Polri bantah berita penggantian Kabareskrim

JAKARTA, Indonesia— Mabes Polri membantah berita rencana penggantian Kabareskrim Komjen Budi Waseso. 

"Itu kabar dari mana? Itu tidak benar. Saya sudah konfirmasi ke staf saya," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Suharsono seperti dikutip Antara, Rabu, 2 September 2015.  

Budi sebelumnya diberitakan akan dicopot dari jabatannya. Media juga memberitakan bahwa dia dipanggil Presiden Joko "Jokowi" Widodo pada Selasa, 1 September. Pertemuan itu diduga untuk menyampaikan rencana pencopotan. 

Menanggapi pemberitaan media, Budi mengatakan siap menerima keputusan tersebut. 

"Saya sebagai prajurit selalu siap untuk memberikan yang terbaik buat negara," katanya saat ditemui di kantornya, Rabu, 2 September. 

Sementara itu, bawahannya, Direktur Tindak Pidana Khusus Brigjen Victor Simanjuntak mengancam akan mengundurkan diri.

"Karena nanti ke depan penyidik akan takut, kalau melakukan sesuatu. Takut dicopot," katanya. 

Kontroversi Budi Waseso

Nama Budi Waseso pertama kali mencuat setelah divisinya menetapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non aktif Bambang Widjojanto sebagai tersangka dalam kasus pemberian keterangan palsu sengketa Pemilu Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.  

Kemudian disusul penetapan tersangka Ketua KPK non aktif Abraham Samad sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen yang digunakan untuk mengurus paspor Feriyani Lim.  

Selanjutnya Bareskrim yang dipimpin Budi kembali menyasar KPK, yakni penyidik senior Novel Baswedan dan 21 penyidik lainnya. Novel jadi tersangka dalam kasus tindak pidana penganiayaan saat ia menjabat sebagai Kepala Satuan Reskrim Polres Kota Bengkulu pada 2004. Sedangkan 21 penyidik KPK dipermasalahkan izin penggunaan senjata apinya. 

Kasus lain yang merupakan garapan anak buah Budi adalah kasus korupsi Trans-Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) yang menyeret mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Ishkan. 

Terakhir, Budi memimpin langsung penggeledahan di Tanjung Priok untuk kasus dwelling time. Kasus ini menyeret Direktur Pelindo II RJ Lino. Kantor Lino pun ikut digeledah.  

“Budi Waseso bikin gaduh” 

Aksi Budi Waseso ini bukan hanya mendapat perhatian publik, tapi juga Istana Negara. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan juga mengaku terganggu. 

“Kalau baru indikasi, mbok ya jangan ribut-ribut. Pejabat jangan bikin gaduh,” kata Luhut.  

Kegaduhan yang dibuat oleh Budi disebut mempengaruhi kepercayaan publik terhadap penegakan hukum di tanah air.

Petisi #copotBuwas

Sementara itu, aktivis antikorupsi yang diwakili Dahnil Anzar Simanjuntak dan pengamat politik Ray Rangkuti membuat petisi untuk mendorong Presiden Joko "Jokowi" Widodo mencopot Komjen Budi Waseso. 

Dalam petisi itu, Dahnil dan Ray menyebut bahwa Setidaknya ada 49 orang pejuang antikorupsi dilaporkan dalam berbagai kasus pidana. Empat diantaranya adalah pejabat KPK dan Komisi Yudisial.

Hingga pukul 7 pagi, petisi sudah mencapai hampir 19.436 tanda-tangan. 

Jika kamu setuju Budi Waseso harus dicopot, tandatangani petisi di Change.org ini. —Laporan dari Uni Lubis/Rappler.com

BACA JUGA