WALHI: Jumlah titik api di Sumatera Selatan meningkat tajam pada 2015

JAKARTA, Indonesia — Bencana kebakaran lahan yang menimbulkan asap berkepanjangan di berbagai daerah di Indonesia telah menjadi tragedi tahunan.

Menurut catatan lembaga pemerhati lingkungan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), peningkatan titik api, luas, dan dampak kebakaran berbanding lurus dengan peningkatan penerbitan izin konsesi di sektor swasta.

“Dalam temuan kami, terdapat relasi antara penerbitan konsesi dengan momen politik. Terjadi peningkatan penerbitan izin HTI (Hutan Tanam Industri, red.) di tahun-tahun politik, sedangkan di tahun berikutnya terdapat titik api di kawasan HTI tersebut,” kata Zenzi Suhadi, Manager Kampanye Hutan dan Perkebunan - Eknas WALHI, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 28 Desember.

Peta perkembangan titik panas di Provinsi Sumatera Selatan, tahun 2010-2015. pic.twitter.com/L4z8YnsSR7 — Rappler Indonesia (@RapplerID) December 28, 2015

Dalam pemaparan tentang peningkatan titik panas di Provinsi Sumatera Selatan oleh WALHI Sumatera Selatan, ditemukan bahwa terjadi kenaikan yang signifikan dalam jumlah hotspot pada 2015.

Jika pada 2014 jumlah titik api di Sumatera Selatan sebanyak 7.214, tahun ini meningkat tajam menjadi 27.507, dengan kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) sebagai wilayah dengan paparan titik api terbanyak.

Pada Rabu, 30 Desember besok, akan diumumkan vonis terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), salah satu korporasi yang mengalami kebakaran terpapar di tahun 2014. PT BMH merupakan salah satu supplier untuk perusahaan Asia Pulp and Paper (APP).

APP, salah satu anak usaha konglomerat Sinar Mas, adalah salah satu dari produsen serbuk kayu dan kertas terbesar di dunia.

Pada Oktober tahun ini, Greenpeace Indonesia merilis hasil studi yang menyatakan bahwa titik api terbanyak berada dalam konsesi milik APP.

“Sepengetahuan kami, PT BMH adalah perusahaan milik APP, atau yang mereka sebut sebagai supplier. Tapi kami yakin bahwa supplier pun memiliki keterkaitan yang erat dengan kepemilikan saham perusahaan. Karena kalau kita lacak di akta notarisnya, kantor BMH di Jakarta terletak satu gedung dengan perusahaan APP,” tutur Hadi Jatmiko dari WALHI Sumatera Selatan.

Selain itu, PT BMH juga termasuk dalam data yang dipresentasikan oleh APP pada 27 Maret 2013 silam. Berikut daftar lengkap supplier APP di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

https://www.scribd.com/embeds/294130185/content?start_page=1&view_mode=scroll&show_recommendations=true" data-auto-height="false" data-aspect-ratio="undefined" scrolling="no" id="doc_24792" width="100%" height="600" frameborder="0">

Sebelumnya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KHLK) menggugat PT BMH sebesar Rp tujuh triliun sebagai ganti rugi lingkungan. PT BMH sendiri  telah menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Palembang.

“Terkait dengan usaha, kami harapkan harus maksimal. Terkait dengan upaya kementerian untuk mengumumkan 23 perusahaan yang terlibat, termasuk lima di Sumatera Selatan menurut kami kurang cukup, karena menurut kajian kami harusnya ada ratusan atau puluhan perusahaan yang dicabut izinnya, tidak hanya dibekukan,” tutur Hadi.

WALHI meminta agar pemerintah bersikap lebih tegas kepada para pelaku kebakaran ini.

“Harapan kita bahwa tahapan pembekuan ini adalah sementara tetapi pada akhirnya akan dilakukan pencabutan,” kata Hadi.

“WALHI berharap bahwa pemerintah, terkait akta notaris dan kepemilikan saham perusahaan, mengumumkanya agar masyarakat tahu siapa saja perusahaan yang melakukan pembakaran hutan,” ujarnya.—Rappler.com

BACA JUGA: