RAPBN 2016 harus dorong pertumbuhan berkualitas

Hari ini, Jumat, 14 Agustus, Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan menyampaikan Pidato Kenegaraan Pengantar Nota Keuangan Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016.  

Jokowi akan berada seharian di gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di kawasan Senayan, Jakarta Selatan. Pagi hari acara sidang paripurna MPR diisi ketua lembaga tertinggi dan tinggi negara, yaitu MPR, Presiden, DPR, dan DPD. Sesudah salat Jumat, Presiden akan menyampaikan Nota Keuangan/RAPBN 2016.

Ini kali pertama pemerintahan Jokowi menyusun sepenuhnya RAPBN. Selama setahun pertama, Jokowi menjalankan APBN 2015 yang disusun pada awalnya oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Di tengah jalan, saat Jokowi sudah menjabat presiden, ada APBN-Perubahan (APBN-P), yang terutama memberikan persetujuan atas pengalihan dana untuk pembangunan infrastruktur, jaminan kesehatan, pendidikan, serta bantuan bagi rakyat miskin.  

Dalam APBN-P 2015 ada ruang fiskal yang cukup untuk modal Jokowi menjalankan setahun pertama pemerintahan. Ruang fiskal itu sebesar Rp 230 triliun, yang diperoleh dari pemangkasan subsidi bahan bakar minyak (BBM). 

Penyusunan RAPBN 2016 dilakukan di tengah ketidakpastian situasi global. “Ketidakpastian lah yang mendorong pelambatan ekonomi dunia. Situasinya tidak menentu, kita perlu cermat mengamati perkembangan situasi dan keputusan kebijakan yang diambil negara lain,” kata Menteri Keuangan Bambang Sumantri Brodjonegoro, Kamis, 13 Agustus.  

Pelemahan ekonomi membuat RAPBN 2016 perlu memberikan ruang besar untuk menggenjot belanja masyarakat. Ini bisa dilakukan lewat alokasi anggaran dan penyerapan yang segera untuk proyek infrastruktur dan dana desa. 

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan bahwa sebanyak Rp 250 triliun anggaran daerah belum terpakai untuk pembangunan dan masih tersimpan di sejumlah bank. Ini menyebabkan penyerapan anggaran negara terhambat.

“Penyerapan anggaran ini terhambat, tercatat Rp 250 triliun lebih alokasi anggaran di daerah itu masih tersimpan si bank, baik BPD atau pun bank swasta," kata Tjahjo.  

Alasan penyerapan rendah adalah kekhawatiran pejabat akan risiko hukum. Alasan lain adalah moral hazard, karena menimbun dana di bank memberikan suku bunga yang lumayan tanpa menghasilkan kerja produktif.  

“Ke depan kita pikirkan reward and punishment bagi daerah. Yang berhasil, diberikan insentif tambahan anggaran. Yang lambat, untuk selanjutnya dana diberikan dalam bentuk SUN, atau Surat Utang Negara,” kata Menkeu Bambang.

Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri melalui akun Twittter-nya (@ChatibBasri) mengingatkan agar pemerintah waspada akan dampak devaluasi Yuan yang potensial memicu perang mata uang (currency war). 

RAPBN 2016 juga diharapkan lebih memperhatikan kesejahteraan pegawai negeri sipil (PNS), tambahan dana jaminan kesehatan. Pertumbuhan ekonomi perlu dikoreksi menjadi lebih realistis, asal berkualitas. 

Ukuran kualitas pertumbuhan adalah jika pemerintah mampu memperbaiki angka gini ratio, rasio yang bisa menggambarkan tingkat kesenjangan ekonomi dalam sebuah negara. Gini ratio Indonesia masih tergolong buruk, sekitar 0,41.  

Pelemahan nilai tukar dan penurunan daya beli karena situasi ekonomi dikhawatirkan memperburuk gini ratio.

Menkeu Bambang berharap jika pembahasan RAPBN 2016 berjalan lancar, proses lelang proyek pembangunan bisa rampung pada Januari 2016, sehingga penyerapan anggaran lebih baik dibandingkan tahun ini.  

“Kita berharap penyerapan anggaran tidak menumpuk di semester II seperti tahun ini,” kata Bambang.

Hal yang juga ditunggu adalah asumsi angka-angka makro, terutama berapa nilai tukar terhadap dolar AS yang akan ditetapkan dalam RAPBN 2016.  

Pekan ini kurs dolar AS menyentuh angka Rp 13.800 di transaksi level perbankan. Bank Indonesia sudah melakukan management stress untuk rentang kurs dolar AS sebesar Rp 13.000-13.400.   

Berapa kurs yang diumumkan pemerintah dalam asumsi makro akan menjadi rujukan bagi semua pihak untuk menyusun anggaran di semua sektor, pemerintah maupun swasta untuk 2016.  

Masalahnya, apakah kurs itu pun bisa jadi rujukan yang valid?  

“Kurs itu relative value dari satu mata uang ke mata uang lain. Rupiah melemah terhadap dolar AS, tapi bisa menguat terhadap mata uang lain, misalnya Yen. Bagaimana kita memanfaatkan posisi ini? Itu yang penting,” kata Bambang.

Harapan atas RAPBN 2016: Perlu stimulus fiskal untuk lapisan bawah

Pemerintah diharapkan menyusun anggaran yang realistik dan memberikan stimulus lebih bagi rakyat miskin.

"Saya berharap stimulus fiskal bukan semata pada belanja infrastruktur, tetapi juga belanja yang bisa menopang kehidupan rakyat lapisah bawah," kata Mari Elka Pangestu, guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, saat dikontak Rappler, Jumat, 14 Agustus.

Mari, yang pernah menjabat Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di pemerintahan Presiden SBY, juga mengusulkan pemerintah lebih realistik dalam menyusun angka-angka asumsi makro dalam RAPBN 2016.

"Asumsi penerimaan pajak  dan pertumbuhan ekonomi misalnya jangan bertumpu pasa data 2015, karena pasti di bawah itu," ujar Mari.—Rappler.com

 

 

BACA JUGA: