Mogok Nasional mulai diintimidasi preman

JAKARTA, Indonesia – Mogok Nasional buruh menolak Peraturan Pemerintah No. 78 tahun 2015 mulai mendapat ancaman kekerasan dari preman bayaran. Aksi yang dilakukan kemarin, Rabu 25 November 2015 dibubarkan oleh preman dan polisi.

Pembubaran aksi mogok nasional ini terjadi di kawasan industri EJIP dan kawasan industri Jababeka 1, Bekasi, Jawa Barat. “Padahal, buruh melakukan mogok nasional dengan damai,” ungkap juru bicara Gerakan Buruh Indonesia, Roni Febrianto dalam keterangan persnya.

Pembubaran paksa protes damai ini dimulai setelah dua bus berisi aparat datang ke Jababeka 1. Polisi membubarkan aksi serta memerintahkan buruh yang melakukan aksi protes kembali bekerja di perusahaan masing-masing.

Setelah itu, buruh yang memilih untuk mundur karena menghindari keributan berkumpul di depan PT.Madu Sari. Setidaknya ada kumpulan buruh dari lima pabrik berkumpul di sekitar perusahaan itu.

Namun, sekelompok preman datang mengenakan kendaraan bermotor. Mereka menarik gas keras-keras sebagai bentuk intimidasi terhadap buruh. Lantas, mereka turun dan berteriak-teriak menyuruh para pengunjuk rasa untuk bubar.

Berikut Videonya: 

Buruh lagi-lagi memilih untuk menghindari keributan dengan preman yang tengah mabuk tersebut. Sejumlah preman juga melakukan pengrusakan terhadap motor buruh.

Gerakan Buruh Indonesia menilai aksi tersebut terencana. Sebab, pemimpin kelompok itu, biasa dipanggil Karpet, mengamati dari jarak jauh aksi itu. “Polisi juga membiarkan preman melakukan intimidasi, bukannya mencegah terjadinya criminal,” lanjut Roni.

GBI mengecam aksi pembubaran tersebut karena melanggar hak buruh untuk melakukan protes terhadap PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan.

Kemarin, GBI tengah melakukan aksi mogok nasional hari ke-2 di 20 provinsi dan 200 kabupaten/kota sebagai bentuk penolakan terhadap peraturan yang dibuat secara sepihak tersebut. Rencananya aksi ini akan berlanjut sampai Jumat, 27 November mendatang.

GBI mengecam tindakan kepolisian itu karena mencederai demokrasi. Padahal, buruh berhak mengorganisir pemogokan sesuai Undang-undang no 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh.

Kalangan buruh menolak PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan lantran menghambat laju pertumbuhan Upah Minimum.

Peraturan ini juga dinilai bertentangan dengan Undang Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu hanya menyebutkan pertumbuhan Upah Minimum berdasarkan pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Sementara, kenaikan harga Komponen Hidup Layak ditentukan tiap lima tahun sekali.

Buruh juga menilai beleid teranyar ini memberangus hak buruh untuk merundingkan upah. Sebab, melalui aturan ini, pemerintah menjadi satu-satunya penentu besaran upah minimum.

PP No. 78 tahun 2015 tentang Pengupahan sudah menjadi alasan kepala daerah untuk menolak usulan kenaikan UMP dari pemerintah kabupaten/kota dan menurunkannya menjadi hanya 11 persen.—Rappler.com

Baca Juga: