Saeni dan simpati yang membludak

KUMPULKAN SUMBANGAN. Keberadaan Ibu Eni berhasil ditemukan oleh komunitas Stand Up Serang. Foto dari Twitter/@darahkotor

KUMPULKAN SUMBANGAN. Keberadaan Ibu Eni berhasil ditemukan oleh komunitas Stand Up Serang.

Foto dari Twitter/@darahkotor

Jagad dunia maya di Tanah Air sontak heboh pekan lalu. Unggahan video berdurasi tidak lebih dari 5 menit itu mempertontonkan adegan seorang ibu pemilik warung makan menangis kebingungan.

Ia harus menghadapi kepungan aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menyita dagangannya karena melanggar Peraturan Daerah di Serang, Banten, tentang larangan berjualan makanan di siang hari selama bulan Ramadan. 

Keriuhan tidak berhenti sampai di situ. Para netizen bereaksi menggalang solidaritas. Berita bersambung mengenai kondisi Ibu Saeni, nama pemilik warung itu, yang sakit pasca penyitaan warung, mendorong gelombang simpati netizen dalam bentuk penggalangan dana. 

Seperti dalam babak-babak kehebohan sebelumnya, masyarakat kita mudah menggunakan istilah darurat untuk merespons masalah yang muncul.

Hasil gerakan “getuk tularonline terkumpul lebih dari Rp 265 juta. Sedianya donasi sebesar Rp 170 juta akan diserahkan kepada Ibu Saeni, sedangkan sisanya kepada pedagang-pedagang lain di daerah sekitar yang terkena sidak Satpol PP tersebut. 

Hal ini membuat saya berpikir, masyarakat kita ternyata masih banyak yang waras. Mereka yang melihat bahwa hal yang dilakukan oleh Satpol PP mengusik rasa kemanusiaan. Di mana bisa disimpulkan dengan singkat bahwa masih banyak yang melihat kemanusiaan lebih tinggi dari sebuah ritual agama. 

Uluran tangan seperti ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi Saeni. Tetapi pertanyaan berikutya adalah, apakah hati yang terenyuh terhadap derita sesama itu mampu menjangkau Saeni-Saeni lain yang menjadi korban kebijakan namun luput dari pemberitaan?

Saya selalu teringat pernyataan dia yang bijak, “Buta yang paling bahaya adalah buta politik”. Saya tidak ingin mengatakan bahwa para netizen yang mengumpulkan dana itu adalah mereka yang buta terhadap politik. 

Tetapi bagi saya, dana yang diberikan kepada Saeni dan peagang lain adalah solusi reaktif yang hanya mampu menjadi solusi sementara. Jangkauannya pun hanya di wilayah Serang. 

Alangkah lebih menjadi berkah ketika para netizen itu tak hanya mampu menghimpun rupiah untuk bantuan kepada Saeni, tetapi lebih mau ikut ambil bagian di dalam mengoreksi produk hukum yang menciptakan kondisi yang terasa tak adil bagi sebagian orang. 

Dari sini kita mampu berkaca, bahwa peraturan perundangan, berikut cara menegakannya yang jauh dari rasa kemanusiaan, kebijaksanaan, dan kewargaan itu, merupakan keputusan politik penguasa. Sehingga alahkah indahnya jika energi solidaritas juga diarahkan kepada tindakan mengawal juga masuk pada ranah tekanan publik sampai lahirnya kebijakan yang lebih afirmatif. 

Pada satu sisi, pemerintah pusat tidak elok jika hanya memberikan sumbangan dan seruan keprihatinan semata. Seharusnya pemerintah pusat lah yang melakukan kordinasi langsung secara berjenjang untuk mengulas kembali seluruh peraturan perundangan di daerah yang bertentangan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, dan persatuan bangsa sesuai dengan hirarki perundangan yang ada. 

Sehingga jangan terlalu banyak tanggapan publik maupun pemerintah yang sifatnya reaktif dari sebuah peristiwa. Negara kita bukan negara darurat. —Rappler.com

Irine Yusiana Roba adalah anggota DPR RI Komisi I dari Fraksi PDI-Perjuangan. Ia dapat disapa di Twitter @IrineRoba

BACA JUGA: