RAPBN 2016: Kurs dipatok Rp 13.400 per dolar AS

Pemerintah mengusulkan asumsi nilai tukar senilai Rp 13.400 per 1 dolar AS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Presiden Joko “Jokowi” Widodo menyampaikan hal tersebut dalam pidato kenegaraan pengantar Nota Keuangan RAPBN 2016, di depan sidang paripurna MPR, Jumat siang, 14 Agustus. 

Pidato seperti ini adalah tradisi tahunan, sebelum perayaan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Ini kali pertama bagi Presiden Jokowi menyampaikan Nota Keuangan.

Asumsi kurs alias nilai tukar adalah salah satu yang menarik perhatian dan ditunggu banyak kalangan. Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan bahwa asumsi kurs yang digunakan pemerintah berasal dari hitungan Bank Indonesia.  

BI memberikan rekomendasi rentang kurs Rp 13.000 – Rp 13.400. Dalam APBN berjalan 2015, kurs yang digunakan adalah Rp 12.500 per dolar AS. Pemerintah mengambil angka yang realistis berdasarkan perkembangan kurs dalam bulan terakhir. 

Pekan ini di transaksi perbankan kurs sempat menyentuh Rp 13.800 per dolar AS. Di pasar uang pada hari Kamis, 13 Agustus, kurs menyentuh level Rp 13.747 per dolar AS.

Sikap realistis juga diambil dalam asumsi makro lainnya. Target pertumbuhan ekonomi pada RAPBN 2016 dipatok pada angka 5,5%, turun dibanding 5,7% tahun 2015. Target inflasi lebih optimistis, yaitu 4,7% pada RAPBN 2016, turun dibanding target tahun berjalan 5,0%.

Harga dan lifting minyak

Harga minyak mentah menjadi hal yang membuat pusing kepala para penyusun RAPBN 2016, mengingat kecenderungan turun dan diwarnai ketidakpastian. Pemerintah mengusulkan asumsi harga minyak mentah 60 dolar AS per barel, sama dengan target 2015. Lifting minyak dipatok pada angka 830 ribu barel per hari, naik sedikit dibandingkan dengan target 2015 sebesar 825 ribu barel per hari.  

Turunnya harga minyak memang membuat investasi kilang perminyakan menjadi kurang menarik. Padahal ini sempat menjadi salah satu program andalan pemerintahan Jokowi di saat mulai kerjanya. Untuk gas, RAPBN 2016 menggunakan asumsi produksi 1.155 ribu barel setara minyak per hari, turun dibanding tahun 2015 sebesar 1.221 ribu barel setara minyak per hari.

Gambaran umum RAPBN 2016

Dalam penjelasannya kepada media, Menkeu Bambang mengatakan bahwa RAPBN 2016 disusun dengan memperhatikan gambaran umum termasuk tingkat kemiskinan, pengangguran sampai rasio gini (gini ratio). 

Untuk mencapai target pembangunan, maka tingkat kemiskinan dipatok 9-10%, tingkat pengangguran terbuka 5,2 – 5,5%, rasio gini 0,39 dan Indeks Pembangunan Manusia 70,1.  

“Asumsi berdasarkan realita kondisi ekonomi saat ini,” kata Bambang.  

Defisit anggaran tahun 2016 akan dikendalikan pada angka 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah berharap defisit anggaran di bawah outlook defisit tahun 2015.  

Saat acara open house Idul Fitri lalu, Bambang mengatakan bahwa target penerimaan pajak Rp 1.295 triliun hingga akhir tahun pasti tidak tercapai. Prediksinya, target meleset Rp 120 triliun. Ditambah lagi ada prediksi belanja tidak terserap Rp 10 triliun. Artinya, taksiran defisit 2015 adalah Rp 40 triliun atau 2,2% dari PDB.

Dalam pandangan pemerintah, penerimaan pajak pada RAPBN 2016 juga dibuat realistis. Basisnya adalah capaian APBN 2015. Pertumbuhan penerimaan perpajakan sekitar 14,5%. 

Dalam RAPBN 2016 penerimaan pajak diusulkan senilai Rp 1.565,8 triliun, atau naik dibanding APBN 2015 senilai Rp 1,489,3 triliun. Intensifikasi PPh badan yang sejalan dengan upaya menggenjot PPh migas menjadi salah satu sumber peningkatan penerimaan pajak.  

Target Pajak Pertambahan Nilai turun, seiring dengan pelambatan ekonomi. Pemerintah juga mematok asumsi penerimaan pajak berdasarkan penurunan bea keluar terkait rendahnya harga crude palm oil (CPO) yang masih di bawah ambang batas tarif bea keluar, dan kebijakan pembentukan dana pendukung sawit.

Menurut ekonom senior Mari Elka Pangestu nilai tukar yang realistis adalah Rp 14.000 per dolar AS. “Kita jangan gunakan patokan 2015.  Gunakan patokan situasi saat ini dan perkembangan ke depan,” ujar Mari, yang merupakan mantan Menteri Perdagangan dan Menteri Pariwisata di pemerintahan lalu.  

Ketua Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia Yani Motik mengatakan pengusaha membuat perencanaan bisnis berdasarkan asumsi kurs Rp 11.000 per dolar AS. Saat ini mereka kelimpungan. Ancaman pemutusan hubungan kerja tak terelakkan.  

“Belum sempat koreksi, lantas melihat referensi kurs baru, kita bisa merasakan situasi ekonomi yang suram,” kata Yani. —Rappler.com

 

 

BACA JUGA: