Simposium tandingan 1965 fokus kritisi kebangkitan PKI

 

JAKARTA, Indonesia — Setelah penyelenggaran Simposium Nasional 1965 oleh pemerintah pada 18-19 April di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, sekelompok organisasi masyarakat dan purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengaku tidak puas.

Mereka akhirnya memutuskan untuk menggelar simposium versi mereka sendiri. 

Dalam konferensi pers di Gedung Dewan Dakwah, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, hari ini, Senin, 30 Mei, Letnan Jenderal Purnawirawan TNI Kiki Syahnakri, yang merupakan ketua panitia pelaksana simposium tandingan, menjelaskan perbedaan simposium nasional versi pemerintah dan mereka. 

Pertama, pendekatan yang diambil adalah pendekatan ideologi bukan sejarah.

“Justru kami mengoreksi pendekatan kesejarahan itu. Terlalu banyak versi kalau sejarah, tidak akan ketemu. Karena itu kami lakukan pendekatan ideologi. Kalau sama-sama mengakui Pancasila, pasti ketemu,” kata Kiki. 

Kedua, tema yang diambil adalah Mengamankan Pancasila dari Bahaya PKI dan Ideologi Lain. Mengapa tema itu yang diambil?

“Karena tadi itu, fenomena kebangkitan Partai Komunis Indonesia (PKI),” katanya. Menurutnya, akhir-akhir ini banyak fenomena yang menunjukkan kebangkitan PKI, ditandai dengan beredarnya atribut partai berlambang palu arit tersebut. 

Apa ideologi lain yang dimaksud? “Kapitalisme dan liberalisme termasuk,” kata Kiki. 

Ketiga, materi yang dibahas terkait PKI. Dalam lembaran pers yang diberikan pada Rappler, materi yang akan dibahas dalam simposium selama 3 hari itu antara lain:

 

 

Simposium ini, menurut Kiki, akan berbeda dengan simposium sebelumnya yang membahas mengenai tragedi pembantaian massal 1965 dari perspektif sejarah, psikologi, serta penyintas. 

Meski demikian, ujarnya, ada kesamaan antara simposium versi pemerintah dan yang pihaknya selenggarakan, yakni sama-sama mendatangkan orang pemerintahan sebagai keynote speakers.

Jika sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Panjaitan memberikan pidato pembuka di acara Simposium Nasional 1965, maka simposium tandingan akan dibuka oleh Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. 

Selain itu, simposium tandingan ini juga mengundang sejumlah tokoh seperti:

 

 

“Habib Rizieq kami undang karena jelas organisasinya anti-komunis,” kata Kiki. 

Ia kemudian membantah bahwa penyelenggaran simposium ini sebagai bentuk kompetisi atau tandingan dari simposium sebelumnya.

“Ini bukan dimaksudnya untuk men-counter, tapi lebih tepat meluruskan, karena simposium sebelumnya terlalu berat sebelah,” ujarnya. 

Karena itu, pihaknya juga akan mengundang komunitas-komunitas seperti Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) serta Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966. 

Tapi sebagai penyeimbang, kata Kiki, panitia juga akan menghadirkan korban dan saksi kekejaman PKI pada 1948 dan 1965. 

Apa yang menjadi keberatannya? 

Menurut Kiki, sejak awal pihaknya memang diundang oleh panitia Simposium Nasional 1965, tapi ia mengajukan syarat, yakni perubahan dalam Term Of Reference (TOR) dan susunan panitia.

Ia mengaku keberatan karena TOR tersebut memberikan peluang permintaan maaf oleh negara dan proses yudisial seperti yang diinginkan korban 1965. 

Sayangnya, usulan perubahan itu ditolak oleh panitia. Karena itu Kiki pun memutuskan untuk tidak hadir dalam simposium tersebut. 

Selain itu, ia juga melihat struktur kepanitiaan yang dianggapnya tidak berimbang. “Kepanitiaan itu didominasi oleh LSM-LSM yang saya kira sangat tidak bersahabat dengan kami,” katanya. 

Minta rekomendasi Simposium 1965 ditunda 

Soal dukungan, selain menggandeng Menhan Ryamizard, Kiki mengklaim sudah melakukan pembicaraan dengan Menkopolhukam Luhut.

“Kemarin Pak Luhut berkunjung ke PPAD (Persatuan Purnawirawan Angkatan Darat), kami sudah memaparkan dan meminta agar rekomendasi yang versi (Hotel) Aryaduta ditahan dan menunggu rekomendasi kami, sehingga dapat menjadi hasil akhir dari simposium,” ujarnya. 

Kiki mengaku timnya siap untuk duduk bersama panitia Simposium Nasional 1965 nanti dan melakukan negosiasi agar rekomendasi mereka disatukan, sehingga bisa diserahkan pada Presiden Joko “Jokowi” Widodo bersamaan.  

Pemuda NU dan Muhammadiyah menolak terlibat

Mengenai simposium ini, Direktur Nahdlatul Ulama (NU) online yang juga aktivis reformasi 1998, Muhammad Syafi' Ali atau yang biasa disapa Savic Ali, mempersilakan pihak-pihak tersebut menggelar simposium dengan tema kebangkitan PKI. 

Namun ia mengaku tak tertarik bergabung. Ia malah melihat isu kebangkitan PKI ini sebagai upaya sistematis golongan tertentu yang memiliki agenda politik terselebung. 

“Ini upaya sistematis untuk menghembuskan seolah-olah isu ini benar, seperti mengadakan simposium, seminar, dan memberikan pernyataan. Saya kira isu ini mengada-ngada,” katanya. 

Ia teringat pada 1998, ketika isu ini dipakai dan disebarkan lewat spanduk-spanduk. “Ini itu semacam lagu lama yang diciptakan oleh pihak-pihak yang punya kepentingan politik tertentu, entah untuk mencari proyek atau membunuh kelompok kritis tertentu,” ujar Savic. 

Di internal pemuda NU sendiri, menurut Savic, isu komunisme ini sudah dibicarakan. “Komunisme gaya baru itu enggak ada. Secara politik internasional, komunisme sudah rontok,” ujarnya. 

Alih-alih ikut terlibat dalam simposium, NU muda sendiri gencar melakukan kampanye agar warganya tidak terprovokasi. 

Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, juga memastikan organisasinya tidak terlibat dan tidak akan datang di acara ini.

“Secara resmi enggak (hadir) tapi silakan saja menyelenggarakan simposium, enggak ada yang melarang. Silakan kalau mau dibangun dialog yang baik. Kami menghormati saja,” kata Dahnil. 

Ia juga telah menginstruksikan pada semua anggota Komando Kesiapan Angkatan Muhammadiyah (KOKAM) untuk tidak reaktif terhadap isu komunisme ini.

“Komunisme itu enggak laku. Dan saya pikir hanya kelompok tertentu yang menjadikannya sebagai propaganda dan provokasi di indonesia. Hantu semuanya,” ujarnya. 

Pernyataan itu ia sampaikan ketika mengumpulkan 1.000 lebih anggota KOKAM di seluruh Tanah Air di Klaten, Jawa Tengah, kemarin, Minggu, 29 Mei.

Apa tanggapan komunitas dan panitia 1965?  

KUBURAN MASSAL. Anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 menyerahkan rangkuman dokumen kuburan massal korban tragedi 1965 kepada Menkopolhukam Luhut Panjaitan di kantornya, di Jakarta, pada 9 Mei 2016.Foto oleh Rosa Bean/Antara

KUBURAN MASSAL. Anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 menyerahkan rangkuman dokumen kuburan massal korban tragedi 1965 kepada Menkopolhukam Luhut Panjaitan di kantornya, di Jakarta, pada 9 Mei 2016.

Foto oleh Rosa Bean/Antara

Ketua KontraS Haris Azhar memastikan tidak akan hadir di simposium tandingan, begitu juga dengan Ketua YPKP 1965, Bedjo Untung. Keduanya mengatakan kepada Rappler bahwa mereka tidak tertarik dengan tema yang diusulkan. 

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah Simposium 1965 Agus Widjojo, mempersilakan kubu Ryamizard untuk membuat acara simposium versi mereka sendiri. 

“Ya masa dilarang?” kata Agus pada Rappler. Ia menyerahkan penilaian terhadap simposium ini pada pemerintah dan masyarakat umum. 

Ia juga mengingatkan bahwa kubu simposium tandingan tak bisa memprotes hasil rekomendasi yang telah dihasilkan di simposium sebelumnya. “Saya jangan dimarahin, saya kan mengusulkan dan merumuskan, nanti pemerintah yang memutuskan,” kata Agus. 

Meski mendapat penolakan dari beberapa pihak, Kiki mengaku tetap akan melaksanakan simposium tandingan ini.

“Intinya yang ingin kami lakukan adalah kami ingin menyelamatkan Pancasila dari ancaman yang tidak jelas,” katanya bersikeras. —Rappler.com

Baca laporan lengkap Rappler tentang Simposium Nasional 1965: