. Saya sudah janji pada istri saya bahwa saya tidak ada bisnis satu persen pun (dengan Freeport). Sebagai pejabat negara, saya tidak akan melacurkan profesionalisme itu," katanya. 

Berdasar transkrip yang beredar di media, Luhut sebelumnya disebut mencatut nama presiden dalam negosiasi dengan Freeport.

Dalam transkrip rekaman tersebut, pengusaha bernama Reza yang hadir bersama Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Setya Novanto menyebutkan keterlibatan Luhut dalam besaran saham untuk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Rencananya, mereka mencari referensi yang dapat bekerjasama dengan Freeport. Dalam skenario ini Freeport hanya akan memiliki saham sebesar 51 persen.

"Nominalnya, Pak ... Dari Pak Luhut. Saham itu juga memang kemauannya Pak Luhut, gitu. Cari referensi Freeport dari pengusaha seperti yang dulu dilakukan oleh kita kepada pengusaha," bunyi transkrip tersebut.

Anak buah Luhut ikut disebut

Selain Luhut, nama Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo juga disebut. Saat itu ia adalah anak buah Luhut, saat ia menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan. 

Apa tugas Darma sebenarnya? "Dia yang saya minta untuk membuat kajian tentang Freeport, Mahakam. Dia orang profesional," kata Luhut.

Sebelum menjabat menjadi Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Darma dikenal sebagai seorang ekonom energi dan lingkungan dengan pengalaman internasional.

Dalam perjalanan karirnya sebagai ekonom, Darma banyak melakukan analisa masalah minyak dan gas dan merumuskan strategi dan kebijakan minyak dan gas.

Hasil rumusannya merupakan terobosan besar dalam sektor kebijakan energi, sehingga para senator, anggota kongres, dan bahkan Gedung Putih menggunakannya sebagai landasan untuk menyusun kebijakan energi di Amerika Serikat.

Beberapa perusahaan energi terkemuka di Amerika Serikat mengadopsi hasil karyanya untuk menyusun strategi pengembangan bisnis perusahaan.

Darma meraih gelar Sarjana dan Magister Ilmu Komputer dengan minor Teknik Industri dari Texas A&M University.

Sejak 2013, Darmawan Prasodjo menjadi anggota aktif Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Baca profil lengkapnya di sini. 

Lalu apa sikap pemerintah pada Freeport? 

Menurut Sekretaris Kabinet Pramono Anung, ada empat hal yang menjadi pedoman Jokowi memutuskan soal Freeport.

Pertama, berkaitan dengan royalti maka harus ada perbaikan ataupun royalti yang lebih baik yang diberikan kepada pemerintah pusat dan daerah. 

Kedua, divestasi dijalankan, karena dalam persoalan ini, undang-undang dan kontrak karya telah mengatur bahwa harus ada divestasi.

Ketiga, pembangunan smelter. Smelter adalah sebuah fasilitas pengolahan hasil tambang yang berfungsi meningkatkan kandungan logam seperti timah, nikel, tembaga, emas, dan perak hingga mencapai tingkat yang memenuhi standar sebagai bahan baku produk akhir.

Keempat, pembangunan Papua.—Rappler.com

BACA JUGA: