Sudah usang, Polri ajukan utang Rp 3,3 triliun untuk modernisasi alat dari Tiongkok

JAKARTA, Indonesia — Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri) mengajukan usulan utang luar negeri sebesar Rp 3,36 triliun untuk membeli alat khusus dari Tiongkok dan Korea Selatan.

Alasannya? Untuk membeli peralatan khusus kepolisian yang sudah usang.

Menurut Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, kebutuhan alat khusus ini mendesak. 

“Utangnya dalam pinjaman luar negeri ada yang namanya soft loan, ada yang namanya kredit ekspor,” kata Badrodin pada wartawan usai mengadakan rapat dengar pendapat dengan anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan hari ini, Kamis, 17 September. 

Peralatan khusus apa yang akan dibeli?

“Terkait peralatan teknis surveillance, peralatan komunikasi, peralatan laboratorium forensik,” ujar Badrodin. 

Anggaran Polri saat ini, kata Badrodin, tidak cukup untuk membeli alat-alat tersebut. 

Kepala Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Anton Charliyan menambahkan bahwa kebutuhan akan alat khusus ini mendesak, karena polisi sudah ketinggalan dalam hal kemajuan teknologi. 

Contohnya, kata Anton, antara lain adalah alat penjinak bom, alat penunjang untuk mengejar teroris, dan alat deteksi sidik jari yang sudah kadaluarsa. 

“Di divisi humas, kameranya masih manual. Jadul,” kata Anton. 

Utang dalam bentuk barang

Menurut Anton, utang tersebut bukan dalam bentuk uang, melainkan barang.

“Silakan pemerintah yang melakukan perjanjian. Bisa 10 tahun. Bunganya mungkin bisa 0 persen,” kata Anton.  

Dalam pengadaan alat khusus ini, Anton yakin potensi penyalahgunaan anggarannya nihil.

“Sekarang IT (teknologi informasi) itu enggak bisa bohong, karena sampe spek teknis saja harus dilaporkan,” katanya.

Seperti diketahui sebelumnya, anggaran Polri naik signifikan untuk tahun anggaran 2016. Jatah Polri dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016 naik Rp 10 triliun dari tahun sebelumnya, menjadi Rp 67,1 triliun.

Kenaikan yang didapat Polri adalah yang terbesar dibanding kementerian atau lembaga lain. —Rappler.com

BACA JUGA: