Pejabat mundur bentuk etik budaya birokrasi yang baik

 

JAKARTA, Indonesia  —  Mundurnya Dirjen Perhubungan Darat Djoko Sasono dinilai baik dari sisi budaya birokrasi. Meskipun mungkin yang bersangkutan belum tentu bersalah.

“Bila hal ini merupakan bentuk tanggung jawab, saya kira dari sisi budaya birokrasi merupakan hal positif,” kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, di Jalkarta, Senin (4/1/2016).

Yuddy mengaku, mendengar kabar mundurnya Djoko Sasono, ia langsung menghubungi Menteri Perhubungan Ignasius Jonan.  Namun karena Jonan di Papua, Yuddy menemui langsung Djoko Sasono.

“Dari pembicaraan tersebut, Pak Djoko menyatakan memang ini hanya karena sebagai bentuk pertanggung jawaban dari keadaan yang tidak bisa diatasi. Saya pastikan, mundurnya Pak Dirjen bukan karena masalah pribadi dengan Pak Menteri,” katanya.

Namun demiikian,Yuddy meminta, mundurnya pejabat segera diantisipasi dengan menunjuk pejabat pengganti. Itupun tidak terlalu lama, agar segera dipastikan adanya pejabat definitif. “Kalau terlalu lama, apalagi pejabat tersebut sangat strategis, tentu konsekwensinya akan panjang,” kata Yuddy.

Djoko mundur tak lama setelah terjadi kemacetan luar biasa memasuki libur panjang akhir tahun dan Natal 2015. Yuddy sempat menyayangkan langkah Djoko, sebab pada dasarnya kemacetan merupakan tanggung jawab banyak instansi tidak hanya dirjen perhubungan darat.

Selain Djoko Sasono, sebelumnya langkah mundur juga dilakukan Sigit Priadi Pramudito dari jabatannya sebagai Dirjen Pajak. Priadi sudah menyusun capaian pajak di instansi yang dipimpinnya, namun tidak tercapai.

“Kalau beliau mundur sebagai pertanggungjawaban kinerja. Kalau ada pejabat yang mundur kareka yakin dengan itu akan didapat perbaikan, ini tentu secara etik budaya birokrasi sebagai hal yang baik,” kata Yuddy. —Rappler.com

BACA JUGA