Membangun kembali masjid dan kios di Tolikara

Memulihkan kondisi sosial untuk meredam potensi konflik. Ini yang dilakukan pemerintah pusat, dibantu Tentara Nasional Indonesia (TNI), pasca insiden Tolikara. Pemerintah pusat melalui Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo turun ke lokasi, bertemu dengan aparat, tokoh lokal, dan saksi mata, serta meletakkan batu pertama pembangunan masjid di Tolikara.

Ini pengganti Masjid Baitul Muttaqien yang terbakar, kena sambaran api yang membakar deretan kios, pada peristiwa di Hari Raya Idulfitri 1436 H, yang jatuh pada Jumat pagi, 17 Juli 2015.

Membangun kembali masjid adalah upaya memulihkan kondisi sosial. Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa juga turun langsung ke Tolikara untuk memastikan 153 kepala keluarga yang mengungsi di markas Komando Rayon Militer Kurubaga mendapatkan bantuan yang memadai.  

“Sesuai SOP (standard operating procedure) Kemensos, kalau ada ruko terbakar maka mereka berhak mendapat penggantian untuk renovasi,” kata Khofifah, sebagaimana dikutip kantor berita Antara.  Khofifah mengecek langsung logistik bagi pengungsi insiden Tolikara.

Saya berkomunikasi dengan Tjahjo via pesan singkat. Peletakan batu pertama untuk masjid dilakukan di halaman belakang kantor koramil. “Kami mendapat izin dari Pangdam. Bupati sih setuju-setuju saja,” kata Tjahjo.  

Menurut klaim Bupati Tolikara Usman Wanimbo, kepada Mendagri, lokasi masjid dan kios-kios yang terbakar ada di tanah gereja. Memang menyedihkan, sekian lama di era sebelumnya, masyarakat setempat bisa hidup berdampingan dan menerima umat Islam untuk beribadah dan berdagang di sana. Lalu, terjadi insiden.

“Pembangunan kembali kios yang terbakar atas bantuan presiden, sementara biaya pembangunan masjid dari Kementerian Agama,” kata Tjahjo. Kios-kios akan dibangun di atas tanah milik negara.

Menurut Tjahjo, Panglima TNI dan pemerintah setempat akan mencarikan tanah untuk pendirian kios. Sebagian kios yang terbakar juga dimiliki warga lokal yang bukan beragama Islam. Di Jakarta, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan pembangunan kios akan rampung dalam waktu 30 hari.

Kita tersentak, kaget dengan insiden Tolikara. Saya yakin masyarakat Papua juga kaget, karena selama ini mereka menganggap Papua adalah potret Indonesia. Pendatang, atau imigran, adalah bagian dari modal sosial yang membentuk masyarakat di Papua.

Migrasi memengaruhi struktur ekonomi dan sosial di bumi Cendrawasih. Migrasi ini bisa bentuknya sukarela, seperti berdagang, bisa juga tugas kemiliteran, penempatan pegawai negeri sipil sampai misi agama.

Saya membaca kajian tim studi lintas budaya Universitas Gadjah Mada, yang dikemas dalam buku berjudul Mutiara Terpendam Papua, Potensi Kearifan Lokal Untuk Perdamaian di Tanah Papua. Sejarah migrasi, atau perpindahan penduduk dari luar Papua ke tanah Papua, dimulai sejak era abad XVI, era Kepulauan Raja Ampat, dilanjutkan di era Hindia Belanda.  

Singkat kata, tahun 2003, perubahan perbandingan antara orang asli Papua dan non-Papua menjadi signifikan, yaitu 53% asli Papua dan 48% non-Papua. Hampir seimbang. Pemicunya memang program transmigrasi yang di era Orde Baru diangggap sebagai program untuk mempengaruhi gagasan Nasionalisme Indonesia.

Ada banyak komplikasi dari hubungan ekonomi dan suasana politik di sana. Kita bisa membaca catatan singkat tim UGM di sini.

Sekarang, ketika pemerintah pusat sudah turun tangan cukup cepat, menurut saya, dalam memulihkan kondisi sosial dan ekonomi. Kita berharap pemerintah daerah meresonansi semangat itu, dan bukannya bertindak diskiriminatif.  

Apresiasi juga kita berikan kepada semua pihak yang peduli untuk memulihkan situasi sosial dalam berbagai bentuk termasuk membangun kembali masjid dan kios.

Ada gerakan kitabisa.com yang sudah mengumpulkan lebih dari Rp 300 juta donasi, juga berbagai badan zakat bersama Komite Tolerasi Umat Tolikara (TOMAT) yang juga mengumpulkan dana untuk korban insiden Tolikara, yang artinya semua pihak. —Rappler.com

Uni Lubis adalah seorang jurnalis senior dan Eisenhower fellow. Dapat disapa di @UniLubis