Mengungkap kebenaran tragedi 1965 tanpa negara

Butuh Tiga Maaf

Jika bagi pemerintah kasus perlu ditutup, justru sebaliknya bagi sejarawan Asvi Warman Adam, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Sebagai saksi ahli untuk dakwaan perbudakan, Asvi menjelaskan dengan rinci bahwa pembuangan para tahanan politik ke Pulau Buru tidak hanya penahanan, tapi juga perbudakan.

"Beda dengan dipenjara. Mereka dibawa tanpa diadili, tanpa tahu mau ke mana, tanpa tahu kapan akan dibebaskan. Mereka terisolir dan melakukan kerja paksa dari jam 4 pagi sampai 10 malam," kata dia.

Pembuangan para tahanan politik ke Pulau Buru dimulai tepat pada hari kemerdekaan tahun 1969. Para tahanan diambil paksa dari berbagai tahanan. Lalu mereka diangkut dengan kereta api yang semua jendelanya tertutup plang kayu. 

Sampai Tanjung Priok, mereka naik kapal menuju Nusa Kambangan, baru selanjutnya menuju Buru. Sampai di sana, mereka harus bekerja membangun barak dan membuka lahan sendiri tanpa alat yang disediakan. Mereka pun tidak boleh berhubungan dengan penduduk setempat, bahkan dengan orang Bugis yang berada di pelabuhan.

Asvi menganalisis bahwa pembuangan ini terkait Pemilihan Umum yang akan berlangsung tahun 1971. Sebab, pemerintah Suharto menganggap mereka berbahaya. "PKI sudah dilarang sehingga mereka bukan peserta pemilu. Tapi pemerintah khawatir mereka bisa mempengaruhi masyarakat," jelasnya.

Menurutnya, kepada para tahanan yang mengalami perbudakan di Pulau Buru inilah pemerintah wajib minta maaf. Pasalnya, jelas bahwa pembuangan belasan ribu tapol di Buru ini merupakan komando negara.

Ada dua maaf lagi yang menurut Asvi relevan dilakukan pemerintah. Maaf kedua tertuju pada kaum eksil, pelajar dan pekerja Indonesia yang tak bisa pulang karena dicabut kewarganegaraannya. "Pemerintah bersalah dalam hal mencabut kewarganegaraan mereka," ujarnya.

Maaf ketiga adalah untuk korban stigma PKI. Ia mencontohkan pada tahun 1981, Menteri Dalam Negeri waktu itu menyatakan siapa saja yang terlibat PKI dan anak-anaknya dilarang menjadi PNS dan ABRI.

Negara perlu meminta maaf karena kebijakan ini jelas bertentangan dengan konstitusi.

"Isu pemerintah Jokowi meminta maaf pernah diplesetkan sebagai permintaan maaf pada PKI. Saya sendiri berpendapat Presiden meminta maaf harus pada kasus yang konkret dan jelas," tegasnya.

Namun salah satu saksi yang mengalami penyiksaan, sastrawan Martin Aleyda, mengaku dirinya tak perlu maaf. "Yang saya inginkan adalah pengakuan kebenaran dan sejarah ditulis kembali."

Kejahatan yang terencana dan meluas

IPT 1965. Martono, seorang pembawa mayat korban pembantaian massal 1965. Ia mengaku membawa sekitar 20-25 mayat tiap akhir pekan. Foto oleh Rika Theo/Rappler

IPT 1965. Martono, seorang pembawa mayat korban pembantaian massal 1965. Ia mengaku membawa sekitar 20-25 mayat tiap akhir pekan.

Foto oleh Rika Theo/Rappler

Selain di keempat tempat itu, para jaksa menemukan pembunuhan meluas di berbagai wilayah lain seperti Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Barat dan Aceh.

Di Aceh dan Kalimantan Barat, korbannya adalah penduduk keturunan Tionghoa. Orang Tionghoa di Kalimantan Barat banyak bergabung di Pasukan Gerilyawan Rakyat Sarawak (PGRS).

PGRS yang berideologi komunis ini dibentuk Presiden Sukarno di tengah konfrontasi dengan Malaysia. Sedangkan pembunuhan Tionghoa di Aceh terjadi antara akhir Oktober-November 1965.

Mereka yang dibunuh termasuk anggota Baperki, organisasi nonpolitik untuk orang Tionghoa yang didukung PKI dan Presiden Sukarno.

Apakah semua bukti ini sudah cukup?

Salah satu jaksa penuntut, Uli Parulian Sihombing, menilai bukti dan fakta dari saksi sudah memuaskan. "Saya optimis, banyak fakta yang mengungkap tabir," kata dia. 

Meski perwakilan pemerintah tidak hadir. Meski negara tak menyaksikan. —Rappler.com

BACA JUGA