Menolak Lupa: 13 aktivis 1998 masih hilang

JAKARTA, Indonesia — Tujuh belas tahun yang lalu, tepatnya pada Februari - April 1998, puluhan aktivis mahasiswa hilang satu per satu. Sebagian dari mereka kembali, sebagian yang lain tidak ditemukan hingga hari ini, alias hilang. 

Peristiwa hilangnya aktivis mahasiswa, yang kemudian disebut sebagai insiden penghilangan dan penculikan paksa tersebut, terjadi pada masa pemilihan presiden Republik Indonesia periode 1998-2003. 

Pada masa itu, terdapat dua agenda politik besar yang sedang digelar di tanah air, yakni Pemilihan Umum 1997 dan Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada bulan Maret 1998. Siapa calon terkuat presiden RI saat itu? Suharto tentu saja.

Untuk mengingat kembali nama-nama mereka dalam rangka peringatan Hari Orang Hilang Sedunia yang jatuh pada 30 Agustus, berikut nama-nama yang Rappler himpun dari data Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS): 

9 korban penculikan yang berhasil kembali

13 Korban yang masih hilang 

Dalam penculikan tersebut, Leonardus Nugroho alias Gilang, seorang aktivis yang berprofesi sebagai pengamen jalanan dan sering terlibat dalam kegiatan bersama mahasiswa di Yogyakarta dan Solo, akhirnya ditemukan di Magetan, Jawa Timur, dalam keadaan tewas dengan luka tembak di tubuhnya. 

Dari daftar di atas, masih ada satu aktivis yang tercatat di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang juga masih hilang, bernama Abdu Naser. Ia hilang pada 14 Mei 1998, dan terakhir terlihat di Karawaci, Tangerang. 

Siapa bertanggungjawab terhadap penculikan puluhan aktivis ini? 

Menurut laporan tim ad hoc Komisi Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Penghilangan Orang Secara Paksa (PPOSP) periode 1997-1998, Tim Mawar adalah yang paling bertanggungjawab atas peristiwa penculikan puluhan aktivis ini. 

Tim Mawar merupakan sebuah tim yang dibentuk dibawah Grup IV Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berdasar perintah langsung dan tertulis dari Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus Mayjen TNI Prabowo Subianto. 

Perintah tersebut diberikan kepada Komandan Grup 42 Kopassus Kolonel Chairawan, yang selanjutnya dilanjutkan kepada Komandan Batalyon 42 Mayor Bambang Kristiono. 

Kebijakan dan praktik penghilangan paksa dilanjutkan pada kepemimpinan Mayjen TNI Muchdi Purwoprandjono di mana penculikan tetap berlangsung. 

Dalam halaman 302 laporan tersebut, juga disebutkan bahwa berdasar waktu dibentuknya Tim Mawar, yaitu Juli 1997, dimungkinkan adanya tim lainnya atau personel yang telah dibentuk atau ditunjuk secara institusional oleh Kopassus. 

“Terjadinya penahanan baik sebelum dibentuknya Tim Mawar dan dalam dua kepemimpinan dari Mayjen TNI Prabowo kepada Mayjen TNI Muchdi Pr. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan penghilangan orang secara paksa atau penculikan merupakan tindakan yang dilakukan berdasarkan sebuah kebijakan secara institusional di bawah tanggungjawab Danjen Kopassus,” bunyi laporan tersebut. —Rappler.com

BACA JUGA: